Menlu Inggris, William Hague mengirim surat kepada pengadilan Bali untuk membatalkan vonis mati warga negaranya, Lindsay June Sandiford yang tertangkap membawa 4,7 kilogram kokain. Namun, Pengadilan Tinggi Bali bergeming.

Pengadilan Tinggi Bali mengeluarkan putusan yang menguatkan vonis Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Humas PT Bali, Makkasau mengaku pihaknya belum mengetahui surat yang dikirim oleh Menlu Inggris.

“Kami, Pengadilan Tinggi belum tahu. Saya belum tahu. Apakah ada atau tidak (surat Menlu Inggris), saya tidak tahu,” kata Makassau di Pengadilan Tinggi Bali, Senin 8 April 2013.

Makkasau mengaku tidak tahu siapa yang disurati oleh Menlu Inggris. “Kalau saya memberikan informasi. Itu yang disurati kita belum tahu ditujukan kepada siapa,” tuturnya.

Kendati begitu, Makkasau menjelaskan jika pihaknya tak akan terpengaruh dengan Surat Menlu Inggris yang meminta vonis mati warga negaranya dibatalkan. “Kami tidak terpengaruh dengan segala apapun,” tegas dia. BOB-MB

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis malam, menerima sejumlah petinggi Partai Demokrat di kediaman pribadinya Puri Cikeas Indah, Bogor, untuk membahas mengenai sejumlah permasalahan yang menerpa partai itu.
“Jadi malam ini para menteri dari Partai Demokrat dipanggil untuk melaporkan tentang situasi Partai Demokrat selama beliau melaksanakan tugas negara sekaligus umroh,” kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan.

Menurut Syarif Hasan yang juga Menteri Koperasi dan UKM, Yudhoyono telah menemukan sejumlah opsi untuk menata kembali Partai Demokrat, saat berada di Mekkah dan Madinah, Arab Saudi.

“Opsi itu adalah bagaimana untuk menata kembali Partai Demokrat ini dan juga bagaimana agar melakukan suatu manajemen organisasi … untuk semua kader-kader Demokrat,” katanya.

Ia juga menyebutkan adanya rencana memanggil semua anggota Majelis Tinggi Partai pada Jumat sore (8/2).

Sejak pukul 20.30 WIB, sejumlah mobil yang membawa para petinggi Partai Demokrat tampak memasuki halaman kediaman pribadi Yudhoyono. Pertemuan itu juga dihadiri oleh antara lain Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.

Sebelumnya Sekretaris Dewan Pembina yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM Jero Wacil mengonfirmasi pertemuan tersebut saat menjemput Presiden Yudhoyono beserta rombongan di Bandara Udara Halim Perdanakusuma.

Presiden Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Afrika dan melakukan umrah selama sembilan hari, 30 Januari-7 Febuari.

Namun beberapa hari lalu, beberapa petinggi Partai Demokrat meminta agar Yudhoyono menyelamatkan partai setelah sejumlah kader partai harus berurusan dengan hukum terkait kasus korupsi yang dinilai mencoreng citra partai. INT-MB

Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menegaskan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina partai tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk memundurkan Anas Urbaningrum dari jabatan ketua umum.
“Saya tidak meyakini Pak SBY melakukan hal seperti itu karena beliau kan sedang sibuk dengan tugas negara dan beliau ada di luar negeri sekarang,” kata Pasek ketika ditemui di Gedung Nusantara II MPR/DPR di Jakarta, Selasa.

Dia juga mengatakan bahwa Presiden SBY tidak akan mengintervensi keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan status hukum Anas Urbaningrum yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang dan Wisma Atlet.

“Saya kira tidak ada pernyataan Pak SBY yang meminta hal seperti itu. Beliau hanya ingin kepastian status hukum dari KPK karena ketidakpastian itu yang menyebabkan kondisi Partai Demokrat seperti sekarang ini,” ujarnya.

“Namun, kepastian itu kan jawabannya secara hukum. Lagi pula, kepastian hukum itu kan tidak bisa dipaksa. Masa seseorang yang belum dinyatakan oleh hukum statusnya dijadikan tersangka. Itu namanya kriminalisasi dan itu pelanggaran HAM,” lanjutnya.

