Keberadaan Taman Budaya (Arts Centre) Bali, Denpasar yang dulunya sangat fenomenal kini semakin dilematis. Pasalnya, sebagai destinasi budaya bangsa Arts Centre Bali yang berada di Jalan Nusa Indah Denpasar secara publik telah dicap gagal menyajikan kreativitas seni budaya secara terus menerus baik bersifat harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, maupun tahunan. Pada umumnya, Arts Centre Bali selama ini hanya mampu bergeming saat penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, yang diagendakan setiap bulan Juni-Juli setiap tahunnya saja.

Ironisnya, kegiatan spektakuler dan sangat kolosal dengan aneka ragam jenis pertunjukan seni budaya unggulan dari para seniman di setiap kabupaten/kota di Bali ini pun masih dianggap gagal menjadi daya tarik wisata nasional (domestik) maupun luar negeri (mancanegara). Ini karena otonomi program kegiatan PKB tersebut hingga saat ini masih tersandera dan bahkan terkooptasi kepentingan hegemoni persekusi etnisitas masyarakat dari kelompok atau golongan tertentu dalam desa pekraman, terutama yang berada disekitar kawasan Arts Centre Bali, Denpasar. Akibatnya, manajemen pengelolaan dari Arts Centre Bali menjadi terhambat dan kurang greget atau kehilangan kekuatan ruh dan taksunya.

Menyikapi beragam persoalan klasik yang telah menggerogoti Arts Centre Bali itulah kemudian menggulirkan usulan mendesak pemerintah untuk membangun Arts Centre Bali yang baru dengan sistem pengelolaan manajemen modern dan kelengkapan sarana prasarana pemanggungan berstandar internasional. Kenapa ? Ini mengingat kapasitas gedung di Arts Centre Bali saat ini sudah tidak memadai dan refresentatif untuk pementasan pertunjukan seni budaya berskala kolosal dan spektakuler.

Selain itu, sarana prasarana penunjang terutama aksesbilitas jalan menuju Arts Centre Bali tidak nyaman dan selalu krodit karena adanya pengaplingan ruas jalan sebagai lahan parkir liar oleh persekusi etnisitas masyarakat dai kelompok atau golongan tertentu dalam desa pekraman setiap perhelatan PKB berlangsung setiap tahunnya. Celakanya, para elite politik penguasa pemangku kebijakan pun terkesan membiarkan tanpa ada tindakan tegas dari aparat ataupun instansi terkait terutama yang memang memiliki kewenangan dalam penegakkan hukum.

Tak pelak, para pelaku pariwisata merasa enggan dan takut untuk mengarahkan para wisatawan (turis) baik domestik maupun mancanegara yang berwisata di Bali untuk berkunjung ke Arts Centre Bali terutama saat perhelatan PKB berlangsung. Bahkan, Arts Centre Bali pun kini sudah tidak lagi menjadi agenda wisata dalam kalendar kunjungan pariwisata Bali. Mengingat, tak adanya denyut nadi kehidupan berkesenian dalam kesehariannya. Makanya, Arts Centre Bali harus berbenah secara menyeluruh, agar tetap mampu menjadi destinasi budaya bangsa.

Kepada koran ini, Sugi Lanus, sebagai pemerhati sosial budaya yang aktif menjadi narasumber berbagai pertemuan seni budaya baik lokal, nasional maupun dunia ini secara blak-blakan mengakui keberadaan Arts Centre Bali sudah tidak memadai dan refresentatif untuk menggelar pertunjukan seni budaya yang kolosal dan bertaraf internasional. Ini karena memang kapasitas gedung yang sudah sangat terbatas, sehingga tidak dapat menampung apresiasi publik yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat setiap tahunnya. Di samping itu, sarana prasana parkir dan akses jalan yang kurang mendukung. “Jadi jalan terbaik harus ada kemauan kuat dari pemerintah untuk membangun Arts Centre Bali yang baru dengan bertaraf internasional,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan Arts Centre Bali yang baru ini harus dilakukan, sebagai upaya menopang kepariwisataan Bali secara mendunia. Jika tidak sudah dapat dipastikan Bali yang selama ini dikenal mendunia dengan pariwisata budayanya akan tertinggal dan kalah bersaing dengan negara lain. Karena hampir seluruh objek wisata di dunia kini berbenah untuk merebut hati warganya, wisatawan dan investor. “Jika pemerintah dulu dengan kepemimpinan Ida Bagus Mantra saja mampu mendirikan Arts Centre Bali, semestinya tidak ada alasan pemerintah sekarang tidak mampu mendirikan Arts Centre Bali yang baru dan lebih modern,” sentilnya.

