Negara (Metrobali.com)-

Wakil Gubernur Bali, Anak Agung Ngurah Puspayoga menegaskan perlunya terobosan seorang pemimpin untuk mengentaskan kemiskinan akibat ketimpangan pembangunan di Bali.

Apalagi, jurang ketimpangan antara Bali selatan dan daerah lainnya begitu terbuka lebar. Sebut saja misalnya Kabupaten Jembrana. Puspayoga menyebut Kabupaten Jembrana memiliki kesamaan dengan Kabupaten Buleleng, karangasem dan Bangli. “Permasalahannya mirip. Beda dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kue pembangunan Bali sebagian besar dinikmati oleh Bali selatan. Itu realita. Suka tidak suka itu kenyataan. Ke depan ini tak boleh terjadi lagi,” tegas Puspayoga, di Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Kamis 11 April 2013.

Pada acara yang dihadiri Ketua Tim Pemengan Paket Puspayoga-Sukrawan (PAS), Nyoman Sudiantara itu Puspayoga melanjutkan jika hal mendesak yang perlu dilakukan adalah perubahan kepemimpinan Bali.

“Kalau tidak berani, ketimpangan perekonomian, kemiskinan, akan tetap tinggi di Bali barat, timur dan utara,” tegas Puspayoga. Perubahan kepemimpinan Bali itu dimaksudkan untuk mempercepat laju pemerataan pembangunan.

“Saya sudah sepakat untuk membangun kesetaraan dengan visi membangun Bali berbasis kabupaten/kota. Untuk apa? Untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Pembangunan itu tak boleh dinikmati oleh Badung dan Denpasar saja,” kata Puspayoga. Seluruh masyarakat Bali, sambung Puspayoga, harus menikmati pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Bali. “Semua harus menikmati, karena itu uang masyarakat Bali,” ucap Puspayoga yang berpasangan dengan Dewa Nyoman Sukrawan.

Menurut Puspayoga, ada tiga hal yang perlu dibenahi jika kesenjangan ekonomi dan jurang kemiskinan masyarakat Bali dapat dientaskan. Hal itu adalah mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan dan pendidikan. “Tiga hal ini yang harus diperjelas untuk mengentaskan kemiskinan,” katanya.

Ketiga hal itu yang akan menjadi prioritas Puspayoga. Sebetulnya, saat ini hal itu bisa segera dilakukan. Hanya saja, meski Pemprov Bali memiliki kemampuan dan dana yang cukup untuk merealisasikan hal itu, namun apa yang diharapkan itu hingga kini belum bisa direalisasikan. “Sebabnya karena uang pemprov selama ini masih disimpan di Bank BPD. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Kita ini mengurus masyarakat, bukan keluarga,” ucap Puspayoga.

“Uang rakyat harus dipergunakan sebanyak-banyaknya, dipergunakan, dialokasikan untuk seluas-luasnya kesejahteraan rakyat,” tambah dia. Sebetulnya, katanya melanjutkan, mempercepat pemerataan pembangunan Bali tidaklah sulit. “Kuncinya ikhlas. Asal betul-betul ikhlas pemerataan pembangunan itu bukan hal yang sulit,” tuturnya.

Ia menyontohkan Kabupaten Buleleng yang memerlukan infrastruktur jalan dalam rangka mempercepat jalur Singaraja-Denpasar. “Kita perjuangkan ke pusat dan akhirnya disetujui pusat sebesar Rp1,7 triliun untuk membangun infrastruktur jalan pintas Denpasar-Buleleng.

“Itu contoh membangun Bali berbasis kabupaten/kota. Pemprov Bali memberikan dana pendamping sebesar 10 persen. Rp107 miliar kita sudah anggarkan di APBD. Ini juga kita harus dilakukan di Jembrana, untuk mempercepat kesejahteraan. Tidak boleh ada lagi ketimpangan,” tegas Puspayoga.

Sementara itu, Nyoman Sukla warga Pekutatan berharap Puspayoga mampu merealisasikan apa yang disampaikan. Masyarakat sendiri, katanya, sangat membutuhkan percepatan ekonomi dalam rangka menumbuhkan kesejahteraan. “Kami berharap percepatan pembangunan di Jembrana ini dapat segera dilaksanakan agar masyarakat di sini bisa sejahtera,” kata dia.

Ia berharap hiruk pikuk pembangunan yang begitu cepat berlangsung di Bali selatan dapat menular cepat di Jembrana. Kendati begitu ia berharap agar pembangunan itu tanpa menggusur nilai-nilai kearifan lokal. BOB-MB