Terkait kemungkinan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk penanganan masalah dalam tubuh partai, Pasek mengatakan, belum ada tanda-tanda Partai Demokrat akan melakukan KLB.

“Karena itu juga tidak diatur dalam arahan dasar rumah tangga partai, kalau ada hasil survei yang meresahkan maka harus KLB,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan kader-kader partai itu tidak akan dengan mudah memundurkan Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum terkait upaya menyelamatkan partai yang turun elektabilitasnya.

“Saya yakin Anas juga ingin menyelamatkan Partai Demokrat karena dia juga tidak ingin partai ini terpuruk. Namun, itu bukan berarti hal ini mengharuskan Anas untuk mundur,” kata Max.

Bagaimanapun juga, menurut dia, seluruh kader Partai Demokrat harus ikhlas untuk menerima keadaan partai terkait opini publik tersebut.

“Sebagai senior dan salah satu pendiri partai, saya prihatin dengan apa yang melanda partai. Kalau memang Anas harus mundur ya akan mundur, tapi bukan berarti dimundurkan dengan alasan yang tidak konstitusional,” ujarnya.

Dia berpendapat, untuk menangani masalah opini publik tentang kader Demokrat yang korup, partainya akan tetap mengikuti mekanisme hukum yang ada dan mekanisme di dalam partai.

“Persoalan yang menyebutkan bahwa Pak SBY harus meminta Anas untuk mundur, landasan utamanya harus tetap hukum. Artinya, beliau tidak dapat membuat keputusan sementara yang dianggap bersalah (Anas) belum ada ketetapan hukumnya,” ungkapnya.

“Andaikan ada teman-teman yang tidak sesuai dengan ‘jalur partai’, mari kita ‘legowo’ untuk akhirnya mengikuti keputusan tertinggi demi keselamatan partai,” katanya.

Dia menekankan bahwa Partai Demokrat tidak akan mengambil keputusan gegabah dengan memecat kader yang belum dinyatakan bersalah oleh hukum walaupun opini publik telah menilai kader tersebut bersalah.

“Kami akan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dalam mengambil keputusan dan jangan sampai arogan. Saya kira 100 persen pengambilan keputusan ini, kami serahkan kepada Pak SBY,” kata Max. INT-MB

Sejumlah gurubesar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, siap menjadi saksi di MK (Mahkamah Konstitusi) untuk memperkuat kewenangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah)  melalui permohonan uji materiil terhadap 2 UU, yakni UU No. 27/2009 tentang MD-3 (MPR, DPR, DPD) dan UU No. 12/2011 tentang P3 (Penyusunan Peraturan Perundangan). Kesaksian mereka akan didengarkan dalam sidang, Kamis (1/11) depan.

Minggu 12 Agustus 2012 dini hari, sidang Mahasabha Ke-VIII Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI)  yang berlangsung di Balai Diklat BPSDM Kemenkumham Jakarta Selatan, akhirnya berhasil menetapkan lima nama sebagai Presidium Pimpinan Pusat, untuk masa bhakti 2012-2014.

Kelima nama dipilih langsung melalui pemungutan suara yaitu : Ketut Nata-NTB 22 Suara, Dewa Ganapati -Jabar 19 Suara, I Kadek Adiawan-Bali 17 Suara, IGN Bayu Pramana-Bali 16 Suara, dan Bawa Yasa-Sulsel 10 Suara. Sementara dua kandidat lainnya yaitu; Made Adi Raditya Mahardika hanya memperoleh 6 suara dan Made Sudarta 4 suara.  Proses pemilihan berlangsung hingga pagi hari. Pembahasan berjalan cukup alot seputar pembahasan jumlah dan efektivitas tugas/fungsi presidium dalam menjalankan program kerja organisasi KMHDI dua tahun kedepan.

IGN Bayu Pramana, salah satu Presidium terpilih asal Bali mengatakan,”mandat Mahasabha KMHDI ke- VIII masih dominan seputar bagaimana membangun pola dan mekanisme hubungan yang efektif  antara PP, PD dan PC, pola hubungan dengan organisasi kepemudaan lainnya, serta bagaimana mendudukan organisasi kepemudaan KMHDI dalam dinamika politik nasional yang semakin multidimensional. Dibahas juga strategi keswadayaan dan kemandirian organisasi dalam memperteguh implementasi nilai kebangsaan dikalangan mahasiswa dan generasi muda Hindu,”papar Bayu yang sebelumnya aktif di PC KMHDI Denpasar ini.

