Jakarta, 14/6 (Antara) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengisyaratkan menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada persetujuan RUU APBN Perubahan 2013 dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (17/6).

“Apa yang akan kami sampaikan pada rapat paripurna hari Senin masih rahasia, tapi prinsipnya kami menolak,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Idris Luthfi, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/6)

Idris Luthfi menjelaskan, Fraksi PKS DPR RI melakukan rapat internal pada Jumat ini untuk menyusun pandangan fraksi pada rapat paripurna, Senin (17/6).

Menurut dia, pada rapat paripurna mendatang, Fraksi PKS akan menyampaikan sikap resmi secara jelas, termasuk penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM bersibsidi.

“Tunggu saja sampai hari Senin,” katanya.
Ketika ditanya soal sikap PKS yang tidak konsisten yang di satu sisi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi tapi di sisi lain mendukung pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Idris mengatakan, PKS akan terus merumuskan sikap soal BLSM sehingga jelas.

Anggota Komisi VII DPR RI ini menambahkan, soal kebijakan BLSM harusnya formatnya bukan BLSM tapi dalam bentuk fasilitas dari negara seperti yang diamanahkan dalam UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Seharusnya, rakyat miskin mendapatkan jaminan sosial dari negara secara permanen bukan hanya pada saat tertentu seperti saat ini. (Itu) jika tujuannya ingin sungguh-sungguh membantu rakyat miskin,” katanya.

Ia menambahkan, dengan memberikan bantuan sosial secara permanen, seperti biaya berobat gratis dan beasiswa pendidikan, pemerintah tidak perlu lagi memberikan BLSM pada saat-saat tertentu.

Menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi serta pemberian dana kompensasi yakni BLSM, Idris menegaskan, Fraksi PKS akan menyampaikan sikapnya yang jelas.

“Tunggu saja sampai rapat paripurna pada hari Senin, besok,” katanya. INT-MB