Jembrana (Metrobali.com)-

Kabupaten Jembrana untuk kesekian kalinya gagal meraih Adipura. Padahal sejak tahun lalu Pemkab Jembrana gencar melakukan penataan ruang terbuka hijau (RTH), seperti di Lapangan Umum Negara dan Lapangan Umum Dauhwaru, Jembrana. Juga penataan taman kota diantaranyadicivic centre, area Gedung Kesenian Bung Karno, batas kota dan sepanjang ruas jalan ditanami pohon perindang.

Kabag Humas Pemkab Jembrana, Suherman, Rabu (19/6) saat dikonfirmasi membenarkan jika Jembrana tahun ini gagal meraih Adipura. Padahal Pemkab Jembrana telah melakukan berbagai upaya. Diantaranya melakukan revitalisasi taman kota, program kali bersih (prokasih) dan menggalakkan kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Namun ternyata tidak membuahkan hasil.

Dikatakannya dalam menjaga dan menciptakan kebersihan diperlukan komitmen bersama dan kesadaran masyarakat. Termasuk tata  cara pengelolaan sampah. Dari sampah rumah tangga, pasar hingga pada pembuangan akhir TPA. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga dan membuang sampah. Pasalnya selama ini banyak masyarakat masih membuang sampah di sungai dan di tempat tempat pembuangan sampah liar sehingga menimbulkan kesan kumuh. Padahal pemkab sudah menyediakan dan membuat tempat pembuangan sampah sementara sebelum dibawa ke TPA.

Menurutnya yang menjadi batu sandungan selama ini adalah pengelolaaan sampah rumahan dan sarana pendukung untuk pengangkutan dan TPA Peh yang sudah kelebihan batas (overload). Sehingga sampak di TPA nampak tinggi. “ Kita sudah berupaya untuk menatanya. Namun indikator penilaian lebih kepada sampah rumahan dan cara pengelolaannya. Kedepan kita lakukan penghijauan di pinggir kali” Ujar Suherman.

Sementara pengamatan dilapangan, disejumlah titik pasar tradisional pengelolaan sampah dan penghijauan masih jauh dari  kurang. Termasuk prokasih yang belum maksimal. Dimana kondisi sungai Ijogading masih menjadi alternatif untuk tempat pembuangan sampah. Sehingga tampak kotor. MT-MB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar masih menunggu tanggapan masyarakat terkait daftar calon sementara anggota legislaif hingga Kamis (27/6).

“Terhitung sejak diumumkan daftar calon sementara (DCS) hingga Kamis (20/6), kami masih menunggu pengaduan dan tanggapan dari masyarakat,” kata Ketua KPU Denpasar Made Gede Ray Misno di Denpasar, Rabu (19/6).

Ia mengatakan, sanggahan terhadap DCS ini bisa disampaikan secara tertulis dengan mengirim surat tanggapan ke KPU Denpasar, ke Jalan Raya Puputan Renon, via email resmi KPU kpudenpasar@yahoo.com, atau melalui faksimil 0361-264991.

Kalau lewat dari batas waktu tersebut, tanggapan masyarakat terhadap DCS ke KPU akan ditolak.

Dikatakannya, jika sampai akhir batas waktu tidak ada tanggapan dari masyarakat, maka 376 nama yang masuk di DCS dipastikan sudah masuk daftar calon tetap (DCT).

“Kami tidak lagi menerima tanggapan lewat dari tanggal yang sudah ditentukan,” ucapnya.

KPU Denpasar sebelumnya mengumumkan 376 nama DCS yang akan memperebutkan 45 kuota kursi yang tersedia di DPRD Kota Denpasar.

Masyarakat diberikan waktu sekitar dua pekan untuk memberikan tanggapan. Jika tanggapan tersebut ada, akan dilakukan klarifikasi pada parpol bersangkutan, dan diberikan waktu dari 28 Juni hingga 4 Juli 2013.

