Denpasar (Metrobali.com)-

Sepertinya rencana pembangunan rumah sakit internasional yang digagas pemerintah Bali masih perlu dikaji secara menyeluruh. Pasalnya, dianggap belum mampu menjawab keluhan masyarakat selama ini terhadap pelayanan kesehatan publik berkualitas prima. Makanya, perbaikan pelayanan justru sangat mendesak untuk ditangani secepatnya.

Hal ini diungkapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unud Denpasar, Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Selasa (2/10) kemarin. Dia mengakui pembangunan di bidang kesehatan yang terpenting kini bukan menambah rumah sakit dengan bertaraf internasional. Hal itu justru nantinya malahan hanya dicap sebagai simbolik budaya penciptaan.

Diakuinya, rumah sakit tidak perlu harus memakai nama internasional, yang terpenting mampu memberikan pelayanan berkualitas prima bertaraf internasional. Karena, sudah ada lembaga tersendiri yakni Joint Commite International (JCI) yang berhak memberikan sertifikasi internasional.

Menurutnya, pemerintah Bali semestinya lebih berkonsentrasi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer pada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), yang memang betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat luas ditingkat paling bawah secara langsung. Selain itu, juga meningkatkan edukasi publik melalui dunia pendidikan kesehatan di jenjang pendidikan dasar maupun menengah hingga perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Menurut Suastika, layanan kesehatan secara garis besar terdiri atas layanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. Layanan kesehatan primer berupa Puskesmas dan praktik dokter umum atau dokter keluarga, sedangkan layanan kesehatan sekunder berupa rumah sakit di tingkat kabupaten/kota, serta layanan kesehatan merupakan rumah sakit di tingkat provinsi.

Lebih jauh, dia menegaskan bahwa edukasi di bidang kesehatan sejatinya adalah pelayanan prima terhadap kebutuhan masyarakat luas. Jika semua itu terpenuhi, secara otomatis rumah sakit bersangkutan akan tersertifikasi bertaraf internasional dan tidak perlu harus bernama rumah sakit internasional. “Agar jaminan kesehatan bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu sistem layanan kesehatan yang baik dan berjenjang dari layanan primer, sekunder dan tersier,” tegasnya.

Diharapkannya, pembangunan fasilitas kesehatan benar-benar ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan tidak sekadar berorientasi proyek semata. Lantas, apakah kualitas pelayanan edukasi kesehatan di tingkat dasar sudah berjalan optimal atau tidak? “Ini yang kini perlu dikaji dan evaluasi bersama secara lebih serius ke depannya,” cetusnya. IJA-MB