Jakarta (Metrobali.com)-

Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan The Habibie Center menyatakan keberadaan Front Pembela Islam di Kalimantan Barat dapat menghambat konfigurasi hubungan antarkelompok etnis karena mobilisasi yang dilakukan dapat memunculkan keterkaitan identitas etnis dan agama.

“Kehadiran dan aktivitas FPI di Kalimantan Barat bila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah dan nonpemerintah, dapat mempertajam perbedaan di antara kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan afiliasi etnis-agama,” ujar Peneliti SNPK The Habibie Center Rudi Sukandar dalam Seminar Nasional bertajuk “Kapasitas Lembaga dan Dinamika Pencegahan Konflik di Indonesia” di Jakarta, Rabu (13/5).

Rudi menuturkan untuk sementara waktu, lembaga pemerintah dan nonpemerintah telah berhasil meminimalkan “penegakan hukum” nonformal yang biasa dilakukan FPI, tetapi di masa datang, pertarungan kekuasaan di arena politik dan perebutan sumber ekonomi dengan mobilisasi yang mengaitkan identitas etnis dan agama berpotensi menimbulkan konflik.

Hal tersebut, ujar dia, mungkin terjadi karena kelompok etnis tertentu di Kalbar identik dan berafiliasi dengan identitas agama tertentu.

Di sisi lain, kata dia, penanda agama yang dibawa FPI dalam kehadirannya ditengah-tengah masyarakat Kalbar dapat membuka peluang kelompok yang termaginalisasi di area politik untuk berafiliasi dalam mendapatkan sumber kekuatan secara politik.

Menurut dia, kondisi itu juga dapat dimanfaatkan elite politik untuk memobilisasi pembeda budaya yang berlapis di saat saling berhadapan dalam arena politik dan ekonomi.

Selain keberadaan FPI, tantangan yang berpotensi menimbulkan konflik di Kalbar adalah pilkada serentak yang akan digelar pada Desember 2015.

“Kontestasi dalam perebutan kekuasaan politik pada tingkat provinsi nantinya akan berpotensi konflik bila kedua kelompok etnis dominan, Dayak dan Melayu, memiliki aliansi politik yang berbeda,” kata Rudi.

Dalam pilkada serentak, kata dia, toleransi dan kerukunan antaretnis akan diuji kedalamannya.

Selanjutnya, tantangan yang dimiliki Kalbar dalam menjaga perdamaian adalah adanya perebutan sumber daya yang terjadi secara vertikal antara warga dan pemerintah serta warga dengan perusahaan dan secara horizontal sesama warga beda etnis dan sesama etnis.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia menuturkan dibutuhkan penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan secara menyeluruh di segala bidang, diantaranya keamanan, politik, ekonomi, pendidikan dan pemberdayaan untuk membangun ketahanan masyarakat. AN-MB