Selanjutnya, kata Ray Misno, pada 5-18 Juli penyampaian hasil klarifikasi disampaikan kembali ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota.

“Jika seandainya terbukti dari tanggapan masyarakat itu, misalnya ada ijazah palsu, tersangkut kasus pidana atau lainnya, berkasnya yang diserahkan ke KPU harus sudah lengkap karena tidak ada perbaikan lagi,” katanya.

Menurut Ray Misno pengajuan penggantian bakal calon dilakukan 26 Juli hingga 1 Agustus.

“KPU mulai melakukan verifikasi DCS sebelum penyusunan dan penetapan daftar calon tetap (DCT) mulai 9 Agustus hingga 22 Agustus, sedangkan pengumuman DCT dilakukan setelah itu, mulai 23 Agustus hingga 25 Agustus 2013,” katanya.

Sedikitnya 14 jenis zat narkoba baru yang ditemukan di Indonesia rencananya akan dimasukkan ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menunggu perumusan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan.

“Jenis narkoba baru itu akan kami masukkan ke dalam lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 yang nantinya masuk sesuai golongan dan tinggal nanti dirumuskan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan,” kata Direktur Kerja Sama BNN Charles Victor Sitorus usai pelaksanaan Forum Diskusi “Indonesia Darurat Narkoba” di Sanur, Denpasar, Rabu (19/6).

Pihaknya menyatakan bahwa ke 14 jenis zat narkoba berbahaya itu merupakan turunan awal dan ada juga yang merupakan zat baru.

Dia menyatakan bahwa jenis zat adiktif baru itu merupakan campuran zat-zat narkoba yang belum masuk dalam daftar obat terlarang dalam undang-undang di Indonesia.

Meskipun di dunia banyak beredar zat adiktif yang terbuat dari bahan alami maupun sintesis, namun sebagian besar yang beredar merupakan bahan sintesis.

“Bukan terbuat dari bahan alami tetapi dibuat campuran,” tambahnya.

Namun Victor tidak menyebutkan secara detail nama-nama jenis narkoba baru tersebut kepada para wartawan.

Dia mengungkapkan bahwa sebagian besar penyalahguna barang terlarang itu masih didominasi oleh kalangan muda yang masih produktif yakni antara usia 25-55 tahun.

Zat tersebut baru dipakai oleh kalangan jetset di Indonesia, namun diyakini sudah dikenal luas di sejumlah negara di antaranya Singapura dan Amerika Serikat dengan efeknya yang hampir sama dengan ekstasi dan menimbulkan ketergantungan.

Adanya jenis narkoba baru itu merebak setelah artis Raffi Ahmad bersama rekan lainnya ditangkap di kediamannya di kawasan Lebak Bulus.

Belakangan diketahui, bahwa barang bukti yang ditemukan belum terdaftar dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tantang Narkotika sehingga presenter dan pemain film itu akhirnya dibebaskan pada Sabtu (27/4).

BNN saat ini tengah menjalin kerja sama sedikitnya dengan 100 instansi di Tanah Air untuk memberantas peredaran narkoba di antaranya maskapai penerbangan, Mabes Polri, Departemen Kesehatan, Bea Cukai, Imigrasi, Departemen Perhubungan, hingga BPOM.

Sementara itu, terkait penyalahguna narkoba di Pulau Dewata, Kepala BNN Provinsi Bali, I Gusti Budiarta menyatakan bahwa dari 55 ribu pengguna, baru 560 yang melapor berdasarkan penelitian tahun 2012.

“Di Bali para pengguna masih berusia produktif. Sedangkan yang abru melapor baru 560 orang dari sedikitnya 55 ribu penyalahguna,” ujarnya. INT-MB

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar memerintahkan pembongkaran bangunan bertingkat di Jalan Sedap Malam karena melanggar kawasan jalur hijau.

Kepala Bidang Peraturan Daerah Kota Denpasar I Nyoman Puja di Denpasar, Rabu (19/6), mengatakan pemilik bangunan sudah diperingatkan pada 20 Maret 2013 untuk membongkar bangunannya.

