Negara (Metrobali.com) – DPRD Jembrana meminta agar manajemen angkutan sungai danau dan penyeberangan membantu menangani pendatang dengan cara menyosialisasikan soal kewajiban membawa KTP bagi penduduk yang ingin ke Bali.

“Seharusnya pihak ASDP juga ambil bagian dalam sosialisasi bahwa setiap orang yang masuk ke Bali harus dilengkapi KTP yang masih berlaku. Jangan semuanya dibebankan kepada Kabupaten Jembrana,” kata Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa saat sidak ke Pos Pemeriksaan KTP di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Minggu, .

Sugiasa yang melakukan sidak bersama ketua-ketua komisi mengatakan, sosialisasi oleh ASDP itu bisa dilakukan mulai di Pelabuhan Ketapang saat penumpang membeli tiket.

Ia mengaku merasa kasihan dengan penduduk yang harus dipulangkan ke daerah asal karena tidak membawa KTP, atau kalaupun membawa identitas kependudukannya itu sudah tidak berlaku.

“Sebenarnya sosialisasi sejak di Ketapang juga untuk kebaikan masyarakat juga, kan kasihan sudah sampai sini harus dipulangkan lagi,” ujar Sugiasa.

Untuk itu, ia mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan eksekutif Pemkab Jembrana untuk melakukan kerjasama dengan ASDP maupun pemerintahan di Provinsi Jawa Timur.

Sugiasa mengingatkan, rata-rata penduduk pendatang yang masuk ke Bali bertujuan ingin mencari pekerjaan di pulau ini.

Namun menurutnya, mencari pekerjaan di Bali juga tidak gampang sehingga penduduk pendatang potensial jadi pengangguran.

“Kalau penggangguran sudah banyak, akhirnya akan memicu tindak kriminal,” katanya.

Sugiasa khawatir, jika tindak kriminal tinggi di Bali akan berpengaruh terhadap sektor pariwisata dan bahkan citra Indonesia.

“Harus diingat, Bali ini bisa dibilang pulau internasional sehingga perlu kenyamanan dan keamanan,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi B, Nyoman S Kusumayasa yang mengatakan, tiap terjadi arus balik juga membawa ekses sosial bagi Bali.

“Perlu dilakukan pembenahan sistem, kalau perlu pemeriksaan KTP dilakukan mulai di Pelabuhan Ketapang,” katanya.

Selain soal kepeduliaan ASDP, dewan juga menyoroti perlunya tambahan alat-alat keamanan seperti x ray di Pelabuhan Gilimanuk.