Foto : Mantan Sekda Pemprov Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun.

 

Denpasar (Metrobali.com)-

Silang pendapat soal realistis atau tidaknya bantuan sebesar Rp500 juta untuk Desa Pakraman/ Desa Adat di Bali, terus berlanjut. Bahkan ada pihak-pihak tertentu, yang mengklaim hal ini sebagai bentuk praktik politik uang pada Pilgub Bali 2018.

Polemik ini akhirnya menarik perhatian mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemayun.

Kepada wartawan di Denpasar, Selasa (5/6/2018), Tjok Pemayun mengatakan, apa yang dilontarkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Ketut Sudikerta, terkait bantuan Rp500 juta untuk masing-masing Desa Pakraman ini tidak bisa dikaitkan dengan politik uang.

“Apanya yang politik uang ? Ini kan semacam komitmen pasangan Mantra-Kerta, jika dipercaya memimpin Bali lima tahun ke depan. Pasangan lain juga memiliki komitmen yang sama, meski besarnya di bawah itu,” tegas TjokPemayun.

Selaku mantan Sekda Bali, Tjok Pemayun kemudian menjelaskan bahwa bantuan untuk Desa Pakraman tidak ujuk – ujuk diberikan begitu saja. Nantinya, komitmen pasangan Mantra-Kerta ini akan diusulkan ke lembaga DPRD Provinsi Bali untuk disepakati bersama – sama.

Tak sekedar disepakati, sebab bantuan tersebut juga diatur khusus dalam Peraturan Daerah (Perda).

“Jadi ini komitmen Mantra-Kerta untuk Desa Pakraman. Komitmen ini harus mendapat persetujuan DPRD Bali nantinya, yang ditetapkan dalam Perda. Memangnya ada anggota dewan yang menolak penguatan Desa Pakraman dengan bantuan sebesar Rp500 juta? Saya yakin, semua anggota dewan akan setuju,” ujarnya.

Selanjutnya pandangan bahwa bantuan sebesar Rp500 juta untuk Desa Pakraman ini tidak realistis dan sulit diwujudkan, Tjok Pemayun tidak sependapat.

“Roh pembangunan Bali itu kan di Desa Pakraman. Karena itu, penguatan Desa Pakraman sangat penting, dan itu harus didukung dengan anggaran. Selama di dinas, saya tahu persis tiap tahun kita naikkan bantuan Desa Pakraman, dan sekarang kan Rp225 juta. Nah, untuk mencapai Rp500 juta, kenapa tidak?” tandas Tjok Pemayun.

Tjok Pemayun juga paham betul, bahwa tiap tahun ada trend positif terkait peningkatan pendapatan daerah.

“Sekarang kita lihat trend anggaran Bali cukup positif. Sumbernya pajak kendaraan bermotor, dan setiap tahun ada kenaikan. Belum lagi kita bisa rasionalisasi anggaran yang tidak urgen, misalnya perjalanan dinas. Jadi saya tegaskan bahwa bantuan Rp500 juta untuk Desa Pakraman itu bisa diwujudkan Mantra-Kerta,” kata Tjok Pemayun.

 

Pewarta : Widana Daud

Editor : Whraspati Radha