Foto: Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar, Gede Ngurah Ambara Putra-Made Bagus Kertha Negara (Paket Amerta) dalam debat terbuka perdana Sabtu (10/10/2020).

Denpasar (Metrobali.com)-

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar, Gede Ngurah Ambara Putra-Made Bagus Kertha Negara (Paket Amerta) memprogramkan pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi garda terdepan pelestari seni adat budaya di Kota Denpasar.

Misalnya bantuan tiap tahun kepada
prajuru Banjar Rp 30 juta, STT (Sekaa Teruna Teruni) Rp 25 juta, kelompok Dadia Rp 5 juta dan PKK Rp 5 juta.

Progam tersebut juga disampaikan paslon Amerta dalam debat terbuka perdana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 yang berlangsung Sabtu (10/10/2020) di Grand Inna Bali Beach, Denpasar.

Banyak pihak lantas mengapresiasi komitmen kuat dari paslon Amerta agar Pemerintah Kota Denpasar memberikan dukungan pendanaan kepada para kelompok masyarakat pelestari adat seni dan budaya ini.

Panglingsir Puri Peguyangan yang juga Tokoh Partai NasDem Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Gede Widiada (Gung Widiada) menilai komitmen paslon Amerta ini sebagai bentuk political will (niat politik) yang cukup kuat untuk memberikan dukungan pada penguatan kebudayaan.

“Itu kan political will. Itu keinginan seorang Ambara (bersama Bagus Kertha Negara)sebagai  calon pemimpin kalau dia punya otoritas sebagai pengelola pemerintahan untuk memberikan dukungan pada pelestarian adat seni budaya,” kata Gung Widiada, Rabu (14/10/2020).

Panglingsir Puri Peguyangan yang juga Tokoh Partai NasDem Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Gede Widiada (Gung Widiada).

Saat disinggung soal bagaimana mekanisme pemberian bantuan progam yang dijanjikan Amerta ini, Gung Widiada yang juga Anggota DPRD Kota Denpasar dari Partai NasDem ini menegaskan bantuan tersebut tidak harus berasal dari anggaran APBD melainkan bisa dicarikan celah lain.

Misalnya dengan menggandeng pihak swasta memanfaatkan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan-peruhaan yang beroperasi di Denpasar maupun perusahaan lainnya.

“Selama ini semua bantuan anggaran kepada masyarakat semua basisnya APBD. Sedangkan di satu sisi ada pola kontribusi pihak swasta sebagai “bapak angkat” atau dengan pola CSR,” kata Gung Widiada

“Itu kan political will. Artinya kalau memang ekonomi berjalan baik, kita bisa dengan mendudukkan para pengusaha yang ada di Kota Denpasar untuk berbicara itu (bantuan kepada Prajuru Banjar, STT, Dadia hingga PKK),” sambung Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar ini.

Bagi Gung Widiada para pengusaha khususnya juga yang bergerak di sektor  pariwisata punya kewajiban moral ikut mendukung pelestarian adat seni budaya di Kota Denpasar.

“Kan mereka juga menikmati kondisi kondusif perekonomian baik di sektor pariwisata. Situasi ini (daya tarik pariwisata) disebabkan oleh adanya Banjar, event-event budaya yang dimotori oleh STT,” beber Gung Widiada.

Karenanya, sambung Gung Widiada, ketika terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Denpasar, Ngurah Ambara dan Bagus Kertha Negara (Amerta) bisa duduk bersama dengan pihak ketiga, para pengusaha, para bankir atau industri pariwisata yang ada di Kota Denpasar membantu skema bantuan bagi Prajuru Banjar, STT, Dadia hingga PKK ini.

Dikatakan, perlu dukungan bersama bagaimana meningkatkan potensi seni adat budaya yang ada di tingkat banjar itu untuk meningkatkan dukungan pelestarian budaya dan kegiatan sosial. Itu yang harus diupayakan diberikan pemerintah sehingga tidak membebani STT dalam berkreativitas.

“Karena bagaimanapun juga cost (biaya) sosial kita sangat tinggi terkait dengan event-event seperti pembuatan ogoh-ogoh, kegiatan ada di bebanjaran,” tandas Gung Widiada.

Seperti diberitakan sebelumnya dalam debat perdana, Amerta selaku paslon nomor urut 2 yang diusung Partai Golkar, Demokrat dan NasDem ini membeberkan janji-janji stimulus atau bantuan anggaran/santunan kepada sejumlah kelompok masyarakat penerima jika Ngurah Ambara bersama Bagus Kertha Negara terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Denpasar.

Misalnya dana Rp 1 juta untuk kelahiran, Rp 10 juta untuk kematian, prajuju Banjar Rp 30 juta, STT (Sekaa Teruna Teruni) Rp 25 juta, PKK Rp 5 juta, kelompok Dadia Rp 5 juta.

“Dan untuk pemuka agama, petani, nelayan, pedagang pasar formal non formal kami berikan sekolah gratis, pendidikan gratis,” papar Ambara.

“Dan jika tidak terbukti dalam dua tahun kami siap mundur,” kata Ambara dan Bagus Kertha Negara kompak menutup pernyataannya. (ian)