Pencoblosan ulang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bali di TPS 3 Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng, Rabu (22/5) pagi, dijaga ketat aparat TNI/Polri.

Penjagaan ketat aparat itu untuk menjaga keamanan dan kelancaran pencoblosan ulang di kampung halaman Wakil Gubernur Bali dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewa Nyoman Sukrawan tersebut.

Pencoblosan ulang digelar atas rekomendasi KPU dan Panwaslu Provinsi Bali atas terjadinya pelanggaran pemungutan suara di TPS 3 Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, pada pilkada Rabu (15/5) lalu.

Pada saat itu seorang warga mencoblos 100 lembar surat suara sekaligus tanpa dicegah oleh petugas TPS dan KPPS setempat. Petugas TPS dan KPPS akhirnya diberhentikan dan KPU Kabupaten Buleleng mengangkat petugas yang baru untuk menggelar pencoblosan ulang.

Kepala Sub-Bagian Teknis dan Humas KPU Buleleng I Nyoman Riang Pustaka berharap pencoblosan ulang bisa menjadi pembelajaran demokrasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk periode lima tahun mendatang.

Pemkab Buleleng juga menetapkan hari libur fakultatif pada hari pencoblosan ulang tersebut. “Jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dalam pencoblosan ulang ini,” katanya mengingatkan. INT-MB

Guru Besar Universitas Udayana Prof Dr I Nyoman Darma Putra mengingatkan, sektor pariwisata yang berkembang pesat kini menjadi salah satu ancaman terhadap pengembangan dan kelestarian seni budaya yang diwarisi masyarakat Pulau Dewata.

“Pariwisata menjadi ancaman lewat kekuatan kapital dan global, sering dicurigai sebagai musuh dalam selimut yang secara diam-diam bisa menghancurkan seni budaya lokal,” kata Prof Darma Putra di Denpasar, Rabu (22/5).

Alumnus S-3 University of Queensland Australia itu mengatakan, kekhawatiran tersebut tidak berlebihan, mengingat resiprokalitas paradoksal bermuara menjadi kekuatan tunggal untuk membela supaya seni budaya Bali tetap kokoh atau ajeg.

Selain itu seni budaya Bali berkesinambungan, sekaligus menjadi pilar dan daya tarik utama pariwisata. Bali kaya akan budaya jalanan (street culture), namun miskin akan budaya yang dipentaskan di panggung (staged culture).

Darma Putra menambahkan, berkembang dan lestarinya seni budaya di tengah-tengah kehidupan dapat dilihat dalam berbagai bentuk, mulai dari kegairahan masyarakat untuk melaksanakan upacara keagamaan.

Selain itu melakukan renovasi tempat-tempat suci dengan arsitektur khas Pulau Dewata, mengenakan busana adat sampai pada kebanggaan menjadi orang Bali.

“Ketika kebalian itu terancam hilang, mereka berteriak kembalikan Baliku padaku!” ujarnya seraya menyebutkan banyak contoh semaraknya street culture belakangan ini.

Menurut Darma Putra, prosesi ogoh-ogoh merupakan tradisi baru, yang ditemukan di tengah memuncaknya kekhawatiran masyarakat akan lenyapnya budaya Bali dari gerusan gelombang pariwisata.

Sebelum tahun 1980-an, prosesi ogoh-ogoh menjelang malam pergantian tahun baru Saka (Hari Raya Nyepi) hampir tidak ada. Belakangan, sejak tahun 1990-an, pawai ogoh-ogoh seperti menjadi keharusan rangkaian ritual penyambutan tahun baru Saka.

Pemerintah Kota Denpasar bahkan melihat pentingnya kreativitas masyarakat khususnya anak muda dalam tradisi baru ogoh-ogoh sehingga mengadakan festival pengarakan boneka raksasa dengan aneka bentuk tersebut.

Contoh lain dari semaraknya budaya masyarakat (jalanan) adalah prosesi melasti (membersihkan benda suci) ke pantai atau sumber mata air dan aktivitas lainnya di pura setiap purnama atau tilem, disamping puncaknya saat “piodalan”, tutur Darma Putra.

