Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Gandeng KPK , Pemkab Jembrana Gelar Sosialisasi Online Pengendalian Gratifikasi

metrobali
single-image

 

Jembrana (Metrobali.com)

-Membangun komitmen bersama bebas dari tindakan korupsi, serta mendorong terwujudnya good government, Pemerintah Kabupaten Jembrana mengadakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Kamis (4/6).

Sosialisasi digelar secara online melalui aplikasi Zoom Meeting, diikuti para Kepala OPD, ASN serta pejabat struktural menangani pelayanan masyarakat di lingkup Kabupaten Jembrana.
Selaku narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Handayani Kordinator KPK Wilayah Bali, M. Indra Furqon serta Dimas Marasoma Sumarsono dari Kordinator Group Head Direktorat Gratifikasi .

Kordinator KPK Wilayah Bali,Handayani mengatakan, sosialisasi gratifikasi bentuk komitmen KPK dalam pengendalian gratifikasi di seluruh instansi pemerintahan Secara daring, KPK menyampaikan tentang dasar hukum dan hal-hal teknis terkait gratifikasi lainnya. Selain itu . terkait tata cara pelaporan, agar dapat memberikan pemahaman yang utuh.
“Bahwa sebagai penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi. Karena ada gratifikasi yg wajib dilaporkan dan ada gratifikasi yg tidak wajib dilaporkan, “ paparnya .

Sementara Inspektur Jembrana Ni Wayan Koriani mengatakan melalui Sosialisasi Gratifikasi akan memberikan informasi serta pemahaman yang benar tentang apa itu gratifikasi kepada seluruh penyelenggara pemerintahan khususnya di Kabupaten Jembrana.
“ Peserta sosialisasi kita tekankan kepada OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Juga turut serta Sekretaris dan Kepala Bidang pada masing-masing OPD . Sedangkan khusus kepada OPD yang memberikan pelayanan langsung diikuti oleh semua pejabat strukturalnya. Sehingga jumlah peserta seluruhnya mencapai 90 orang , “ terangnya.

Menurutnya , selain memberikan pemahaman yang benar terkait gratifikasi, sosialisasi diharapkan menjadikan landasan dasar terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih dari gratifikasi. “ Seluruhnya mesti terlibat dalam pengawasan. Sudah ditekankan agar tim UPG ( Unit Pengendali Gratifikasi ) bisa memantau dan mendorong OPD terutama mereka yang memberikan pelayanan langsung . Tujuannya agar tidak melakukan gratifikasi ataupun suap. Apabila ada segera malaporkan ke KPK, “ pungkasnya. (Humas Pemkab Jembrana )

Bagikan :
Baca Juga :
Bule Wanita asal Perancis Ngutil Cincin di Bandara Seharga Rp635 ribu

Leave a Comment

Your email address will not be published.