Pastika di DPRD

Denpasar (Metrobali.com)-

Adanya usulan dari fraksi-fraksi di DPRD yang mengingikan agar memprioritaskan anggaran dalam APBD 2015 kepada program-program yang mengarah kepada pengentasan kemiskinan Gubernur, Made mangku Pastika, menyatakan sangat setuju. Hal itu disampaikan saat diwawancara awak media seusai mengahdiri rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, yang mengagendakan acara  pandangan umum fraksi-fraksi  Raperda tentang  APBD 2015, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi bali No 6 tahun 2011 tentang Retribusi perizinan tertentu dan Raperda tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (11/11).

Pastika menambahkan bahwa kalau sudah DPRD yang sepakat dengan prioritas program di pengentasan kemiskinan, maka program-program lain yang tidak berhubungan dengan hal itu harus dikurangi seperti studi banding.  “Kuarangilah itu anggaran untuk studi banding sehingga  kan dananya  bisa dipakai untuk program bedah rumah misalnya” tegas Pastika.

Selain itu dana hibah bansos yang tidak urgent juga harus ditunda, seperti usulan perbaiki penyengker dan lain-lain, biar tidak hanya usulan itu saja yang bolak-balik. Tahun depan semua desa pekeraman akan diberikan dana BKK sebesar Rp 200 juta, dengan demikian proposal usulan-usulan seperti itu bisa dikurangi sehingga program pemerintah bisa fokus kepada program kemiskinan.

Bedah rumah menjadi salah satu fokus program pemerintah karena dengan rumahnya diperbaiki maka  lima dari indikator kemiskinan yang di tetapkan BPS bisa terhapus, seperti lantai tanah, tembok bedeg, atap rumput, kamar mandi, dan penerangan. Kalau kita bisa lengkapi dengan program kesehatan (JKBM) bea siswa pendidikan, kemudian gerbangsadu maka keluarga tersebut tidak akan miskin lagi, jelasnya.

Selain itu kalao rumahnya bisa diperbaiki maka keluarga tersebut akan sehat, dan mereka bisa bekerja dengan tenang. kalau DPRD setuju, dana hibah bansos.bisa dialhkan ke program bedah rumah, sehingga teiap tahun bisa diprogramkan lebih dari 5000 unit rumah dan angka kemiskinan akan segera terentaskan. Dana Hibah bansos tidak akan dikurangi akan tetapi pemanfaatannya dialihkan ke program  bedah rumah dan pemerintah Provinsi Bal yang akan memfasilitasi, tegasnya. Sekarang tinggal tunggu persetujuan anggota DPRD, pungkasnya.

Dalam rapat yang dihadiri oleh 46 anggota DPRD ini masing masing fraksi juga mengusulkan hal-hal yang berbeda seperti penataan struktur birokrasi. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diusulkan agar penerapan pajak progresive diintensifkan, penertiban mobil-mobil berplat luar agar segera dibaliknamakan, serta memperluas jangkauan samsat online. Selain itudiusulkan pula  perlunya dilakukan banyak pendidikan dan plelatihan bagi pegawai khususnya Dinas Pendapatan serta penyebaran pegawai Dispenda  yang merata di seluruh Bali. AD-MB