Piodalan adalah ritual permohonan keselamatan di pura yang digelar rutin sesuai ketentuan jatuh tempo, semacam ulang tahun. INT-MB

Menengok kegiatan wakil rakyat Jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Klungkung yang akan berlangsung 23 Agustus 2013. Pantauan Metrobali Selasa ( 21/5 ) di gedung mewah di mana anggota DPRD ngantor menemukan jadwal kegiatan rapat gabungan yang mengundang pimpinan SKPD pada Senin ( 20/5 ) untuk membahas 14 Ranperda Retribusi dan satu ranperda RTRW Klungkung. Terpantau di halaman gedung DPRD suasana lenggang dimana biasanya jika ada rapat gabungan dihalaman parkir penuh dengan mobil pejabat pemkab Klungkung, namun hari itu cuma ada beberapa mobil plat merah diparkir. Dari informasi yang didapat pimpinan SKPD pemkab Klungkung sudah berkumppul sekira pukul 09.00 wita sesuai dengan undangan untuk menghadiri rapat gabungan. Hingga menunggu pukul 13.00 wita rapat tersebut ditunda alias gagal dilakukan.

Sementara itu menurut Ketua Baleg DPRD Klungkung Komang Karnawan, kalau rapat tersebut tidak bisa dilakukan karena disposisi dari Pimpinan Dewan Nyaplir. Karnawan sendiri mengakui kalau awalnya Ketua DPRD Klungkung AA Gede Anom berhalangan hadir dan mendisposisikan rapat gabungan tersebut ke Wakil Ketua DPRD Klungkung AA Anom Sarjana. Namun karena AA Anom Sarjana juga tidak hadir yang bersangkutan kembali mendisposisikan rapat gabungan tersebut kepada Ketua Baleg. Namun oleh Ketua Baleg dinilai disposisi dari wakil ketua DPRD tersebut menyalahi aturan yakni Tata Tertib DPRD Klungkung pasal 40 tentang fungsi dan tugas pinpinan Dewan. Akibatnya Karnawan yang juga ketua Baleg tidak berani meminpin sidang dan menunda rapat gabungan tersebut. “Saya tidak berani meminpin sidang karena disposisi tersebut sudah melanggar tatib,” ujarnya.

Menurut Karnawan Disposisi ketua Dewan kepada wakil Ketua Dewan sudah benar, namun disposisi wakil Ketua Dewan kepada dirinya yang dinilai bermasalah. Mestinya kalau wakil yang di berikan disposisi tidak hadir atau berhalangan mengembalikan disposisi tersebut kepada Ketua. Dan Ketua Dewan lah yang kembali mendisposisikan kembali kepada dirinya atau siapa yang diberi disposisi.

Karena alasan tersebut rapat gabungan pun ditunda. Padahal saat itu para pinpinan SKPD dan eksekutif sudah datang. Mereka pun terpaksa meninggalkan gedung wakil rakyat tersebut satu persatu. Ini adalah kedua kalinya rapat gabungan di DPRD Klungkung gagal dalam minggu ini. Sehari sebelumnya tepatnya hari Senin (20/5) rapat gabungan juga batal. Saat itu anggota DPRD Klungkung tidak kourom karena salah satu Fraksi DPRD Klungkung absen karena ada kegiatan lain.

Sementara itu Putu Tika Winawan salah satu pinpinan Dewan Klungkung kemarin hadir. Manun dirinya mengaku tidak mendapat disposisi sehingga tidak berani meminpin rapat tersebut. “Saya tidak mendapat disposisi makanya saya tidak berani memimpin rapat tersebut,” ujarnya. Menurutnya jika itu dilakukan dan tanpa disposisi ketua maka hasil dari rapat tersebut akan cacad hukum dan apapun hasil rapat bisa dianulir. Yang jelas menurut Tika tertundanya rapat ini juga mempengaruhi jadwal Paripurna yang akan dilakukan Rabu ( 22/5 ), ujarnya.

