kartu indonesia sehat

Denpasar (Metrobali.com)-

Program baru yang diluncurkan oleh Presiden RI Jokowi yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) mendapat respon pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat.

Begitu juga di Bali, anggota DPRD Bali fraksi Demokrat Wayan Adnyana mengatakan terkait progam yang diluncurkan oleh pemerintahan Jokowi pihaknya sangat mengapresiasi adanya program tersebut. Namun meski demikian dia juga mempertanyakan darimana asal post anggaran dari program yang kabarnya hanya dilakukan di 9 provinsi se-Indonesia ini tanpa provinsi Bali didalam nya.

“Nah Bali tidak diikut sertakan kok bisa ini, perlu diketahui ya kita saja yang di daerah membuat anggaran itu misalnya program JKBM itu kita memasukan pos anggarannya dari tahun 2013 yang kemudian anggarannya dipergunakan di tahun 2013, sama kayak di pusat untuk APBN 2016 itu rencana anggarannya dibuat pada tahun 2014, 2015, nah darimana anggaran untuk KIS, KIP, KKS itu kok bisa dibuat dalam waktu secepat ini,” tegas politisi Tabanan ini, di Gedung DPRD Bali, Senin (10/11).

Adnyana mengungkapkan, jika kartu-kartu tersebut sangat membingungkannya karena dikhawatirkan tumpang tindih dengan program kesehatan yang telah dimiliki Bali yaitu JKBM, belum program BPJS hasil karya program Presiden sebelumnya SBY.

Sementara itu dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Provinsi Ketut Suarjaya membantah jika provinsi Bali tidak diikutsertakan dalam 9 provinsi percobaan program KIS, KIP dan KKS. Di Bali baru kabupaten Jembrana yang ikut dalam provinsi percobaan Kartu Indonesia Sehat.

“Jangan salah Bali masuk kok, tapi hanya di Jembrana dan kenapa di Jembrana karena itu katagorinya karena banyak warga yang tidak mampu, disana sekitar 30 ribu kartu KIS siap diluncurkan tanggal 13 November 2014 mendatang,” jelasnya.

Karena itu, menurutnya masyarakat tidak perlu bingung akan adanya KIS, KIP dan KKS karena sasarannya berbeda dari cakupan JKBM dan BPJS.

“Kalau KIS itu khusus masyarakat yang seperti gepeng, gelandangan, pengemis,” pungkasnya.

Untuk pos anggarannya, imbuhnya seluruhnya pusat yang menanggung dengan jumlah iuran PBI sebesar Rp19 ribu per orang. SIA-MB