Mahfudz Siddiq 1

Jakarta (Metrobali.com)-

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mendukung Menteri Pertahanan Rymizard Ryacudu menuntaskan reformasi Polri dengan menempatkannya pada satu kementerian seperti halnya reformasi TNI yang kini sudah di bawah Kementerian Pertahanan.

“Saya mendukung pernyataan Menhan untuk menuntaskan reformasi Polri dan menempatkan Polri di bawah kementerian seperti TNI yang sudah direformasi dan kini berada di bawah Kementerian Pertahanan,” katanya kepada pers di Senayan Jakarta, Kamis (11/12).

Menurut dia, reformasi Polri yang tidak tuntas memberikan kesan bahwa polisi masih menjadi militer dengan seragam, senjata dan atribut militer lainnya, sementara TNI saat ini sudah berada di bawah sipil.

“Anggaran TNI sudah di bawah Kemenhan, sementara polisi anggarannya langsung di bawah Presiden,” katanya.

Ia mengharapkan Presiden Joko Widodo bisa tegas tanpa harus menghiraukan keberatan Polri. “Tentara dulu juga menolak ketika mau direformasi. Tapi kini kita lihat hasilnya ketika militer di bawah supermasi sipil tidak ada lagi TNI berbisnis,” katanya.

Menurut dia, Presiden Jokowi juga harus tegas karena supermasi sipil adalah satu keniscayaan sehingga penuntasan reformasi Polri tidak boleh lagi ditunda. “Konflik TNI-Polri akan terus terjadi kalau posisi TNI-Polri tidak disejajarkan. Kalau Polri di bawah kementerian akan banyak menyelesaikan masalah,” katanya.

Sebelumnya, Menhan Ryamizard Ryacudu kembali memunculkan wacana lama agar kepolisian berada di bawah kementerianseperti halnya TNI. Dia menilai, Polri seharusnya tak berada di bawah Presiden secara langsung karena Presiden sudah terlalu banyak urusan. “Presiden itu repot loh, banyak urusannya. Dulu tentara di bawah Presiden karena panglima tertinggi itu Presiden. Tapi ada dualisme, masih ada menteri pertahanan, itu membantu,” katanya.

Menurut Ryamizard, di banyak negara lain, polisi berada di bawah kementerian. Dia optimistis cepat atau lambat Polri akan berada di bawah kementerian tertentu.

Meski demikian, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) pada era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut mengaku belum tahu kementerian yang cocok membawahi Polri. AN-MB