Sementara itu dikonfirmasi terkait beredar kabar tidak sedap kalau gagalnya rapat paripurna tersebut karena Ketua Dewan AA Gede Anom sibuk Simakrama, maklum yang bersangkutan juga sebagai kandidat Bupati dari PDIP berpasangan dengan Wayan Regeg. Namun hal itu langsung dibantah keras oleh AA Gede Anom. dirinya tidak hadir karena sibuk simakrama. “Itu tidak ada ,” ujarnya. Yang benar dia ada kesibukan upacara  odalan di Merejan dan dia sendiri kebetulan sebagai Prejuru.

Menurutnya rapat tersebut sudah diposisikan kepada Wakil Ketua DPRD Klungkung. “Saya sudah mendisposisikan kepada ketua Wakil Ketua, AA Gede Anom dan pak Putu Tika Winawan,” ujarnya. bahkan disposisi tersebut dalam bentuk tertulis dalam satu surat. “Kepada pak Putu juga sudah kita disposisikan,” ucapnya.

Gung Anom sendiri mengaku akan segera menggelar rapat pinminan untuk menentukan jadwal Rapat Gabungan kembali. Dan rapat tersebut akan segera dilakukan karena itu meyangkut persoalan penting. Perlu diketahui Ranperda Retribusi yang dibahas terkait soal kewenangan yang diberikan Pemkab Klungkung untuk melakukan pungutan retribusi. Jika tidak ada dasar hukumnya jelas tidak berani melakukan pungutan. Perda RTRW-pun demikian yaitu untuk mengatur dan penataan lingkungan. SUS-MB

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati No 3 Seminyak Kuta, Badung, diresmikan Selasa (21/5) kemarin. Peresmian ditandai penandatanganan prasasti oleh Kepala BPN RI Hendarman Supandji didampingi Bupati Badung AA Gde Agung, Kepala BPN Kanwil Provinsi Bali Heri Santoso dan Kepala BPN Badung Jaya, SH.,MM.

Diantaranya hadir di acara tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Wakil Bupati Badung I Ketut Sudikerta, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Kepala BPN Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah. Acara peresmian Kantor BPN Badung juga dirangkai penandatanganan MoU antara Pemkab Badung dengan BPN Badung menyangkut penyerahan hibah dari Pemkab Badung berupa meubeler, dua unit sepeda motor dan satu unit mobil Kijang Innova.

 Dalam sambutannya, Bupati Gde Agung mengatakan, Bupati Badung AA Gde Agung mengatakan, keberadaan kantor BPN Badung yang baru ini memberikan harapan baru akan percepatan layanan administrasi pertanahan mengingat lokasi kantor berada di wilayah Kabupaten Badung. Dikatakannya, dari waktu ke waktu kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi haknya atas tanah terus meningkat. Masyarakat makin sadar, dokumen lengkap akan meminimalisasi permasalahan di kemudian hari.

 Dikatakan Gde Agung, perekonomian di Badung tumbuh pesat dan saat ini mencapai 7,15 persen. Pembangunan di berbagai bidang juga terus meningkat sehingga tanah di Badung memiliki nilai ekonomis tinggi. Malah Gde Agung menyebut, sertifikat tanah di Badung punya nilai ekonomis sangat tinggi dan menjadi faktor pertumbuhan ekonomi di Badung. “Sertifikat tanah diibaratkannya tidak tidur karena digunakan untuk kepentingan ekonomi. Pemanfaatan sertifikat tanah untuk usaha misalnya untuk sewa lahan usaha. Jadi sertifikat di Badung tidak tidur. Rp 5 triliun lebih totalnya dan hanya setengahnya saja berasal dari proses jual beli tanah,” katanya.