Hal senada juga diungkap I Gede Arya Sugiartha, Pembantu Rektor II, Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, yang menegaskan bahwa saat kampanye dulu, gubernur Bali saat ini, Mangku Pastika sempat berjanji akan mendirikan Arts Centre Bali yang baru, karena gedung Arts Centre Bali yang ada saat ini sudah tidak refresentatif lagi baik dalam kapasitas penonton maupun ketersediaan lahan parkir.

Menurutnya, memang sudah sangat mendesak untuk mendirikan Arts Centre Bali yang baru untuk kegiatan pementasan seni budaya yang bersifat kolosal dan bertaraf internasional. Sedangkan, gedung Arts Centre Bali yang ada sekarang bisa dimanfaatkan sebagai museum dan pementasan seni budaya tradisional dalam berskala lokal. “Yang penting adalah adanya kebijakan politik secara konkret untuk merealisasikan pembangunan Arts Centre Bali yang baru itu,” tegasnya.

Lebih jauh, Arief Budiman, pemerhati sosial budaya, menambahkan bahwa dengan desakan arus globalisasi yang cukup pesat, memang sudah semestinya pengelolaan Arts Centre Bali berbenah dan menerapkan sistem dan manajemen modern. Terlebih lagi, sebagai destinasi budaya bangsa, Arts Centre Bali harus mampu memberikan informasi publik secara terbuka, dan transparan, serta akuntabel. “Yang jelas pembenahan tidak hanya mempertaruhkan reputasi yang baik tapi lebih merepresentasikan tata nilai adiluhung dari kekuatan ruh dan taksu kebudayaan bangsa berbasis kearifan budaya lokal Bali,” ulasnya.

Sementara itu, I Wayan Geriya, selaku budayawan, menegaskan bahwa Bali sejatinya mampu mengubah dunia kalau para elite politik penguasa pemangku kebijakan dapat bersinergi secara holistik dan komprehensif dengan para kaum intelektual baik dari kalangan akademisi maupun praktisi serta tokoh masyarakat dalam membangun kepariwisataan Bali yang berbasis seni budaya Bali. Indikatornya, Bali memiliki keunikan dengan keragaman ritual keagamaan yang sarat kesan magis dalam nuansa religius spritualis. Selain itu, Bali sangat kaya dengan konsep atau filsafat kehidupan yang sangat universal, dan aneka ragam seni budaya, termasuk budaya Subak yang kini telah diakui dunia melalui Unesco sebagai destinasi budaya dunia. “Jadi politik kebijakan merupakan kunci utama dari pembenahan kepariwisataan Bali ke depan, terutama pengelolaan Arts Centre Bali secara lebih baik sebagai modal kultural, edukasi, ekonomi, dan ekologi berbasis budaya dunia,” tegasnya.(nyoman wija)

Pelaku yang tinggal di Jalan Soka tidak  bisa berbuat apa apa langsung dikelr kepolsek kota guna proses lebih lanjut. Sementara Jumat ( 10/8 ) sekira pukul 11.00 wita, Kanit Reskrim. IPTU Wiastu Andre atas seijin Kapolsek Kota Kompol I Ketut Suartha, SH.MH membenarkan penangkapan Supriono.

Dari hasil pengembangan Polisi, pelaku mengaku sudah tiga kali melakukan pencurian di TKP dan barang yang diambil tiga jenis HP serta uang sejumlah Rp 671 ribu. ‘’Sekarang pelaku dan barang bukti kita amankan untuk proses lebih lanjut, ujar Andre.

