Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

IDP Provinsi Bali Minta Perangkat Daerah Mencatat Sumbangan dan Disalurkan ke Masyarakat yang Membutuhkan

Metro Bali
single-image

Denpasar,  (Metrobali.com)-

Mencermati perkembangan situasi Nasional dan Daerah terkait dengan penyebaran Covid-19, Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan Sugiada meminta kepada perangkat daerah dimanapun agar melakukan pencatatan terhadap sumbangan yang masuk dan kemudian dilakukan penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini disampaikan pada rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan oleh APIP pada pandemi Covid-19, di ruang rapat Sabha Adhyasta Utama Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Selasa (2/6).

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan Sugiada, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan para Inspektur Daerah Kabupaten/ Kota se-Bali.

Diingatkan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 17 menentukan : pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah.

Dikatakan, pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu/ pendampingan, monitoring dan evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam bentuk lainnya.

“Seperti yang kita tahu bahwa kondisi pandemi Covid-19 saat ini secara tidak langsung telah membatasi “gerak” APIP/ Inspektorat dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan,” kata Wayan Sugiada.

Ia menambahkan, Pengadaan APD jangan sampai double (pusat dan daerah). Selain itu validasi data yang dibuat harus jelas dan transparan.

Sementara itu, penerimaan sumbangan bantuan dari pihak ketiga di perbolehkan asalkan diberikan kepada lembaga dan bukan pribadi.

Layanan pengaduan masyarakat harus diadakan di masing masing wilayah untuk menghindari adanya warga yang tidak mendapatkan penanganan saat pandemi ini berlangsung.

Reviu/ pendampingan dilaksanakan untuk mengawal pelaksanaan refocusing/ realokasi anggaran dan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melakukan pemeriksaan melalui post audit pada akhir kegiatan.

Baca Juga :
Lalu Lintas Normal Jelang Unjuk Rasa BEM-SI

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali  Ari Dwikora Tono mengatakan bahwa penerimaan bantuan sosial dalam pandemi Covid-19 ini,  dirjen penanganan fakir miskin kementerian sosial perihal  alokasi pagu bahwa bansos tunai diberikan kepada warga miskin, tidak mampu yang rentan terdampak Covid-19 diluar program sembako dan program keluarga harapan.

Editor : Hana Sutiawati
Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.