 Lebih lanjut dikatakannya, pendapatan dari BPHTB sangat signifikan mendukung pendapatan asli daerah Badung, pasalnya nilainya Rp 126 miliar. Sementara terkait penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemkab Badung tidak semata-mata melihatnya sebagai ladang pendapatan. Gde Agung menegaskan, penetapan PBB justru dipandang sebagai instrumen pembangunan di Badung yang pro-environment. Suatu contoh, pajak jalur hijau ditetapkan nol persen. Kemudian tanah pertanian minimal 20 persen. Pajak baru dikenakan penuh untuk lahan yang digunakan sebagai sarana akomodasi pariwisata. “Ini upaya kami menekan alih fungsi lahan berlebihan,” katanya.

 Sementara itu, Hendarman Supandji mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Badung dan jajaran BPN Badung. Secara khusus Hendarman menyampaikan terima kasih ke Bupati Badung atas dukungannya terhadap pembangunan Kantor BPN Badung dan bantuan hibah yang telah diberikan. Dikatakannya, pembangunan gedung ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan ke masyarakat. Namun, gedung baru saja tidak cukup karena harus dibarengi peningkatan kualitas SDM. Tak lupa dia juga menyampaikan pesan ke jajaran BPN di Bali agar mengedepankan kearifan lokal di Bali dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan. PUT-MB

 Pemkab Badung melalui Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika Kab. Badung menggelar pembinaan dan pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) tahun 2013, Selasa (21/5) bertempat di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Tangtu Denpasar, dibuka Bupati Badung A.A. Gde Agung, SH dalam kesempatan itu diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Badung IB A. Yoga Segara, SH, MM, ditandai dengan penyematan tanda peserta dan pemukulan gong. Hadir pada kesempatan itu unsur Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Drs. Made Ananta Wiguna, M.M,  Kapolres Badung, Ketua DPC Organda  dan Kepala Jasa Raharja.

  Bupati Badung dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Yoga Segara mengatakan dari tahun ke tahun permasalahan dibidang transportasi jalan semakin meningkat, seperti pelayanan angkutan umum yang masih belum sesuai harapan, tingginya fasilitas pada kejadian kecelakaan di jalan khususnya yang melibatkan angkutan umum (angkutan orang dan barang)  yang berakibat pada kerugian yang tidak sedikit. “Permasalahan tersebut sebagian besar disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang beroperasional di jalan masih belum memadai kualitas kompetensinya,” paparnya.

Upaya untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, melainkan merupakan tanggungjawab bersama. Karena keselamatan lalin dan angkutan menyangkut banyak instansi dan banyak kepentingan, maka dalam upaya tersebut diperlukan suatu koordinasi dari seluruh instansi yang terkait, sehingga penanganannya dapat dilaksananakan secara terpadu, efisien dan tepat sasaran. Upaya peningakatan pelayanan angkutan umum dan keselamatan di jalan salah satunya dengan melalui kegiatan pemilihan AKUT, pembinaan, motivasi kepada para pengemudi angkutan umum dapat dilakukan dengan cara memberi pengakuan dan penghargaan terhadap profesinya.

 Lebih lanjut disampikan, pencitraan angkutan umum yang pelayanannya tidak tepat waktu, kendaraan yang tidak laik, tidak nyaman, serta hal-hal lain yang buruk inilah dibutuhkan adanya upaya-upaya penyelesaian dengan meminimalisir permasalahan agar tidak berkembang.

“Mengingat Kab. Badung dan Bali pada umumnya sebagian besar bertumpu pada sektor pariwisata, maka sedikit saja ada hal-hal yang buruk di angkutan umum khususnya, dapat mengganggu citra pariwisata Bali yang tentunya akan merugikan kita semua.  Mengingat begitu besarnya manfaat dari pembinaan ini kepada para peserta agar mengikuti seluruh kegiatan pembinaan ini dengan penuh semangat dan disiplin yang tinggi serta dapat memberikan cakrawala, bekal pengetahuan yang bermanfaat bagi peserta dan semua pihak dalam mengemban tugas sebagai pengemudi,” harapnya.

