Made Arjaya

Denpasar (Metrobali.com)-

– DPRD Provinsi Bali siap membahas anggaran pengamanan Pemilu 2014 yang diusulkan pihak kepolisian daerah setempat.

Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya di Denpasar, Senin (10/3), mengatakan bahwa sebelum membahas usulan itu, pihaknya akan bertemu Kapolda Bali.

“Rencana pertemuan tadi sebenarnya untuk membahas soal keamanan, termasuk anggaran Polda Bali menghadapi pemilu mendatang. Namun karena Kapolda berhalangan hadir, maka rapatnya ditunda,” katanya.

Berdasarkan laporan Polda Bali, potensi gangguan keamanan di Pulau Dewata selama perhelatan pemilu legislatif cukup tinggi. Bahkan telah memetakan potensi konflik sosial di 34 lokasi.

Jumlah itu hampir merata di seluruh wilayah Bali dan paling banyak di Kota Denpasar, dan Karangasem. Namun dari sisi anggaran, pengamanan pemilu di Bali dirasakan masih kurang.

Sejauh ini anggaran di Polda Bali yang dialokasikan dari Polri hanya Rp60 miliar. Padahal kebutuhan untuk pengamanan di Bali diperkirakan Rp90 miliar. Sehingga Polda Bali kekurangan Rp30 miliar.

“Kita tahu anggaran yang diusulkan Polda Bali ke pusat untuk pengamanan pemilu adalah Rp90 miliar. Tapi yang baru dianggarkan oleh pusat adalah Rp60 miliar. Jadi kurang lagi Rp30 miliar. Dengan kekurangan ini apa yang bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Ini yang kita ingin pecahkan bersama,” kata Arjaya.

Dikatakan kekurangan anggaran inilah yang ingin ditangani. Misalnya yang di Polres dibantu anggaran pemerintah kabupaten dan kota, sedangkan yang di Polda Bali dibantu pemerintah provinsi.

“Jadi kita harus konsen soal keamanan ini, sebab keamanan harga mati bagi Bali,” kata Arjaya menegaskan.

Ditanya bagaimana soal mekanisme penganggaran jika memang kekurangan anggaran pengamanan pemilu di Polda Bali ditangani pemprov Bali? Arjaya mengatakan hal itu bisa diambilkan dari anggaran dana tak terduga Pemprov Bali di APBD 2014.

“Ada cadangan anggaran di dana tak terduga. Kalau terjadi sesuatu dan ada permohonan dari pihak Polda, kita tinggal minta fatwa kepada pemerintah pusat untuk mencairkan dana tersebut sebagai tambahan dana pengamanan di Bali. Kalau keamanan pemilu ini tak terjamin itu sama saja dengan bencana,” kata politikus PDIP asal Desa Sanur, Kota Denpasar.

Pertemuan dengan jajaran Polda Bali rencananya digelar pada 17 Maret. “Kami akan carikan jadwal lain sebab pertemuan hari ini batal karena Kapolda ada kesibukan dan juga miskomunikasi di internal. Kami akan bersurat ulang termasuk agar Kapolda hadir bersama jajarannya di tingkat Kapolres se-Bali,” ujarnya.

Ketua DPRD Bali Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi juga menegaskan pihaknya siap membantu anggaran pengamanan pemilu jika Polda kekurangan anggaran.

“Kalau dana itu tidak cukup kita bisa persiapkan dan bantu di APBD,” kata Ratmadi yang juga Ketua DPD PDIP Bali itu.

Ia menambahkan, potensi konflik dan gangguan keamanan dalam pemilu ini sangat tinggi. Terlebih juga saat pelaksanaan kampanye rapat umum nanti yang masing-masing parpol tentu mengerahkan massa dalam jumlah besar di lapangan terbuka.

Untuk itu ia mengimbau semua pihak ikut berpartisipasi menjaga dan menahan diri jangan sampai memicu atau terlibat konflik horizontal. AN-MB