Jumpa Pers soal Pendidikan di Badung

Mangupura (Metrobali.com)-

Pemerintah Kabupaten Badung sangat concern terhadap dunia pendidikan. Menurut Kabag Humas Badung Agung Raka Yudha melalui Bupati Badungnya Anak Agung Gde Agung mengatakan jika pendidikan adalah prioritas yang sangat besar di Badung. Karena itu ada tiga pilar pendidikan yang harus diperhatikan yakni, sarana prarasarana pendidikan, guru sebagai tenaga pendidik dan siswa selaku peserta didik.

Kepala Disdikpora kabupaten Badung,  Drs. I Ketut Widia Astika didampingi Kabid Bidang Pendidikan I Made Mandi, Sekretaris Kadis Made Wenten dalam jumpa pers terkait Program atau Kebijakan Inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan berusaha memenuhi tiga pilar utama pendidikan tersebut, namun seluruh anak didik yang ada di Badung setidaknya harus memenuhi Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun.

“Wajar  9 tahun dan 12 tahun  itu harus, karena itu sudah dari pusat yang mengatur yang tidak tuntas di Badung pasti ada, bahkan ada siswa yang tidak lulus karena tidak mau sekolah ini ada, bahkan beberapa sekolah mengungkapkan ada siswanya yang tidak lulus karena itu anak didiknya banyak yang tidak pergi sekolah,” jelas I Ketut Widia Astika, di Ruang Press Room Badung, Jumat (27/6).

Dipaparkannya saat ini pihaknya tengah meningkatkan kualitas anak didiknya dengan melakukan pendidikan kesetaraan seperti jalur paket A, B dan C peminatnya khusus paket C sangat tinggi.. “Minimal mereka punya ijasah yang setara paket C karena cukup banyak pesertanya,” ungkapnya.

Terkait 3 pilar utama pendidikan dijelaskannya untuk sarana dan prasarana pendidikan di Badung tergolong bagus namun bila ada gedung sekolah yang rusak berat dijelaskannya tidak ada yang mengalami kerusakan. Sementara itu terkait tenaga pendidik atau guru di kabupaten Badung minimal harus berpendidikan setara S1. Fasilitas sarana dan prasarana yang sedang dilakukan oleh pihaknya  komputer dan alat peraga.

“Tahun 2015 guru yang belum S1sebesar 16 persen. Jumlah guru PNS sebesar 7200.  Karena itu kami juga membantu  PNS dan non PNS untuk membantu kualifikasi S1karena tuntutan undang-undang harapannya tahun 2015 guru itu harus S1,  kendala utama sertifikasi ini karena pemenuhan guru yang harus mengajar 24 jam tatap muka per minggu, untuk mata pelajaran tertentu itu sangat sulit,” ujarnya.

Sementara itu, terkait peserta didik, pihaknya mengungkapkan jika semakin banyak jumlah penduduk pendatang di Badung, sehingga ada peningkatan jumlah murid khususnya bagi kaum pendatang bahkan ada sekolah dasar  (SD) yang jumlah siswanya 90 persen adalah dari pendatang.

“Jumlahnya memang meningkat sekitar SMK 30 persen, SD sekitar 15 sampai  20 persen, SMP 12 persen dan SMA 20 persen, kami selaku pihak kabupaten Badung semua itu mesti kita layani namun kami himbau jangan sampai numplek di Badung, paling nggak dimanalah Petang, ya asalkan taat dengan peraturan pemerintah Badung kita tamping semua anak didik kita agar menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara,” tandasnya.

Sementara itu, anggaran pendidikan Badung menurut Kabag Humas Badung Agung Raka Yudha atau disapa Gung Raka, anggaran pendidikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tahun 2013 anggaran pendidikan badung mencapai Rp680 milyar lebih dari APBD Badung yang mencapai Rp3,2 trilyun.

Bahkan ssejak tahun 2005 anggaran pendidikan Badung sudah memenuhi syarat dari apa yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat  sebesar 20 persen. Bahkan untuk tahun 2015 APBD Badung meningkat sebesar Rp3,5 trilyun. SIA-MB