 Ketua Panitia AKUT  yang juga Kabid Angkutan, Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kab. Badung  I Made Widiana, S.Sos, M.Si menyampaikan maksud kegiatan ini untuk mendudukan insani awak kendaraan umum sejajar dengan insani pembangunan lainnya, membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalulintas jalan.

“Tujuannya untuk merubah pola pikir dan sudut pandang tentang diri dan profesinya sebagai awak kendaraan angkutan umum menjadi lebih percaya diri dan merasa dihargai, merubah sikap dan perilaku pengemudi menjadi lebih disiplin dan bertanggungjawab sekaligus mempersiapkan awak kendaraan angkutan umum yang profesional dan berkualitas, mendorong terwujudnya penurunan jumlah pelanggaran lalin, mewujudkan peranserta masyarakat dalam memberikan penilaian yang positif, mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi pengemudi angkutan umum serta mendorong para stakeholder yang terkait dengan upaya peningkatan keselamatan di jalan untuk selalu aktif berkoordinasi dan menghasilkan out put yang langsung dirasakan oleh bangsa dan Negara,” ucapnya.

Peserta pembinaan dan pemilihan AKUT 2013 di Kab. Badung diikuti sebanyak 35 orang yang berasal dari perusahan otobus, taksi, angkutan pariwisata dan angkutan barang yang ada  di Kab. Badung. Pembinaan dilaksanakan selama 3 hari mulai 21 sampai 23 Mei 2013 bertempat di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Tangtu Denpasar, dengan pengajar berasal dari Dinas Perhubungan Informasi dan  Komunikasi Provinsi Bali, Polres Badung, DPC Organda  dan Jasa Raharja. PUT-MB

Kapal Greenpeace jenis Rainbow Warrior akan singgah ke Bali pada 31 Mei 2013 untuk mengampanyekan pembangunan berkelanjutan.

“Kapal ini memang didesain khusus untuk mengampanyekan isu-isu lingkungan dan akan berlabuh di Pelabuhan Benoa, Bali,” kata Juru Kampanye Kelautan Greenpeace Indonesia Arifsyah M Nasution, di sela-sela diskusi di Denpasar, Selasa (21/5).

Menurut dia, kunjungan kapal Greenpeace ke Bali merupakan bagian dari agenda organisasi lingkungan global itu mengitari beberapa wilayah di Indonesia untuk mengampanyekan isu-isu lingkungan dan mendokumentasikan keanekaragaman hayati.

“Perjalanan kapal ini di Indonesia sudah dimulai sejak 9 Mei 2013 dengan mengunjungi Jayapura, kemudian Manokwari, dan sekarang sedang berada di Raja Ampat untuk mendokumentasikan keanekaragaman alam bawah laut di sana,” ujarnya.

Saat di Bali nanti, masyarakat umum diperkenankan naik ke atas kapal dan berjumpa dengan kru kapal. “Ada pameran foto juga dan pementasan kesenian tradisional Bali,” ujarnya.

Intinya, jelas dia, kunjungan ke Bali ingin menyampaikan pesan bahwa Pulau Dewata merupakan barometer Indonesia sehingga harus dikelola berkelanjutan.

“Kalau memang pariwisata ingin dikembangkan secara masif, tetap harus diperhatikan karena semua memiliki keterbatasan. Jangan mengejar pertumbuhan tetapi tidak memerhatikan keseimbangan lingkungan,” katanya.

Arifsyah menyebut masih banyak keanekaragaman hayati dan plasma nutfah di Plau Dewata yang harus dijaga dan jangan sampai hilang gara-gara terdesak akibat pembangunan pariwisata yang masif.

“Begitu juga dengan budaya Bali harus tetap dilestarikan karena hal itu yang menjadi keunikan dan kelebihan pulau ini,” ujarnya.

Di sekitar areal Pelabuhan Benoa tempat berlabuhnya kapal berkapasitas 30 orang itu juga akan dibuka arena pameran. “Setelah dari Bali, perjalanan kapal dilanjutkan menuju Jakarta,” kata Arifsyah. INT-MB

Para pengusaha pemula di Bali belum mampu mengelola keuangan secara baik sehingga mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

“Banyak pengusaha muda yang belum mampu mengelola keuangan dan manajemen dengan baik sehingga pengembangan usahanya terkendala,” kata Cok Istri Agung Widyawati selaku Manajer Klinik Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi Provinsi Bali, di Denpasar, Selasa (21/5).

