Kejahatan narkoba merupakan Extra Ordinary Crime yang saat ini sudah mengarah pada Narcoterorism. Hal ini menjadi permasalahan komplek baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya, yang membutuhkan penanganan dan dukungan semua lapisan masyarakat secara bahu membahu melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalah gunaan narkoba. Dengan menyasar pegawaiisntasni pemerintah sebagai peserta penyuluhan kali ini dapat dijadikan sebagai ujung tombak dalam melakukan kegiatan pencegahan secarabersama-sama.

Demikian disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)Propinsi Bali I Gusti Ketut Budiartha, Selasa (13/11) saat membuka acara pembentukan kader penyuluh anti narkoba dilingkungan instansi pemerintah,di Ruang Pertemuan Hotel Puri Nusa Indah Denpasar yang ditandai dengan penyematan tanda peserta.

Lebih lanjut dikatakan peran aktif para pegawai dalam upaya program pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), menjadi sangat penting dan strategis serta menentukan keberhasilan bangsa Indonesia untuk mengtasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Peran kader diharapkan memberikan kontribusi terhadap upaya untuk mendororong seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini juga sebagai upaya pengembangan kader penyuluh sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan tentang bahaya narkoba terutama dilingkungan teman sejawatnya.Sehingga lingkungan kerja akan menjadi imun, dan pegawai memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan narkoba, sehingga terwujud lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Sementara Kepala BNN Kota Denpasar AKBP. Purwadi mengatakan visi BNN yaknimenuju Indonesia bebas narkoba tahun 2015, dengan misi menjadikan masyarakat Indonesia immune terhadap pengaruh penyalahgunaan narkoba, yang ditetapkan melalui berbagai program pemberantasan. Disamping itu menyangkut penyebarluasannya mulai dari wilayah perkotaan sampai pedesan dibutuhkan penanganan yang terus diupayakan melibatkan masyarakat yang bekerja di instansi pemeritahan.

Hal ini bertujuan meningkatkan peran serta pekerjadalam menciptakan lingkungan instansi Pemerintah bebas narkoba. Penyuluhan dilaksnakan selama tiga hari dari 13-15 Nopember mendatang, yang diikuti 50 peserta terdiri dari pegawai instansi pemerintahan.  ”Diharapkan para pegawai dapat menjadi andalan sebagai kader penyuluh yang mandiri untukmelakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,”pungkasnya. PUR-MB

Ketua Komisi VI, Arya Bima didampingi anggotanya, Nyoman Damantra tiba di hotel disambut komisaris BKR, I Gusti Agung Made Agung, karyawan, Bendesa Adat dan salah seorang pemilik unit BKR, Agus Putra Handoko dengan berpakaian adat madya. Turut hadir dalam pertemuan itu, kuasa hukum BKR, Agus Samijaya,SH, MH, Ika Nedy Wahyudi,SH.

Dalam pertemuan itu, Arya Bima menyatakan sudah memahami laporan BKR, tapi untuk memperjelas duduk persoalan dalam kasus ini, pihaknya dalam waktu dekat ini akan memanggil direksi dan komisaris BNI 46. Dari pemanggilan itu, Komisi VI berharap BNI bisa menerangkan persoalan sebagaimana diadukan oleh BKR. Pihak BKR serta beberapa pihak terkait akan diundang guna dimintai keterangan agar persoalannya menjadi terang. “Kita perlu meminta keterangan pihak terkait masalah ini, agar semuanya jelas,”ujar Arya Bima.

Dijelaskan Arya Bima, dalam perkara ini, masyarakat dan pengusaha Bali jadi korbannya. Perbankan lanjut politisi PDIP itu harus membina masyarakat dan pengusaha bukan sebaliknya. “Kasus ini desa adat jadi korbannya. Padahal bank harus melakukan pembinaan,”tegas Arya Bima.

Oleh karena itu, Komisi  VI bakal mengambi langkah-langkah diantaranya, secara hukum dan politis. Langkah hukum dengan mecancu ke aturan perbankan nasional. Sedangkan terkait dengan indikasi adanya mafia kepailitan dalam kasus ini, dijelaskan politisi yang dikenal vokal itu, bank harus mengambil tindakan administrasi. “Makanya kita perlu mendengarkan keterangan dari komisaris dan direksi bank ada tidaknya unsur-unsur ke arah itu,” imbuh Arya Bima.

