Denpasar (Metrobali.com)-

Gubernur Bali Made Mangku Pastika beserta Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menghadiri Sidang Paripurna yang mengagendakan Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi Tentang Ranperda Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun 2013 di Ruang Sidang DPRD Bali, Kamis (26/9). Secara umum, Gubernur sependapat dengan usul dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Bali yang disampaikan pada sidang paripurna sebelumnya.

Terhadap pertanyaan sejumlah fraksi tentang penurunan Pendapatan Daerah sebesar  Rp. 7 Milyar lebih pada pos pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari induk ke perubahan, Gubernur menjelaskan bahwa  hal itu diakibatkan masih lemahnya dasar-dasar perhitungan penetapan target yang dibahas antara eksekutif dengan legislatif.

Guna mengoptimalkan potensi pendapatan, Gubernur Mangku Pastika sependapat dengan Fraksi PDIP untuk menegakkan hukum dan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui ketrampilan IPTEK. Selain itu, pihak eksekutif juga akan mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Gubernur Mangku Pastika juga akan menindaklanjuti sejumlah saran dewan antara lain mengoptimalkan pelaksanaan program Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI), melakukan kajian untuk membangun pabrik pakan ternak yang murah dan bersubsidi serta peningkatan infrastruktur di bidang pertanian. Lebih dari itu, Pemprov Bali saat ini tengah melakukan sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Buah Lokal.

Di bidang infrastruktur, Gubernur sependapat dengan  saran F-PDIP untuk melakukan kajian terhadap jalur alternatif antar kabupaten, perencanaan jalan yang menghubungkan Kuta-Tanah Lot-Soka, serta penambahan koridor bus Trans Serbagita.

Dalam kesempatan itu dia juga menjelaskan tentang Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) dan Bedah Rumah yang mendapat prioritas pada anggaran perubahan. Menurut dia, keduanya merupakan program strategis untuk mempercepat penuntasan masalah kemiskinan di Pulau Dewata. DA-MB