Dossy Iskandar

Jakarta (Metrobali.com)-

Sekjen Partai Hanura, Dossy Iskandar menilai aksi sejumlah relawan yang mendatangi Rumah Transisi yang meminta untuk diikutsertakan dalam penyusunan persiapan pemerintahan masih wajar dan merupakan hal yang positif.

“Kita melihat sisi positifnya saja, bahwa Tim Transisi akan memberikan nilai tambah bagi percepatan pengambilan keputusan oleh presiden terpilih setelah dilantik,” katanya di Jakarta, Rabu (27/8).

Ia mengatakan Tim Transisi bekerja tentu mengikuti arahan dari Presiden dan Wapres terpilih, dan untuk mengisi kekosongan hingga waktu serah terima dan pelantikan, dapat digunakan untuk membahas berbagai hal.

“Misalnya untuk sharing bagaimana struktur kabinet, bagaimana rencana program kedepan, apa yang harus dilakukan , isu kampanye apa yang belum tertampung didalam RAPBN, itu semua bisa dikomunikasikan didalam Rumah Transisi,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Walaupun Hanura sendiri tidak masuk ke dalam Tim Transisi karena memang tidak ada kesepakatan dalam pemberian dukungan Partai Hanura pada pasangan Jokowi-JK, namun Dossy tetap mengapresiasi adanya Tim Transisi tersebut, karena ia menilai bahwa Tim Transisi tentu mampu untuk mengkomunikasikan aspirasi yang berkembang, dan juga jika ada gagasan yang ingin disampaikan dari masyarakat kepada Presiden maupun Wakil Presiden terpilih.

“Yang penting sekarang kami berharap Tim Transisi dapat membawa nilai tambah, atau mengantarkan transisi yang diinginkan oleh Presiden dan Wapres terpilih ini terjadi secara mulus,” ujarnya.

Oleh karenanya ia memaparkan jika memang ada pihak yang ingin masuk kedalam Tim Transisi, untuk langsung berkomunikasi dengan Jokowi dan timnya.

“Kita juga tidak harus apatis dengan yang ingin masuk, karena bisa jadi yang ingin masuk itu membawa ide dan gagasan bagus, oleh karena itu ditampung saja, Tim Transisi juga harus terbuka untuk menerima masukan, yang tidak masuk di Tim Transisi juga tidak perlu berpikiran buruk mengenai Tim Transisi,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, menyebutkan bahwa relawan harusnya bekerja secara sukarela, bukan memaksa. “Namanya juga relawan. Kalau menuntut macam-macam bukan lagi namanya relawan,” ujarnya.

JK mengatakan dirinya dan Joko Widodo (Jokowi) sangat menghargai kerja-kerja di yang lakukan oleh para relawan pada pilpres lalu. “Tapi ketika menang dan menuntut sesuatu maka dia tidak bisa menyebut dirinya sebagai seorang relawan,” terangnya.

Jokowi-JK mengundang seluruh relawan untuk memberikan masukan program kerja ke depan. Namun JK menegaskan dirinya tidak sedang membuka lapangan kerja.”Nanti kalau ada relawan yang kompeten dan baik bisa menjadi menteri dan dirjen dan ini semuanya terbuka,” kata dia. AN-MB