Denpasar (Metrobali.com)-

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengakui perbedaan pandangan politik kepala desa dengan warga setempat terkadang turut mempengaruhi akses masyarakat untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah dari pemerintah provinsi.

“Seringkali warga yang melawan kepala dusun ataupun kepala desanya, belum akan diajukan dari desanya mendapatkan program bedah rumah. Hal ini terjadi juga di desa kelahiran saya karena ternyata banyak juga yang belum mendapat bedah rumah,” katanya di Denpasar, Sabtu (30/11).

Pastika mengemukakan pernyataan itu menanggapi pertanyaan salah satu peserta simakrama atau temu wicara bulanan yang bernama I Wayan Setiawan dari Bongkasa, Kabupaten Badung.

“Di lapangan ada juga warga yang karena aliran politiknya berbeda dengan kepala desa, akhirnya belum mendapatkan bedah rumah. Termasuk mereka yang dinilai tukang protes dan malas,” ujarnya.

Mantan Kapolda Bali itu meminta maaf kepada masyarakat jika fenomena semacam itu di lapangan masih sering terjadi. Kalau memang ternyata ada warga yang sangat memerlukan bantuan untuk rumahnya “dibedah”, tetapi belum mendapatkan juga, ia mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan langsung kepada Dinas Sosial Provinsi Bali maupun kepada dirinya.

“Jika tidak disampaikan bagaimana saya tahu. Dengan data konkret, yang bersangkutan segera akan mendapat bedah rumah supaya tidak menimbulkan keresahan masyarakat,” katanya.

Pemprov Bali sendiri sesungguhnya sudah mempunyai data 15 ribu warga miskin di Pulau Dewata yang membutuhkan bantuan bedah rumah. Hanya saja pihaknya tidak bisa membantu semuanya sekaligus karena menyesuaikan dengan anggaran daerah.

Pada APBD Induk Provinsi Bali 2014, sudah dialokasikan untuk bantuan 1.550 unit program bedah rumah. Masing-masing rumah yang akan “dibedah” mendapatkan bantuan Rp30 juta atau meningkat Rp5 juta dibandingkan bantuan bedah rumah pada 2012.

“Mudah-mudahan di akhir tahun mendatang ada tambahan lagi. Jika tidak, bedah rumah bisa dibantu juga lewat Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S). Intinya tidak boleh ada program yang sampai menimbulkan keresahan atau konflik,” kata Pastika. AN-MB