Infrastruktur Dasar Jadi Kebutuhan Pokok Manggarai Barat

Labuan Bajo (Metrobali.com) –

Ada tiga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini. Ketiga kebutuhan dimaksud adalah jalan raya, air bersih dan listrik.

“Tiga infrastruktur dasar ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat kita saat ini,” tutur anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Edistasius Endi, di Terang, ibukota Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Sabtu (14/2).

Edi Endi melontarkan hal ini, dalam acara sosialisasi kebangsaan dan tatap muka anggota MPR RI Adrianus Garu bersama masyarakat Kecamatan Boleng. Pada kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar itu diberikan kesempatan secara khusus oleh Adrianus Garu, untuk memaparkan gagasannya “Membangun Nusantara dari Nuca Lale”.

Menurut Edi Endi, baik jalan raya, air bersih maupun listrik di Manggarai Barat saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Soal jalan raya misalnya, sebagian besar ruas jalan di ujung barat Pulau Flores itu belum beraspal.

Selain karena faktor anggaran daerah yang minim, demikian Edi Endi, kondisi tersebut terjadi karena adanya klasifikasi jalan berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Dalam UU Jalan, diklasifikasi jalan berdasarkan status dan tanggungjawab anggarannya, yakni yang dibiayai APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Dikatakan, kondisi riil yang terjadi di lapangan, sebagian besar ruas jalan yang rusak di Manggarai Barat adalah jalan-jalan yang dibiayai APBN dan APBD. Khusus untuk ruas jalan yang dibiayai APBN, masing-masing adalah ruas jalan Labuan Bajo – Lembor dan ruas pantai utara (Pantura) Labuan Bajo – Terang – Bari.

Sementara yang dibiayai APBD Provinsi NTT, seperti ruas Nggorang – Kondo -Noa – Golowelu, ruas Hita – Rego – Pateng dan ruas Noa – Hita – Bari. “Sisanya dibiayai APBD Kabupaten Manggarai Barat,” kata Edi Endi.

Yang menjadi persoalan, menurut dia, untuk jalan dibiayai APBN (Labuan Bajo – Lembor), pemerintah daerah tidak diberi kewenangan untuk merencanakan dan membangun jalan. “Akibatnya, setiap tahun ruas Labuan Bajo dianggarkan pusat, sementara ruas lainnya tetap rusak,” tegas Edi Endi.

Padahal jika dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, menurut dia, maka bisa diperjuangkan agar dana dari APBN bisa juga dialokasikan untuk perbaikan ruas jalan lain yang kondisinya sangat parah. “Daerah diberi tanggung yang terlalu besar untuk urus wilayah, tetapi tidak dipersenjatai. Sebab, daerah memiliki keterbatasan dana,” tandasnya.

Selain jalan raya, diakuinya air bersih dan listrik adalah kebutuhan pokok masyarakat Manggarai Barat saat ini. “Soal air bersih, masih banyak masyarakat yang menikmati itu. Sebagai salah satu solusi, bagi wilayah yang tidak punya sumber air, pemerintah harus bangun embung,” ujar Edi Endi.

Soal listrik, imbuhnya, juga tak jauh berbeda. “Dari total 56.248 KK di Manggarai Barat, baru 22.319 rumah tangga atau hampir separuhnya yang terlayani listrik, baik yang dilayani PLN maupun PLTS,” jelas anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Manggarai Barat itu.

Menariknya, imbuh Edi Endi, dari total 10 kecamatan di Mannggarai Barat ada dua kecamatan, yakni Masang Pacar dan Boleng, yang belum dibangun jaringan listrik dari PLN. “Kita minta kepada PLN untuk realisasikan slogan PLN 75/100. Artinya di usia PLN yang ke-75 tahun, Indonesia sudah dilayani 100 persen listrik,” pungkasnya. MSE-MB