Ditanya soal tim investigasi sebagaimana direncanakan sebelumnya, Arya Bima menerangkan belum mengambil langkah itu dalam jangka pendek ini. Begitu juga dengan rencana merevisi UU Kepailitan, wakil rakyat dari Jateng itu mengatakan belum mengarah ke arah itu. “Ya kita ingin dengar dulu BNI yang diduga terlibat kasus ini, baru kita ambil langkah-langkah selanjutnya,” terangnya.

Dalam kasus ini, BKR telah mendapatkan dukungan warga Desa Adat Kuta untuk melakukan perlawanan pada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam mafia kepailitan. Pasalnya, di Bali kasus serupa cukup banyak. Sebelum hotel BKR, hotel Aston Tanjung Benoa, Hotel Niki Denpasar, Aston Denpasar, Blue Eyes juga dipailitkan. Dewan sepakat untuk menghentikan masalah ini agar tidak jatuh korban berikutnya.

“Pengusaha atau investasi harus dilindungi,”tegas anggota komisi VI Nyoman Damantra saat menerima laporan BKR kala itu. Kedatangan Komisi VI ke BKR itu sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan anggota FPDIP Nyoman Damantra di DPR RI, Jakarta.  Sebelum mengajukan pengaduan ke DPR RI, BKR sudah mengajukan pengaduan ke Komisi I DPRD Bali. Sayangnya, pengaduan BKR itu tidak direspon Dewan Bali sebagaimana diharapkan. Malah, Ketua Komisi I, Made Arjaya yang kala itu berjanji akan menindaklanjuti serta mendorong keluarnya rekomendasi dewan tidak mengambil langkah apa-apa selain diam.

Secara hukum formasl, BKR sudah melaporkan PT KIM ke Polda Bali 12 April 2012 dengan pelapor Direktur BKR, MV Handoko Putra. Nasrun diduga melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dan atau pemalsuan surat dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 242,263 atau 372 KUHP. Selain itu, Anton Wiajaya, pemilik unit BKR melaporkan kurator Heri Subagyo,SH dan Drs. Joko Prabowo,SH,MH telah melakukan pemalsuan surat, penggelapan dan kejahatan paksaan dan undang-undang tentang kepailitan dan kewajiban pembayaran utang. Pemilik BKR lainnya, Vidi Handoko melaporkan Warda Nadjamuddin, Pjs Pemimpin Sentra Kredit Menengah PT BNI. Warda diduga melakukan pemalsuan surat, penggelapan, kejahatan paksaan sebagaimana diatur dalam KUHP dan undang-undang tentang kepailitan dan PKPU.

Para pemilik BKR perlu melaporkan Nasrun, kurator dan Warda dengan alasan mereka itu disinyalir bersekongkol dalam proses pemailitan hotel BKR. Oknum lain yang turut dilaporkan adalah hakim PN Surabaya, AF dan lainnya sedangkan oknum lain seperti HS, YA, dan EL yang selalu disebut-sebut  pemilik BKR ikut terlibat masih dalam proses. “Pada intinya, siapapun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku,” kata Agus Samijaya.

Sejatinya, perjuangan BKR mencari keadilan bukan hanya ke Mapolda Bali saja. Awal kasus ini mencuat, pemilik disertai warga Desa Adat Kuta sudah mengadu ke Dewan Bali. Apesnya, wakil rakyat di Renon itu hanya bisa berjanji tanpa melakukan langkah nyata. Made Arjaya,Ketua Komisi I yang menerima rombongan BKR hingga kini juga tidak mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dijanjikan. Terkait dengan BNI yang turut serta menjadi pemohon pailit, dan menyita sertifikat 104 unit milik masyarakat diluar hak tanggungan utang BKR juga pernah didatangi. Bahkan, pemilik dan warga Kuta beberapa hari berunjukrasa di BNI Renon. Pun demikian, bank milik pemerintah itu tetap bersikukuh  tidak bersedia menyerahkan 104 sertifikat itu ke pemilik BKR.

