Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Entaskan Kemiskinan, Badung Perlu Buka Lapangan Kerja

Metro Bali
single-image

Denpasar (Metrobali.com)-

Untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Badung, pemerintah daerah bersama ‘’stake holder’’ harus membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Hal itu dikatakan Tim Ahli DPRD Badung Prof. Dr. Tjok Atmaja, S.H di Bali Hotel, Rabu (21/12) lalu.

Menurut Guru Besar Universitas Ngurah Rai Bali ini, DPRD Badung dan eksekutif perlu konsisten menggunakan APBD Badung 2012. Tepati janji bahwa anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat. Selama ini, masyarakat belum sepenuhnya mendapat dampak langsung dari APBD.

Untuk meningkatkan kesejateraan, katanya, pemkab Badung harus menciptakan lapangan kerja, menyiapkan pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dan gedung sekolah. Selain itu, yang perlu ditingkatkan adalah sumber daya manusia. Hanya dengan cara itu, mayarakat Badung bisa terbebas dari kemiskinan. ‘’Memang ironis, Badung yang terkenal sebagai kabupaten kaya di Indonesia, namun rakyatnya masih ada yang miskin,’’ katanya.

Dikatakan, berapapun besarnya anggaran APBD Badung , kalau budaya korupsi itu tidak bisa diatasi, maka percuma pula untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sumber kemiskinan, karena budaya korupsi tidak bisa diberangus. Oleh karena itu, budaya korupsi ini harus dikikis habis sampai ke akar-akarnya.

Tjok Atmaja menambahkan, korupsi yang terjadi selama ini karena kesalahan dalam menjalankan kekuasaan. Maka jangan heran, orang orang kaya sekarang seperti gambar gunung, dalam bentuk segi tiga. Yang kaya hanya puncaknya saja. Itupun jumlahnya sedikit, sedangkan masyarakat miskin masih banyak.

Ia mengatakan, orang-orang kaya ada empat kategori. Termasuk orang kaya adalah  penguasa dan keluarganya, para penguasa sekaligus pengusaha, pengusaha sekaligus penguasa, yang terakhir adalah pemilik media. Orang-orang inilah yang memiliki harta yang banyak. ‘’Sedangkan rakyat hanya mendapat hampas-hampasnya saja,’’ katanya.

Oleh karena itu, katanya, APBD 2012 Kabupaten Badung yang pro rakyat ini, benar-benar untuk kepentingan rakyat. Hendaknya biaya rutin dikurangi porsinya, sementara belanja pembangunan diperbesar. ‘’Ini penting dilakukan, agar rakyat benar-benar merasakan pembangunan di Badung,’’ kata anggota tim ahli DPRD Badung ini. SUT-MB

Bagikan :
Baca Juga :
Gubernur Sumut Siap Pertanggungjawabkan Terkait Kasus PTUN

Leave a Comment

Your email address will not be published.