Sementara saat ditemui Metrobali di polsek kota pelaku mengakui perbuatannya dan uang dari hasil mencuri habis dipakai pesta miras bersama teman dan beli pakaian, akunya. “Saya tinggal bersama Bu De, di kos, ditempat kos itu juga saya mencuri uang milik penghuni kos tapi uangnya tidak seberapa” ujar pelaku jujur.

Terpantau selain korban Asrol, juga ada korban yang datang untuk melapor kehilangan HP saat ditinggal sembahyang di TKP. Dia adalah H solehudin 53 alamat jln Merpati GG Kenanga 4 Denpasar. Korban kehilang HP merk Nokia X1 pada hari Rabu (8/8) sore sekira pukul 16.00 wita.

Mendapat laporan korban, Kanit Reskrim Wiastu Andre bersama anak buahnya langsung mengajak pelaku untuk menunjukan di mana dijual HP tersebut. Dan tidak menunggu lama  Polisi berhasil mendapatkan barang korban. Diketahui pelaku mengaku HP tersebut dijual RP 100 ribu, ujar Andre. SUS-MB

Di tengah sorotan publik terhadap kualitas guru, rupanya masalah klasik lainnya tentang nomenklatur pada jenjang pendidikan dasar (SD) di Kota Denpasar masih amburadul. Seperti kekacauan penomoran SD di Desa Pemogan. Terdapat SDN 1,3,6,11 dan 13 Pemogan, tapi justru SDN 2, 4, 5, 7, 8, 10 dan 12 Pemogan tidak ada. Begitu pula, dengan SDN 27 Pemecutan, padahal lokasinya berada di wilayah Desa Tegal Harum.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar, Wayan Sugiarta mendesak Disdikpora Kota Denpasar melakukan pendataan ulang terhadap proses penomoran SD negeri di Kota Denpasar.

Menurutnya, kekacauan momenklatur SD negeri itu sangat potensial memicu kebingungan di masyarakat. Selain itu, juga secara tidak langsung dapat merugikan sekolah bersangkutan. Pasalnya, jika gedung sekolah bersangkutan memerlukan renovasi dengan sumber dana dari APBD Bali harus sesuai dengan usulan desa setempat. “Makanya, Disdikpora Kota Denpasar harus bergerak cepat untuk mengatasi persoalan nomenklatur yang amburadul tersebut,” tegasnya.

Kepala Disdikpora Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya mengakui merespon positif usulan itu dan berjanji secepatnya berkoordinasi dengan instansi terkait di Pemkot Denpasar untuk kepentingan itu. ”Secara pribadi, saya sepakat agar nomenklatur SD negeri di Denpasar ditata ulang. Dan, tentunya dikaji sesuai peraturan yang ada,” katanya.

Diakuinya, kekacauan nomenklatur SD lantaran adanya sejumlah SD negeri yang di-regrouping dan sejumlah desa yang terkena kebijakan pemekaran wilayah. “Yang jelas, kekacauan nomenklatur sejumlah SD itu memang harus segera diluruskan,” tegasnya. IJA-MB

Doa kepada Tuhan melalui apapun itu keyakinannya,sangat urgen untuk dilantunkan dalam waktunya masing -masing. Terlebih dalam kodisi dan situasi kehidupan dewasa ini yang sedemikian komplek dengan permasalahan yang ada. Nah, untuk itu, GBI Rock Lembah Pujian kembali akan menggelar acara yang kali ini dengan tajuk Bali Memuji dan Berdoa; One Bali. “ Bahwa kita adalah satu, siapapun itu. Dan kegiatan ini kita lakukan dalam rentang dua tahun sekali, “ ujar Sinyo Hendra Dinata sebagai humas acara dengan didampingi oleh panitia inti seperti Pendeta Rudi, Joni, Frans, Hendro dan lainnya, Selasa (31/7).

Esensi dari acara ini adalah Satu Kasih, Satu Jiwa dan Satu Tujuan. Menariknya pula, akan diisi pula oleh suguhan seni budaya sebagai satu rangkaian dalam kegiatan itu. “ Bahwa sajian seni budaya dalam acara ini satu konteks dengan tujuan dari kegiatan yang kami beri nama Bali Memuji dan Berdoa melalui seni budaya. Pegelarannya akan digelar pada Selasa 7 Agustus 2012 mulai pukul 18.30 – selesai di Lembah Pujian, Jl. Antasura Denpasar,” tambahnya.