Mahasabha KMHDI ke-VIII berlangsung sejak tanggal 9 agustus 2012, diikuti sekitar 150 orang peserta perwakilan PD dan PC. Sebelumnya pembukaan Mahasabha dilaksanakan di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI. Selain pembahasan AD/ART, Mahasabha juga menetapkan program kerja dan beberapa rekomendasi. Acara menutupan dilaksanakan 12/8/2012 malam. MN-MB

Serangkaian pujawali di Pura Mandhara Giri Semeru Agung, Lumajang Jawa Timur, Pemkab Badung melaksanakan bhakti pengayaran, Rabu (11/7). Rombongan penganyaran dipimpin Wakil Bupati Badung I Ketut Sudikerta didampingi beberapa anggota DPRD Badung dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab. Badung serta karyawan-karyawati Pemkab. Badung.

Upacara bhakti penganyaran dipuput Ida Pedanda Pamaron dari Griya Munggu Badung dengan upakara bebangkit dan diiringi wali berupa tari Rejang, Topeng dan Pesantian serta Gong anak-anak juara I tingkat Kabupaten Badung tahun 2012 dari Br. Baturening Umah Anyar Desa Mambal.

Ketua PHDI Kabupaten Lumajang Edi Sumiyanto menyampaikan, pujawali piodalan yang dilaksanakan setahun sekali bertepatan dengan Purnama Kasa yang jatuh pada Senin (3/7) lalu. Pujawali piodalan diawali dengan prosesi nedunang Ida Bhatara pada Sabtu (30/6) lalu dan katuran nyejer hingga Jumat (13/7) mendatang. Sebelum Ida Bhatara nyineb Edi Sumiyanto mengucapkan terima kasih atas lancarnya prosesi penganyaran yang dilaksanakan Pemkab. Badung ini.

Sementara itu Wakil Bupati Badung I Ketut Sudikerta usai mengikuti persembahyangan mengharapkan, seluruh umat agar meningkatikan srada bhakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. “Selaku Umat dan Pemerintah, komit dalam melaksanakan upacara persembahyangan seperti ini untuk memohon keselamatan serta tuntunan dalam melaksanankan pembangunan“ ujar Sudikerta. Diakhir upacara penganyaran Wakil Bupati Badung I Ketut Sudikerta menghaturkan punia sebesar Rp. 50 juta. SUT-MB

Mangupara, Kabupaten Badung kembali meraih penghagaan tingkat nasional, kali ini penghargaan yang diraih Kabupaten Badung adalah Prakarti Utama I Katagori Kabupaten Tingkat Nasional sebagai Pelaksana terbaik Posyandu 2012. Acara yang diadakan di kota Mataram Lombok (NTB) tepatnya di Eks-Bandara Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Acara Puncak Peringatan Hari Keluarga XIX Tingkat Nasional 2012, yang dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Boediono didampingi Ibu Herawati Boediono.

Ikut bersama rombongan Wapres sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. Selain itu, acara yang dihadiri ribuan orang tersebut juga dihadiri oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief, Ketua Umum TP. PKK. Pusat Vita Gamawan Fauzi dan sejumlah gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta duta-duta besar dan perwakilan Negara sahabat.

Dalam acara Puncak memperingat Hari Keluarga Nasional ke-XIX tersebut Kabupaten Badung diwakili Sekda Kab. Badung Komyang R. Swandika didampingi Nyonya R Swandika yang sekaligus sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab. Badung turut hadir Asisiten I Ida Bagus Yoga Segara, Kepala BKKBN Badung I Made Lison, Kepala BPMD Putu Sri Dhana, Camat Kuta Utara A.A. Putu Yuyun Hanura Eny serta PKK Br. Tandeg Desa Tibu Beneng Kuta Utara Badung. Sabtu 30/6.

