mangku

Denpasar(Metrobali.com)-

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mendorong pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi itu untuk bekerja keras mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan dan jangan sampai “turun kelas”.

“Secara umum, kita sudah dapat melihat keberhasilan yang mampu kita raih selama lima tahun berjalan, termasuk meraih opini WTP dari BPK terhadap hasil laporan keuangan Pemprov Bali setelah empat tahun berturut-turut memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian),” katanya di sela-sela menyampaikan sambutan pada pelantikan 10 pejabat struktural eselon II Pemprov Bali, di Denpasar, Selasa (17/6).

Menurut dia, dengan prestasi yang sudah diraih jangan sampai pada tahun-tahun mendatang menjadi kendor dan “turun kelas”. Jika masih ada permasalahan haruslah bisa dilihat dengan jernih dan silakan pimpinan SKPD maupun staf ahli mengajukan saran supaya dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian seperti halnya dalam hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2013.

“Saya mengajak seluruh pejabat eselon II untuk terus memantapkan komitmen menata administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah kita secara menyeluruh,” ujarnya.

Terkait dengan posisi Inspektur Provinsi Bali yang baru yang dipegang oleh Ketut Teneng, Pastika mengharapkan supaya koordinasi seluruh SKPD semakin dimantapkan.

Dia tidak ingin pencapaian opini WTP hanya sebagai prestasi administratif yang normatif, namun harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi Pemprov Bali, sekaligus tantangan besar untuk terus mempertahankannya.

“Selain itu, Inspektur tidak hanya dituntut mampu melakukan pengawasan internal terhadap SKPD Pemprov Bali, sekaligus harus mampu melakukan pemeriksaan terhadap instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota sehingga program pembangunan di Bali menjadi lebih fokus dan sinergi,” kata Pastika.

Di sisi lain, Pastika tidak memungkiri masih ada program pembangunan yang belum berjalan optimal karena masih ada persepsi yang belum sama pada tataran pelaksanaan di lapangan, terutama koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

“Saya mengisi jabatan staf ahli Gubernur juga dalam upaya mengefektifkan fungsi kajian dan saran teknis terkait dengan berbagai program inovatif yang harus dirancang dalam mengakselerasi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Pihaknya optimistis dengan kerja sama yang baik dan semangat pengabdian tinggi, serta dengan landasan disiplin dan loyalitas, maka seluruh tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat dilaksanakan dengan baik untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera.

Pada pelantikan tersebut, 10 pejabat eselon II yang dilantik yakni I Dewa Gede Mahendra Putra dari Kabag Publikasi pada Biro Humas menjadi Kepala Biro Humas Pemprov Bali menggantikan I Ketut Teneng sebagai Inspektur Provinsi Bali. Posisi Direktur RSJ Provinsi Bali dipercayakan kepada dr Gede Bagus Darmayasa yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Jayadi Jaya dari Sekretaris Bappeda dilantik menjadi Kepala Biro Pemerintahan, Anak Agung Gede Yuniartha Putra sebagai Kepala Dinas Pariwisata yang sebelumnya menjabat Karo Organisasi, Nyoman Harry Yudha Saka dari Kabid Pengkajian dan Pengembangan Data Dinas Kehutanan dengan jabatan baru sebagai Kepala Biro Organisasi, dan Ida Bagus Ngurah Arda menjadi Kepala Biro Keuangan dari posisi sebelumnya sebagai Kabag Rumah Tangga Pimpinan di Biro Umum dan Protokol.

Ida Bagus Kade Subhiksu yang sebelumnya Kadis Pariwisata Bali memegang jabatan baru sebagai staf ahli Gubernur Bidang Pembangunan, I Dewa Putu Sunartha dari jabatan lama Karo Keuangan selanjutnya menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta I Wayan Sudana yang sebelumnya Karo Tata Pemerintahan dilantik dengan jabatan baru sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan. AN-MB