Maka selain lantunan doa dan pujian yang menjadi tema acara, bahwa seni hiburannya yang akan diisi dari paduan suara, tarian, drama musical serta gamelan Bali, yang melibatkan ratusan personal didalamnya. Kegiatan ini juga melibatkan sekitar 17 gereja di Denpasar dan Badung.

Dalam Rundown acara Bali Memuji dan Berdoa Melaui Seni dan Budaya pertama diisi oleh doa pembukaan, menyusul peniupan sangsakala, sambutan ketua panitia oleh Pdt, DR Sumbut Yermianto, disusul kemudian opening dengan tampilan tarian Tuhan penuh kemuliaan, presentasi penciptaan (pantomim), presentasi perusakan (drama dan tarian). Berikutnya,acara seremoni, antara lain pujian dan penyembahan, dan lainnya oleh para Pendeta. Disusul paduan suara (tim pesparawi), dan ditutup khotbah oleh pendeta DR. Ir Timotius Arifin Tedja Sukmana, serta diakhiri dengan semua peserta maju kedepan sambil bergandengan tangan, sebagai simbol One Bali.

Acara ini dilatarbelakangi suatu kerinduan untuk membuat sebuah pagelaran pujian dan doa yang disertai oleh pentas seni budaya. Bahwa seni budaya juga berasal dari Tuhan, maka bersama doa dan pujian akan dicoba untuk dimanifestasikan kepada para umat dan pengunjung lainnya. “ Kita terbuka untuk umum, karena symbol dan tujuan murni adalah One Bali, satu Bali tanpa terkecuali,” ujar panitia serempak. HP -MB 

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Denpasar menggelar Seminar dengan para anggotanya yang berjumlah 438 Bidan Se-Kota Denpasar.
Seminar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) IBI Ke 61 Tahun 2012 yang dilangsungkan di Agung Room Ina Grand Bali Beach, Rabu  (27/6) dibuka Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra.
Turut hadir dalam seminar dengan tema ” Aksi Nyata Bidan Dalam Mendukung Percepatan Pencapaian MDG’S 2015 ” itu  Kadis Kesehatan Kota Denpasar dr. Sri Armini, Ketua Pengurus Daerah IBI Propinsi Bali Ni Ketut Adi Arini  dan Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Denpasar, Putu Kertiasih.
Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Denpasar, Putu Kertiasih mengatakan, Seminar sehari ini merupakan salah satu rangkaikan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT IBI ke 61. Kegiatan lainnya seperti Bakti Sosial, Pelayanan KB Gratis, dan Kunjungan ke Panti Asuhan. “Seminar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau ilmu kepada para bidan bagimana menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi” kata Putu Kertiasih
Ia menambahkan seminar sehari ini materi yang diangkat meliputi Pelayanan Emergency Obsetri di Bidan Praktik Swasta serta Penatalaksanaan efek samping pemakaian kontrasepsi dan manfaatnya terhadap wanita usia subur. Materi ini kata Kertiasih sangat pas untuk memberika tambahan ilmu kepada para Bidan sehingga bisa ikut berperan serta dalam menurunkan kasus kematian ibu dan anak.

