Hotel “Plat Merah” Jimbarwana Nunggak PBB

Metro Bali
single-image

Hotel Jimbarwana (1)

Jembrana (Metrobali.com)-

Selain masalah karyawan dan pengelolaan, Hotel Jimbarwana juga bermasalah akan pajak. Pasalnya, selain nunggak pajak hotel dan restaurant (PHR) tahun ini, pengelola hotel juga belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Informasi dari sumber terpercaya, hotel plat merah ini nunggak PBB hingga empat tahun.

Berlarut-larutnya tunggakan PBB ini, selain diduga faktor pergantian pengelolaan, juga adanya unsur kesengajaan untuk diendapkan, dengan harapan agar kedepannya dibayarkan oleh Pemkab Jembrana. “Bukan hanya gaji karyawan yang belum terbayarkan, PHR dan PBB juga masih nunggak” tandas sumber itu akhir pekan lalu.

Dari informasi, PBB yang belum terbayar itu sejatinya ditanggung dua pengelola, sebab selama kurun empat tahun itu, pengelola berganti.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Jembrana, Dewa Gede Kusuma dikonfirmasi terpisah  membenarkan jika hotel Jimbarwana menunggak PBB. Menurutnya meskipun hotel tersebut merupakan aset Pemkab, namun lantaran dikelola oleh pihak lain, hotel Jimbarwana juga dikenai PBB. “PBB juga berlaku bagi sejumlah aset tanah atau bangunan milik Pemkab yang disewa pihak ketiga. Besaran PBB-nya bervariasi” terangnya.

Menurutnya dari data tunggakan PBB, hotel Jimbarwana menunggak PBB dari tahun 2011 dan 2012 (saat masih dikelola Kantor Pajak Pratama) dengan nilai Rp.46 juta per tahun. Jumlah tersebut termasuk denda Rp.14 juta lebih. Sedangkan tahun 2013, menunggak Rp.19 juta dan tahun 2014, Rp.17 juta termasuk denda yang terhitung hingga bulan Oktober.

Sebelumnya, permasalahan di Hotel Jimbarwana ini juga mengundang keprihatinan kalangan DPRD Jembrana. Anggota Komisi B DPRD Jembrana, I Ketut Catur meminta agar Pemda tetap melakukan pengawasan dan berhati-hati dalam melaksanakan kontrak kerja.

Pasalnya, dari evaluasi yang dilakukan, beberapa pengelola hotel dari sejak berdiri 2005 lalu hotel tersebut belum ada renovasi, baik terhadap bangunan maupun sarana dan prasarana lainnya, seperti bed room, AC dan lain-lain. Selain itu belum ada kepastian terhadap nasib karyawan yang sudah bekerja selama 10 tahun. “Disini pengawasannya yang harus ditingkatkan, jangan sampai hotel milik Pemkab ini menjadi terpuruk” ujarnya. MT-MB

Baca Juga :
RUU Kelautan Segera Diundangkan

 

activate javascript

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.