jokowi-suka-musik-rock

Jakarta (Metrobali.com)-

Ketua “Setara Institute” Hendardi menilai langkah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengumumkan capres dan cawapres PDIP setelah Pemilu 9 April mendatang sebagai pilihan politik strategis dan tepat dalam dinamika politik aktual.

“Bernilai strategis lebih untuk mengantisipasi munculnya serangan politik terhadap Jokowi pada saat awal apabila Jokowi akan dimajukan sebagai capres. Karena sangat mungkin lawan-lawan politik akan mencari celah atau kelemahan Jokowi,” katanya di Jakarta, Rabu (12/3).

Apalagi, belakangan muncul kasus pengadaan bus Trans Jakarta oleh mantan Tim Sukses Jokowi di Solo, Michael Bimo, yang mengaitkan dengan Jokowi, karenanya langkah Megawati itu sejalan dengan dinamika politik yang ada.

“Toh, tanpa harus mendeklarasikan Jokowi buru-buru, survei PDIP maupun Jokowi menanjak terus,” katanya.

Survei terakhir dari SRMC. Mereka mengumumkan suara PDIP naik dari 10 persen di bulan Desember menjadi 16,5 persen pada Maret. “Maka, jika PDIP salah langkah, keuntungan bisa diambil kontestan lain terutama Prabowo,” katanya.

Langkah serupa juga dilakukan pimpinan parpol lain untuk menunda pengumuman capres dan cawapres pasca-pencoblosan pada Pemilu 2014 dengan berbagai pertimbangan.

Pertimbangan mayoritas pimpinan parpol terkait penundaan untuk mengumumkan capres dan cawapres itu umumnya untuk melihat hasil perolehan suara parpol dalam Pemilu 2014.

Namun, sebagian parpol sudah berani mengumumkan capres dari ketua umum atau pimpinan tertinggi, di antaranya Prabowo Subianto (Gerindra), Aburizal Bakrie (Golkar), Surya Paloh (Nasdem), dan sebagainya.

Langkah berbeda ditempuh Partai Demokrat dengan menggelar Konvensi Capres yang pada sejumlah daerah dengan diikuti 11 tokoh nasional, namun hasilnya juga akan diumumkan setelah Pemilu 2014. AN-MB