Kabupaten Badung dibawah kepemipinan Anak Agung Gde Agung yang selalu berkomitmen membangun disegala bidang baik fisik maupun non fisik yang tiada henti-hentinya terus mendukung program-program pemerintah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui gerakan PKK yang dikomandoi Ketua TP PKK Kab. Badung Nyonya Ratna Gde Agung, gerakan PKK yang tumbuh dari bawah ini dan pengelolaannya dari dan oleh masyarakat itu sendiri dalam upaya mencapai kesejahteraan di Kabupaten Badung telah berjalan dengan baik.

Ini terbukti dengan berhasilnya Kabupaten Badung meraih penghargaan Pakarti Utama I Tingkat Nasional dalam pelaksanaan Posyandu terbaik 2012 membuktikan betapa keseriusan Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan program-program pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga pencapaian Indonesia Sehat dan keluarga berkualitas di tahun-tahun mendatang.

Keberhasilan Kabupaten Badung dalam meraih penghargaan ini tidak terlepas dari dukungan dan semangat semua pihak dan kinerja para kader pelaksana PKK-KB dilapangan upaya mewujudkan untuk mencapai keluarga yang berkualitas dan keluarga sehat. Kabupaten Badung dengan gerak PKK-KB Kesehatan Posyandu dan Lingkungan bersih Br. Tandeg Desa Tibu Beneng Kuta utara bias memberikan yang terbaik untuk Kab. Badung. Piala yang diserahkan langsung oleh Mendagri Gamawan Fauzi diterima langsung oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung Nyonya R. Swandika. HB-MB

Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra,  Sabtu (30/6) kemarin di Eks Bandara Selaparang Mataram Nusa Tenggara Barat  pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIX  tingkat nasional di kembali dianugrahi penghargaan tingkat nasional.

Penghargaan kali ini berupa Tanda Kehormatan “ Satya Lencana Wira Karya “ dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atas suksesnya dalam pembangunan  kesejahteraan keluarga dan kependudukan   sehingga program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kota Denpasar  berjalan dengan sukses. Selain itu Rai Mantra  memiliki kepemimpinan yang menonjol dalam menggerakkan potensi masyarakat di Kota Denpasar. Seperti aktif dalam mendukung kegiatan meningkatkan potensi anak serta mendukung keberhasilan program KB Nasional di Kota Denpasar. Penyematan Satya Lencana ini dilakukan  oleh Wakil Presiden RI Boediono.

Penerimaan Satya Lencana Wira Karya merupakan penghargaan tertinggi bidang pembanguanan Keluarga Berencana (KB) dan Kependudukan yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI Boediono kepada Gubernur, Bupati/Walikota yang dinilai berhasil dan mempunyai komitmen yang tinggi dibidang pembangunan kesejahteraan keluarga.

Walikota Rai Mantra yang ditemui usai menerima anugrah Satya Lencana  Wira Karya mengatakan,  atas prestasi ini kami  mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mensukseskan program pemerintah khususnya Program KB di Kota Denpasar. “Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, karena tanpa dukungan dari masyarakat hal ini tidak dapat terwujud. Melalui kesempatan ini kami  mengajak masyarakat  untuk selalu berpartisipasi aktif dalam mendukung program-program Pemerintah Daerah, karena pada hakekatnya program dari Pemerintah Kota Denpasar  bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan membawa kemajuan untuk Kota Denpasar,” kata Rai Mantra.

Ditambahkan keberhasilan ini tak lepas dari pembinaan  panjang, dengan berbagai  aktivitas yang    menyasar semua strata masyarakat Kota Denpaasar,   juga ekstra perhatian  terhadap kelembagaan yang terus melaksanakan secara nyata  program KB dan kependudukan baik di tingakat kecamatan berlanjut di Tingkat Desa dan Banjar, tak kalah pentingnya  adanya Perda yang telah ditetapkan berkaitan dengan program KB dan Kependudukan.

Selain itu, pada kesempatan tersebut duta Kota Denpasar yakni Ni Pt  Asteria Yuniari juga berhasil meraih penghargaan sebagai Putri Genre Tingkat   Nasional. Atas keberhasilan tersebut Yuniari mendapatkan piala dari Ibu Negara Ani Susilo Bambang Yudhoyono, yang diserahkan oleh Ny. Herawati Boediono.