Bahkan Usman, pemilik bangunan yang tinggal di Malang, Jawa Timur, sudah menandatangani surat pernyataan kesanggupan membongkar bangunan tersebut. Namun sampai saat ini bangunan tersebut tak kunjung dibongkar.

Wayan Mara, warga Sanur, Denpasar, mengungkapkan bahwa bangunan itu tidak dilengkapi izin mendirikan bangunan (IMB). Namun tidak ada tindakan dari Badan Perizinan dan DTRP. Padahal sebelumnya pembangunannya sudah dihentikan oleh Satpol PP.

“Ini betul-betul pelecehan terhadap Badan Perizinan maupun DTRP. Karena itu saya berharap instansi terkait tegas menegakan aturan,” ucapnya.

Dikatakan pemerintah diharapakan tidak tebang pilih dalam menegakkan peraturan. Kalau bangunan itu melanggar aturan harus ditindak tegas.

“Saya minta Badan Perizinan dan DTRP tidak tutup mata. Jangan hanya menindak proyek yang besar-besar. Jika ini dibiarkan maka perda yang ada menjadi macan kertas,” katanya.

Sementara pelaksana bangunan, Arya saat ditemui di lokasi mengaku, pihaknya berani melanjutkan pembangunan rumah tersebut ada perintah dari oknum pejabat.

“Saya hanya diperintahkan bos pemilik rumah Usman untuk melanjutkan pembangunan. Kalau bapak ingin lebih tahu masalah ini tanyakan langsung ke bos saya,” ucap Arya.

Di tempat terpisah, Kapala Satpol PP Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana mengaku sudah tiga kali menghentikan pembangunan rumah lantai dua tersebut.

Bahkan, kata dia, sampai meminta pemilik bangunan untuk mebongkar bangunan tersebut karena tidak mengantongi IMB.

“Kami sebelumnya sudah memberi peringatan kepada pemilik bangunan. Apa yang disampaikan itu tidak mendapat respons dan pemilik bangunan nekat melanjutkan pembangunan lagi,” kata Alit Wiradana.

Bangunan itu memang tidak tampak dari Jalan Sedap Malam karena lokasinya yang agak tersembunyi.

“Kami kembali menghentikan pembangunan rumah lantai dua dengan menyita peralatan yang dipakai bekerja untuk dijadikan alat bukti pelanggaran,” katanya. INT-MB

Warga negara Australia bernama Sandra Cindy Sheed (42) terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun karena diduga telah mengambil barang yang bukan miliknya.

Jaksa Penuntut Umum Kade Wahyu memaparkan dakwaannya pada persidangan dengan Ketua Majelis Hakim AA Wirakanta di Pengadilan Negeri Denpasar, Rabu (19/6).

Ia mengatakan, perbuatan terdakwa terjadi pada Maret 2013 dengan waktu berbeda yang dipicu oleh perselisihan dengan korban bernama Stephen Blackwell yang juga dari Australia akibat hubungan asmara mereka berakhir.

“Terdakwa dan korban diketahui pernah tinggal bersama di Perumahan Indah Pesona Resident No.9 Pemogan, Denpasar. Rumah itu merupakan milik korban,” ujarnya.

Namun hanya beberapa hari saja mereka tinggal bersama, karena korban mengusir terdakwa setelah hubungan asmara berakhir.

Terdakwa tidak menerima perlakuan itu sehingga saat korban pergi negara asalnya, dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk mendatangi rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang.

Terdakwa langsung merusak gembok pagar dan membuka pintu rumah dengan kunci cadangan yang dimilikinya.

“Kemudian terdakwa menghubungi saksi bernama Ketut Sudiarta untuk membantunya mengambil sebuah mobil yang terdapat di garasi,” ucapnya.