Ketua IBI Propinsi Bali Ketut Adi Arini  mengatakan, berbicara tentang Bidan, kita tentu mengingat kontribusi besarnya membantu mengoptimalkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Bidan memiliki peran untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.
“Semua orang punya tanggung jawab yang sama untuk mendukung pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat. Bidan sebagai garis terdepan siap melayani masyarakat kapanpun dibutuhkan”, katanya.
Terkait dengan itu, maka kualitas para bidan dalam melayani masyarakat lebih ditingkatkan, baik dengan cara belajar atau mengikuti pendidikan maupun melalui pelatihan.
Ia berpesan agar seluruh bidan yang ada utamanya di Kota Denpasar agar bekerja dengan baik sesuai dengan standar. “Jadi mari kita bekerja dengan baik dan melayani masyarakat sepenuh hati, Hal lain bagaimana menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara terus menerus”, harapnya.
Sementara Walikota Denpasar IB. Rai Mantra memberikan apresiasi terhadap kenerja para bidan yang menunjukkan suatu peningkatan dari tahun ke tahun. Namun dia tetap minta agar para bidan lebih cermat dalam menangani persalinan, sehingga resiko kematian ibu dan anak dapat dihindarkan. Menurutnya saat ini Denpasar mengalami tantangan dibidang kesehatan, oleh karenanya diperlukan kerjasama dan partisipasi semua pihak. ”Untuk mempercepat target pencapaian MDGS 2015 para Bidan hendaknya dapat melakukan edukasi publik sehingga masyarakat mendapat pembelajaran tentang arti penting kesehatan dan kebersihan lingkungan,” kata Rai Mantra. DW-MB

Pemprov Bali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011. Hasil pemeriksaan BPK tersebut diserahkan secara resmi oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali Tri Heriyadi kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Ketua DPRD Bali dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali, Senin (4/6).

Gubernur Mangku Pastika mengucapkan terima kasih pada jajaran BPK RI Perwakilan bali yang telah berhasil merampungkan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Bali Tahun 2011 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Menurutnya, hasil audit BPK ini sangat penting sebagai bagian dari pengawasan ekstern.

“Hasil audit ini akan memberi gambaran apakah Pemprov Bali telah mampu mengelola keuangan dan asetnya sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Ditambahkan Gubernur, Pemprov Bali telah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk menyempurnakan laporan keuangan. Selain meningkatkan kemampuan SDM di bidang keuangan, Pemprov Bali juga menjadikan hasil audit BPK tahun sebelumnya sebagai pedoman agar tidak mengulangi apa yang menjadi temuan pada pemeriksaan sebelumnya. Berbagai upaya yang telah dilakukan membuahkan hasil yang cukup menggembirakan yaitu dapat mempertahankan opini WDP yang telah diraih tahun 2010.

Ke depannya Pemprov Bali akan terus berupaya memperbaiki laporan keuangan untuk dapat meraih opini sempurna yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, Pemprov Bali juga tetap komit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejumlah rekomendasi  BPK terkait hasil audit laporan keuangan tahun 2011 akan segera ditindaklanjuti.

Dalam keterangannya Kepala BPK RI Perwakilan Bali Tri Heriyadi menilai, laporan keuangan Pemprov Bali Tahun 2011 telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Sejumlah temuan dalam hasil audit BPK diantaranya keterlambatan penyetoran sisa UP Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 574,05 juta. Selain itu, masih ada penerima bantuan sosial yang belum menyampaikan laporan penggunaan dana dan belum tertibnya pengelolaan persediaan Alat Tulis Kantor, Materai dan BBM. Dari hasil auditnya, BPK juga menemukan 61 unit rumah dinas Pemprov Bali yang ditempati oleh yang tidak berhak. GAB-MB

Sementara itu Ketua Dekranasda Badung Nyonya Ratna Gde Agung menyampaikan, untuk menyikapi tema pembangunan di tahun 2013, Dekranasda akan melakukan inventarisir pengerajin-pengerajin yang ada di Kabupaten Badung. Dari inventarisir ini akan dipilih, pengerajin mana yang mampu dijadikan ikon untuk Badung. “Kami juga akan mohon petunjuk dari Bapak Bupati dengan menunjukkan sampel-sampel pengerajin yang ada disetiap kecamatan,” katanya. Dekranasda Badung juga akan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata agar hotel-hotel yang ada di Badung nantinya diwajibkan untuk membeli dan menaruh kerajinan yang menjadi ikon Badung disetiap kamar hotel.  MB1

“Untuk tahap awal, kami akan tetapkan lima desa yang benar-benar miskin untuk dijadikan pilot projek,” ujar Gubernur Mangku Pastika, usai mengukuhkan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Bali di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur, Renon Denpasar, Selasa (3/12).

