mangku pastikaDenpasar (Metrobali.com)-

Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat yang tak puas dengan kebijakannya untuk disampaikan melalui podium Bali bebas bicara. Podium Bali bebas bicara ini digelar tiap hari Minggu di sela-sela acara car free day yang dipusatkan di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.

Tak hanya mengkritik, Pastika bahkan mempersilakan bagi warga masyarakat yang ingin meluapkan kekesalan dan kemarahannya melalui forum tersebut. “Mau mencaci maki, silakan. Mau marah-marah sama saya, silakan. Silakan sampaikan aspirasi,” kata Pastika, Selasa 22 September 2015.

Menurut dia, podium itu sengaja dibuka untuk siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasinya. “Itu forum demokrasi yang dibuka untuk siapa saja, tidak dibatasi untuk kelompok tertentu,” tegas dia.

Mantan Kapolda Bali itu melanjutkan, forum yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan kritik itu merupakan bentuk perwujudan demokrasi.

“Tidak dibatasi untuk siapa saja. Kita manfaatkan kepada siapa saja. Ini ukuran demokrasi kita. Bebas menyampaikan pendapat, pemerintah memfasilitasi,” papar Pastika.

Podium itu dibuat, kata Pastika, agar penyampaian aspirasi dapat teratur. Dengan forum itu, Pastika berharap tak ada aksi demonstrasi di Pulau Bali yang cenderung anarkis.

“Kita berharap tidak ada demonstrasi yang anarkis. Kalau podium itu dihentikan selama masa kampanye, tiap hari akan ada demo. Itu memngganggu wisatawan juga, apalagi kalau sampai anarkis,” jelas dia.

“Tidak ada tujuan untuk dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, apalagi memfasilitasi untuk kandidat tertentu. Podium itu sudah lama dibuat, tidak baru hari ini jelang kampanye. Saya undang kandidat lain kalau berani,” katanya.

Hal itu disampaikan Pastika menanggapi keinginan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Bali yang meminta agar Podium Bali Bebas Bicara dihentikan sementara waktu selama masa kampanye Pilkada serentak. F-PDIP dalam pandangan umumnya terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2016 dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyelipkan keinginannya tersebut.

F-PDIP menganggap salah satu kandidat Pilkada Kota Denpasar sering memanfaatkan Podium tersebut untuk menyoroti persoalan di Kota Denpasar, sekaligus memberikan solusi yang akan dilakukannya ke depan. JAK-MB