Rapat Kerja Evaluasi Program Pembangunan 2

Denpasar (Metrobali.com)-

Sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pembangunann di Provinsi Bali harus terus dimantapkan sebagai prasyarat lahirnya program program yang yang terintegrasi dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penekanan ini disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada acara Rapat Kerja Evaluasi Program Pembangunan Semestar II Tahun 2014 Ruang Wisma Sabha Utama, Selasa (25/2). Menurut Pastika merupakan kewenangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk mengkoordinasikan sekaligus mengevaluasi seluruh pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal yang ada di Provinsi Bali.

Pastika juga menyampaikan tujuan pertemuan kali ini merupakan salah satu dari wujud implementasi tugas yang telah dilaksanakan sebelumnya dan sebagai pijakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan Bali setiap tahunnya serta untuk penyempurnaan program kerja secara berjenjang, bertahap, dan berkelanjutan. Peserta yang di undang dalam Rakerda berjumlah 65 instansi pusat berasal perwakilan untuk wilayah Bali. pastika yakin dengan bersinerginya antara instansi perwakilan wilayah Bali dengan pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentu saja masyarakat Bali akan sejahtera. “Jika rakyat Bali belum sejahtera tentu ada ketidakberesan dan kesalahan mengingat banyaknya instansi yang berkempentingan untuk rakyat,” pungkasnya. Pastika menyesalkan ketidakhadiran dari Bupati/Walikota se-Bali yang dalam rapat evaluasi hanya diwakilkan. Pastika berpesan kepada perwakilan Bupati/Walikota agar menyampaikan hasil rapat evaluasi tersebut serta mengefektifkan pelaksanaan seluruh program pembangunan yang strategis atau unggulan kepada Bupati/Walikota.

Pada kesempatan itu Pastika menggarisbawahi 2 hal penting yang perlu dicermati oleh Kepala Daerah, Pimpinan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pimpinan instansi vertikal yakni pertama tentang pemantapan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga tercapai eefektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta yang kedua isu-isu strategis harus diperhatikan jugadan dikelola dengan baik, serta menuangkannya ke dalam program inovatif untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.

Sementara itu dalam laporannya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Putu Astawa menyampaikan tujuan rapat evaluasi semester II tahun  2014 adalah untuk mengetahui realisasi dan mengupayakan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan di wilayah Bali. Lanjut Putu Astawa juga melaporkan APBN yang dikucurkan di Bali yang totalnya 7 triliun yang sudah berjalan dengan rincian belanja pegawai sebesar 39%, belanja barang 35%, belanja modal 23% dan Bansos 3%. Laju inflasi tahun 2014 sebesar 8,43% untuk Bali yang lebih tinggi dari Nasional yakni 8,36%, sehingga mendesak terbentuk TPID untuk mengendalikan inflasi di daerah Kabupaten/Kota.

Di bidang keamanan Bali, Wakapolda Bali, Brigjen Pol. Drs. I Nyoman Suryasta menyampaikan Polda Bali telah melaksanakan pengamanan dengan bentuk 8 Program yang didasarkan oleh Nawacita atau sembilan agenda prioritas nasional. Ia juga menyampaikan penanganan kelompok yang anti pancasila sudah dilaksanakan. Pelayanan terhadap masyarakat dan proses transparansi penegakan hukum sudah dilaksanakan serta penanganan untuk lalulintas guna menekan angka kecelakaan kendaraan bermotor sudah dilaksanakan pada tahun 2014 dengan berbagai operasi. Sementara itu, kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional VIII wilayah Bali, Syaiful Anwar melaporkan hasil rencana peningkatan geometrik jalan Mengwitani-Singaraja dimana selama ini angka kecelakaan cukup tinggi dan waktu tempuh yang lama. Ia meyakini jika pelaksanaan jalan Mengwitani-Singaraja dapat terwujud maka dapat menghemat pengguna jalan sebesar 709 juta rupiah dengan waktu tempuh menjadi 1 jam 32 menit. AD-MB