Imam S Ernawi

Jakarta (Metrobali.com)-

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyusun laporan nasional yang bakal dipersiapkan untuk Konferensi Habitat Internasional yang rencananya digelar di Ekuador pada tahun 2016.

“Acara ini dilakukan setiap 20 tahun. Agenda (Konferensi) Habitat pada tahun 1996 terdapat tujuh komitmen yang dibahas. Tahun depan, dalam acara tersebut paling tidak harus kita laporkan kepada setiap negara bagaimana kinerja kita (Indonesia),” kata Dirjen Cipta Karya Kemenpupera Imam S Ernawi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (18/3).

Dia memaparkan, ketujuh komitmen itu antara lain adalah agar semua negara menyediakan hunian yang layak bagi semua warga, pemukiman yang berkelanjutan, dan melakukan pemberdayaan partisipatif.

Kemudian, lanjutya, komitmen lainnya adalah kesamaan gender, pembiayaan baik untuk penyediaan hunian yang layak dan pemukiman yang berkelanjutan, kerja sama internasional, serta pemantauan terhadap kemajuan berbagai komitmen tersebut di negara masing-masing. “Itu tujuh komitmen di agenda kita. Sekarang ini UN Habitat meminta Indonesia untuk menyiapkan ‘National Report’ untuk disampaikan,” ujarnya.

Imam mengingatkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat regional juga terkait pembangunan kawasan yang akan dilakukan di Jakarta, Oktober 2015.

Sebagaimana diberitakan, Kemenpupera menilai pembangunan kawasan di kota dan daerah yang dapat menciptakan layanan sanitasi dan akses air dengan baik serta mengatasi kawasan kumuh, seharusnya jangan hanya mengandalkan dana APBN.

“Dalam memenuhi target 100-0-100 (100 persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen layanan sanitasi) tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga hendaknya melibatkan sektor swasta,” kata Plt Dirjen Cipta Karya Kemenpupera Imam S Ernawi.

Menurut dia, kalau hanya mengandalkan APBN saja, maka target tersebut tidak bisa tercapai. Saat ini, lanjutnya, dana APBN hanya meliputi 15 persen dari kebutuhan dana untuk mencapai target tersebut.

Imam menambahkan, selain APBN, tentu masih ada sumber pendanaan dari APBD, BUMD, masyarakat, dan swasta yang saat ini masih diperlukan protokol yang jelas, dan membutuhkan masukan dari berbagai pihak.

Berdasarkan data Kemenpupera, capaian pelaksanaan program pada 2014 untuk akses air minum adalah 70 persen, luasan kawasan kumuh perkotaan 10 persen, dan capaian akses sanitasi aman 61,04 persen. AN-MB