Menurut dia pengelolaan yang kurang baik itu menghambat upaya wirausahawan tersebut untuk mendapatkan tambahan modal dari pihak perbankan.

Biasanya perbankan membutuhkan laporan keuangan dari UKM yang ingin mengajukan pinjaman uang, tetapi para pengusaha tersebut kesulitan memenuhinya.

“Hal itu karena para pengusaha baru tersebut tidak membuat catatan pemasukan dan pengeluaran secara baik, bahkan terkadang ada yang mencampurkan hasil usaha dengan dana pribadi. Seharusnya tidak seperti itu,” ujarnya.

Dia berpendapat, kelemahan tersebut dapat diatasi dengan memberikan mereka tenaga konsultan yang akan mendampingi untuk mengelola usahanya dengan baik dari perencaaan sampai hasil.

“Mereka sangat perlu didampingi tenaga konsultan pendamping bisnis untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan manajemen,” ucapnya.

Jumlah pendamping yang ideal adalah satu konsultan mampu membina 10 usaha kecil dan menengah serta dua koperasi.

Saat ini memang cukup banyak terdapat konsultan baik perorangan maupun berbentuk perusahaan, namun belum ada sinergi yang cukup baik.

“Kami akan bersinergi dengan para akademisi, konsultan, pemerintah dan UKM supaya terdapat pola yang tepat dalam mengatasi permasalah yang terjadi dalam mengembangkan kualitas para pengusaha pemula,” ujarnya. INT-MB

Ketua Bali Integritas Nyoman Mardika menilai pelaksanaan pilkada pada Rabu (15/5) belum mencerminkan jujur dan adil karena masih adanya saling klaim kemenangan oleh kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebelum keputusan resmi dari KPU.

“Kami menilai masih jauh dari harapan masyarakat untuk menciptakan jurdil dalam demokratisasi di Bali. Terbukti kedua tim pemenangan pasangan cagub dan cawagub (Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan dan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta) saling klaim kemenangan,” katanyaa di Denpasar, Selasa (21/5).

Bila pelaksanaan itu dipersiapkan secara matang oleh KPU dan Panwaslu, maka menurut dia, tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

“Tapi yang terjadi sekarang justru kedua pasangan kandidat siap membeberkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada,” ucap Mardika yang juga anggota KPID Bali ini.

Ia menyayangkan KPU dan instansi terkait yang tidak bisa mengantisipasi persoalan tersebut. Apalagi kegiatan itu bagian dari rutinitas hajatan demokrasi di Tanah Air.

Mardika mengemukakan beberapa dugaan praktik kotor yang terjadi pada Pilkada Bali, seperti laporan Tim Pemenangan Puspayoga-Sukrawan (PAS) mengenai dugaan penggelembungan surat suara di beberapa TPS di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasem.

“Dari laporan itu, Tim Pemenangan PAS merasa dirugikan sehingga perolehan suara yang diestimasi sebelumnya menjadi anjlok atau kalah,” katanya.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Pasti-Kerta mendapat laporan dari saksi-saksi di TPS yang merasa diintimidasi pihak lawannya.

“Kami serahkan prosesnya kepada Panwaslu dan penyelenggara pilkada. Kita ikuti proses pilkada ini dengan baik. Kalau nanti ada temuan yang spesifik maka saya akan sampaikan pada Panwaslu agar segera ditindaklanjuti,” kata Made Mudarta selaku koordinator Tim Pemenangan Pasti-Kerta.

Kedua pasangan calon sampai saat ini masih saling klaim kemenangan. Padahal KPU Provinsi Bali baru akan mengumumkan perolehan suara secara resmi pada 25-27 Mei mendatang. INT-MB