Saat terdakwa berada di rumah itu datanglah orang kepercayaan korban, Made Mujana. Melihat gelagat yang tidak baik, dia pun bertanya kepada wanita asal negeri kanguru tersebut.

Melihat ada orang kepercayaan korban datang mengganggu, terdakwa malah memarahi dan mengusirnya.

Orang kepercayaan itu tidak menerima dengan perlakuan terdakwa sehingga melaporkannya ke pihak berwajib.

“Rupanya terdakwa tidak puas dengan perbuatannya itu, selang beberapa hari dari kejadian pertama, terdakwa kembali datang ke rumah korban dan mengambil berbagai barang,” katanya.

Atas perbuatannya itu terdakwa dijerat dengan dua pasal berlapis yakni Pasal 363 Ayat 5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Ancaman hukumannya adalah maksimal tujuh tahun penjara. INT-MB

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi momok menakutkan bagi pelaku usaha sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Berdasarkan pengalaman, saat harga BBM naik sekecil apapun, pelaku UKM harus melakukan penyesuaian yang besar.

Dan tentunya, yang akan terasa yaitu pada naiknya harga bahan baku. Demikian kata Direktur Design Development Organization (DDO), atau Pengembangan Desain Kerajian Bali, I Made Raka Metra. Dia menilai, jika bahan baku melambung tinggi, akibatnya akan terasa pada penurunan daya saing produk UKM.

“Terpaksa perajin produk UKM akan menurunkan kualitas produk mereka untuk menutupi biaya produksi yang meningkat. Pilihan lainnya, harga produk juga akan dinaikkan, sehingga diperkirakan mengurangi pembeli,” ujarnya, Rabu (19/6).

Siasat ini mau tak mau pasti akan dilakukan pelaku UKM sektor kerajinan. Minimal, kata dia, dengan mengganti bahan baku dengan harga yang lebih murah dan kualitasnya tak sebaik bahan baku sebelumnya.

“Dikhawatirkan dengan turunnya kualitas, maka pembeli juga berkurang. Konsumen sekarang lebih pintar dalam menilai kualitas produk,” ungkapnya.

Melihat kondisi ini, Metra berharap pelaku usaha kerajinan tetap mementingkan aspek kualitas dalam produksinya. Kendati begitu, Metra mengakui jika akan muncul dilema. Bagaimana tidak, jika kualitas tetap diutamakan dengan biaya produksi tinggi, perajin akan mengalami penurunan keuntungan.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bali, IB Ardhana mengatakan, kondisi ini merupakan fenomena klasik yang wajar diterima oleh masyarakat. “Kenaikan harga barang lain yang sudah terjadi merupakan dampak psikologis dari kenaikan BBM. Para pedagang tak mungkin mau merugi dan cenderung memanfaatkannya untuk mencari keuntungan,” terangnya.

Ardhana mengaku hanya bisa mengawasi dan mencatat perkembangan harga. Selebihnya merupakan kewenangan para distributor yang menyalurkan barang dari produsen.

“Kami hanya bisa mengimbau dan melaporkan semua perubahan harga barang kepada para pedagang, kecuali untuk beras yang memang ada regulasinya. Tapi kebutuhan lain ada di tangan distributor masing-masing,” demikian Ardhana. BOB-MB

Plafon anggaran kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah disetujui DPR RI Senin (17/6) lalu. Belum juga resmi diumumkan pemerintah, persetujuan DPR untuk menaikkan harga BBM itu telah memicu kenaikan harga di beberapa daerah, tak terkecuali Bali.

Di Pulau Dewata harga sembako mulai merangkak naik. Kenaikan harga sembako itu menjadi perhatian Ketua Komisi II DPRD Bali, Tutik Kusuma Wardhani. Meski menilai kenaikan BBM adalah keharusan, namun ia meminta agar stabilitas harga tetap dijaga. Caranya adalah dengan menekan inflasi dan menjaga pasokan sembako.