Menurut Gubernur Pastika, masing-masing desa akan diberikan bantuan dana Rp 1 miliar. Bantuan ini dimaksudkan  untuk menggerakkan perkonomian pedesaan setempat.  “Seperti apa nanti program kegiatannya, kita akan bahas segera. Yang jelas tujuannya menggerakkan perekonomian desa bersangkutan,” tandas Gubernur Pastika.

Kriteria desa yang akan dipilih, antara lain angka  kemiskinannya mencapai di atas 35 persen, dan di samping juga faktor sumber daya manusia yang sangat minim.

Berdasarkan data saat ini, dari 706 desa yang ada di Bali, masih tercatat 82 desa masuk katagori miskin. (rus)

Akhir Tahun 2011 Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar A.AN Rai ISwara bersama Kepala SKPD Kamis (29/7)meninjau 3 Bedah Rumah dan 2 pelayanan E-KTP di dua Kecamatan  di Kota Denpasar.  Rombongan walikota diawali meninjau pelayanan E-KTP, di Kecamatan Denpasar Timur. Dalam kesempatan tersebut Walikota sempat berdialog dengan masyarakat yang mengurus  E-KTP.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nyoman Gede Narendra ditemui disela-sela meninjau pelayanan E-KTP mengaku perharinya mampu melayani  sebanyak 2500 sampai 3000 orang yang mengurus E-KTP. Batas akhir dari pengurusan E-KTP ini samapi 31 Maret 2012. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mentri Dalam Negeri. Melihat akan pentingnya data kependudukan ini, tampak di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Utara masyarakat membludak mengurus Kartu Tanda Penduduk berbais elektronik ini.

Setelah meninjau pelayanan E-KTP di dua Kecamatan yakni Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Utara, rombongan Walikota meninjau bedah rumah di Jalan Siulan, Lingkungan Banjar Buaji Penatih Dangin Puri, dan lingkungan Banjar Tagtag Peguyangan. Dalam kesempatan tersebut Walikota Rai Mantra mengatakan pada Tahun 2011 periode pertama merenovasi 80 unit rumah. Dari jumlah ini, diprioritaskan kawasan yang paling banyak terdapat rumah tangga miskin (RTM) seperti di Kecamatan Denpasar Timur (Dentim) dan Denpasar Utara (Denut).

Setiap  bedah rumah mendapat anggaran 20 Juta rupiah per unit.  dalam melakukan bedah rumah ini disamping mendapat bantuan dari Pemerintah, peran serta dan partisipasi masyarakat dalam membantu sesama warga perlu ditingkatkan. Seperti bedah rumah yang dilakukan warga Banjar Tagtag Kelurahan Peguyangan yang melibatkan partisipasi masyarakat sekitar. Bantuan dari masyarakat tidak saja material, namun bantuan tenaga dengan bergotong royong dalam melakukan renovasi rumah. Apa yang telah dilakukan Kepala Lingkungan Banjar Tagtag ini yang melibatkan peranserta masyarakat membantu sesama akan diberikan penghargaan dari Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini untuk memotivasi Kelurahan dan Desa lain dapat melakukan program seperti ini.

Disamping itu untuk menghargai inovasi kreatif dari Kepala Lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam membantu program-program Pemerintah mengentaskan kemiskinan. “Apa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Lingkungan Banjar Tagtag  ini akan medapatkan penghargaan dari Pemerintah Kota Denpasar,” Ujar Rai Mantra.

Pada Tahun 2011 ini Pemkot Denpadsar menurut Rai Mantra telah melakukan bedah rumah sebanyak 106 unit. Dari jumlah tersebut diprioritaskan di Kecamatan yang paling banyak terdapat rumah tangga miskin (RTM).

Sementara Kadek Widiana Warga Banjar Tagtag yang mendapatkan program bedah rumah mengaku sangat senang dapat program bedah rumah dari pemerintah. Widiana yang merupakan karyawan swasta dengan pendapatan perbulan tidak mencukupi memperbaiki rumahnya. “melalui program ini kami sangat terbantu , serta dapat menempati rumah layak huni,” ujar Widiana. (Pur/Humasdps)