Sementara itu Wapres Boediono menekankan pentingnya membangun kemandirian keluarga. “Mengapa kita peringati hari keluarga. Sebab kita menempatkan keluarga pada posisi strategis dalam membangun bangsa. Keluarga adalah penentu kualitas bangsa. Keluarga yang sehat dan sejahtera adalah prasyarat negara yang sejahtera,” kata Wapres.

Menurut Wapres, keluarga yang cerdas, juga landasan bagi bangsa yang cerdas. Dari keluarga seperti itulah akan lahir para pemimpin-pemimpin bangsa yang handal.
“Dalam keluarga pula akan dibentuk karakter dasar manusia, generasi penerus bangsa. Keluarga membangun kualitas manusia, bukan cuma kesehatan tapi keterampilan dan juga karakter,” kata Wapres. DEWA-MB

Peringatan Hari Keluarga (Harganas) XIX Tingkat Nasional tahun ini dipusatkan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Acara yang mengambil lokasi di Eks Bandara Seleparang ini rencananya akan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Budiono, pada saat acara puncaknya yang direncanakan tanggal 30 Juni 2012.

Serangkaian acara menjelang puncak peringatan Hari Keluarga XIX Tingkat Nasional ini telah mulai digelar, salah satunya adalah Pameran dan Gelar Dagang, yang pembukaannya dilakukan oleh Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Vita Gamawan Fauzi, SH pada Kamis (28/6). Agenda tahunan ini diikuti sekitar 135 peserta, terdiri dari unsur kementerian, perwakilan BBKKBN Provinsi, Pemerintah Daerah se-Indonesia dan UKM/swasta.

Ny. Ayu Pastika yang tampak hadir dalam acara Pembukaan Pameran Gelar Dagang ini, sempat mengunjungi stand BKKBN dan PKK Provinsi Bali. Di sela-sela peninjauan stand Bali ini, Ayu Pastika menekankan bahwa kesejahteraan sebuah keluarga tergantung dari kualitas hidup keluarga itu sendiri.  ‘’Karena itulah penerapan 10 program pokok PKK diharapkan mampu mewujudkan kualitas keluarga yang baik,’’ katanya..

Acara Pembukaan Pameran dan Gelar Dagang ini juga diagendakan penyerahan penghargaan kepada daerah binaan PKK yang berprestasi, sebagai hasil penilaian Lomba PKK Tingkat Nasional Tahun 2012. Prestasi gemilang yang diraih oleh Bali diwujudkan dalam bentuk penghargaan pemeruntah pusat. Terkait dengan Harganas ini Provinsi Bali berhasil juga memperoleh piala dan penghargaan Pakarti Madya III sebagai Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat Tahun 2012 untuk Kategori Kota, yang diraih oleh Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Hadiah dan penghargaan itu langsung diserahkan oleh Ketua Umum TP PKK Pusat. Selain prestasi yang penghargaannya telah diserahkan pada acara Pembukaan Pameran dan Gelar Dagang ini, Bali juga memperoleh penghargaan lain, diantaranya Pakarti Utama I Lomba Posyandu, (Banjar Tandeg, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung), Pakarti Madya I Lomba PKK KB Kesehatan (Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli),  Pakarti Madya I Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung). Tidak hanya itu, dalam rangka BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat).

Selain itu, Provinsi Bali juga berhasil meraih prestasi di berbagai kategori, seperti Administrasi PKK (Kabupaten Karangasem), Tanaman Obat Keluarga (Kota Denpasar), KDRT (Kabupaten Gianyar), dan Hatinya PKK (Kabupaten Jembrana). Berbagai penghargaan yang diraih ini, akan diserahkan oleh Wakil Presiden RI pada saat Puncak Peringatan Hari Keluarga XIX Tingkat Nasional Tahun 2012, tanggal 30 Juni 2012.

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Bali Ketut Teneng mengatakan, dalam ajang ini Bali tidak semata-mata mencari juara. Bali mendapat penghargaan dan juara hanya sebagai sasaran antara. Selebuihnya, Teneng mengatakan, yang terpenting bagaimana mengajak krama Bali terutama kaum ibu-ibu ikut berprestasi dalam bidang kesejahteraan keluarga. ‘’Kesejahteraan krama Bali bukan sebatas sloga saja, akan tetapi kesejahteraan ini memang benar-benar diwujudkan dalam rumah tangga,’’ kata Teneng. SUT-MB