“Kenaikan BBM itu wajar. Subsidi BBM itu seharusnya diberikan kepada siapa? Subsidi yang tinggi diberikan kepada kami yang punya mobil, tentu kurang pas. Berikan itu kepada masyarakat yang kecil,” kata Tutik, Rabu (19/6).

Pemerintah, sambung Tutik, tak akan tinggal diam melepasliarkan laju inflasi tak terkendali. Dari jumlah subsidi BBM sebesar Rp34 triliun pemerintah akan menyisihkan dana sebesar Rp9 triliun untuk dikembalikan ke masyarakat. “Untuk perbaikan infrastruktur yang selama ini rusak, Bantuan Langsung Sementara (BLSM), beasiswa pendidikan, beras murah dan lainnya,” kata Tutik.

Soal pergerakan laju inflasi, Tutik menyebutnya hal itu wajar pada setiap kenaikan harga BBM. “Inflasi itu pasti, karena itu hukum pasar. Tapi bagaimana kita mencarikan solusi kepada masyarakat kecil, tentunya pelayanan yang harus ditingkatkan,” imbuh dia.

Untuk menekan laju inflasi agar tak terlalu tinggi, Tutik meminta agar Bulog menjaga stabilitas harga sembako. “Bulog harus menjaga  agar harga sembako stabil. Operasi pasar itu kan otomatis yang harus dilakukan. Tapi yang terpenting adalah menjaga pasokan dan kebutuhan masyarakat, serta memberi perhatian lebih kepada sektor pertanian kita,” kata Tutik.

Ia juga meminta agar pihak terkait segera turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat. “Harus memberikan perhatian lebih kepada petani. Turun ke pasar menyerap aspirasi masyarakat, memantau perkembangan harga. Perbaikan infrastruktur sebagai skala prioritas. Pertanian perlu mendapat perhatian lebih luas,” demikian Tutik. BOB-MB

Rombongan dipimpin ketuanya tim Drs. I Wayan Juana, SE, Ak.MM, beserta Sekretaris Tim Dra. A.A Dewi Larantika, SE,M.Si dan beberapa anggota melaporkan proses tahapan perekrutan anggota Bawaslu Provinsi Bali yang telah dimulai tanggal 7 Juni 2013 dengan memuat pengumuman dimedia cetak dan elektronik. Pendaftaran mulai 10 s/d 19 Juni 2013 dan hingga kemarin telah mendaftar 11 peserta. Proses selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan berkas sampai wawancara dan pengumuman hasil test pada tanggal 15 Juli 2013 dan Tanggal 21 Juli 2013 penyampaian laporan akhir ke Jakarta. Oleh Bawaslu RI bahwasannya diamanatkan untuk memilih calon yang kredibel dan mempunyai komitmen kuat dalam rangka menegakkan proses demokrasi terutama di Provinsi Bali baik itu Pemilukada, Pileg maupun Pilpres dan pilgub mendatang

Gubernur Pastika pada kesempatan tersebut menyampaikan selamat atas terbentuknya tim ini. Sesuai amanat undang-undang Tim ini mempunyai tugas yang sangat berat karena akan memilih orang-orang yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan Pemilu dalam kurun waktu 5 Tahun kedepan. “Amanah ini harus dijaga sebaik-baiknya untuk menegakkan demokrasi di Bali”, ujarnya. Saya berharap tim ini mampu memilih orang – orang yang kredibel dan mempunyai track record yang baik, karena selama ini kita sering lupa akan hal itu. Selama ini sering calon-calon pemimpin yang muncul mempunyai track record kurang baik hanya mengandalkan kekuatan dan otot sehingga kalau terpilih sering menyia-nyiakan kepentingan rakyat, ” demikian ujarnya.

Gubernur juga bersedia jika diminta memberikan data-data dan informasi mengenai calon-calon tersebut. ” Kami akan sampaikan sehingga pemerintahpun bisa berkontribusi terhadap pembangunan demokrasi di Bali ini,”demikian tambahnya. DP-MB