Tidak berhenti disitu. BKR selanjutnya mengadukan masalah ini DPR RI di Jakarta. Nyoman Dhamantra dari Fraksi PDIP berjanji akan menurunkan tim investigasi khusus kasus BKR. Wakil rakyat dari Bali itu sepakat untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Lebih dari itu, bila mafia kepailitan terus bergerak bisa mengganggu stabilitas keamanan, ekonomi dan investasi di Bali. Kedepan, Dhamantra juga berjanji melakukan revisi undang-undang kepailitan supaya iklim investasi berlaku secara adil. “Kemana lagi kami harus mengadu dan meminta perlindungan kalau tidak ke wakil rakyat, tolonglah kami yang membangun hotel dengan susah payah harus direbut orang-orang dengan seenaknya,”harap I Gusti Agung Made Agung,komisaris BKR pada Nyoman Damantra kala itu.  NK-MB

Salah satu faktor pendukung yang mampu meningkatkan kinerja seseorang atau sebuah lembaga adalah tersedianya tempat kerja atau gedung yang representatif. Demikian halnya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, setelah menunggu cukup lama gedung yang diinginkan akhirnya terwujud. Demikian terungkap saat segenap karyawan KPU melakukan upacara pemelaspasan dan pecaruan dipuput Ida Pedanda Gde Putra Keniten Grya Taman Monang-Maning. Minggu (8/1).

Menurut Ketua KPU Denpasar Ray Misno, gedung dengan luas 10 are lantai dua yang terletak di Jalan Raya Puputan Renon depan monumen Bajra Sandi dikerjakan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk pembangunan dasar hingga lantai dua menelan dana sebesar 1,3 milyar kemudian dilanjutkan tahap berikutnya hingga finishing menelan dana sama yaitu sebesar 1,3 milyar. Dengan dimilikinya gedung baru ini Misno berharap kinerja serta upaya pelayanan yang diberikan pihaknya akan terpacu dan terus meningkat. Hujan yang cukup deras tidak menyurutkan pihaknya melaksanakan upacara dengan khusuk.

Upacara diawali dengan mendem pedagingan di Pelinggih Padmasana sebagai pelinggih utama oleh Wawali IGN Jaya Negara dilanjutlan kemudian pada pelinggih lainnya serta gedung KPU. Untuk sarana banten pada upacara pemelaspasan menurut jro tapini menggunakan tingkat madyaning utama yaitu pejatian selengkapnya, pulagembal, durmanggala dan sarana banten lainnya. Sebagai tari wali dipersembahkan bondres dan topeng sidakarya yang kemudian dilanjutkan dengan sembahyang bersama. Pada sesi terakhir dilakukan upacara pecaruan dengan tingkat banten Caru Rsi Ghana dengan wewalungan seperti; anjing bang bungkem, bebek, ayam sebulu-bulu dan kelengkapan lainnya. Acara pemelaspasan juga dihadiri Sekkot Rai Iswara,  anggota DPRD, KPU Kabupaten/Kota Se-Bali dan KPU Propinsi. (Sdn.Hms.Dps.).         

Gencarnya sorotan publik dan isu tak sedap yang menerpa kader DPP Partai Demokrat belakangan ini, membuat partai besutan Presiden SBY ini menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada Minggu (23-24 Juli) lalu di Bogor, Jawa Barat. Bagaimana DPD Demokrat Bali menyikapi Rakornas yang sebelumnya sempat memunculkan wacana Kongres Luar Biasa (KLB) tersebut? Berikut rangkuman hasil wawancara Metro Bali (MB) dengan beberapa kader Partai Demokrat Bali.

KONSTELASI politik di internal kader DPP Partai Demokrat boleh saja memanas, namun hal itu tidak terjadi di daerah, utamanya di Bali. “Kita sama sekali tidak terpengaruh dengan situasi yang ada di pusat. Semua kader Partai Demokrat di Bali sampai sekarang tetap solid,” tegas Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali, I Nengah Pringgo, SH. menjawab MB, baru-baru ini.

Menurut politisi asal Karangasem ini, “nyanyian” mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, M Nazaruddin terkait proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 tentang dugaan keterlibatan beberapa nama kader dan pengurus DPP Partai Demokrat, sama sekali tidak terbukti.

“Itu kan cuma nyanyiannya Nazaruddin, fakta hukumnya sampai sekarang kan belum ada. Karena itu, dalam menyikapi apa yang disampaikan Nazaruddin semua pihak harus mengedepankan azas praduga tak bersalah,” sarannya. Pernyataan senada juga disampaikan Ketua Bidang Riset dan Teknologi DPP Partai Demokrat, Putu Suasta. Menurutnya, kasus Nazaruddin hanya persoalan kecil yang sengaja dibesar-besarkan oleh lawan politik Partai Demokrat agar partai ini kehilangan pencitraan.

Mengenai kemungkinan DPD Demokrat Bali memunculkan wacana KLB di Rakornas, Putu Suasta mengatakan bahwa Bali tidak akan melakukan itu dalam Rakornas, karena sebelumnya Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menjamin tidak akan ada KLB di Rakornas.

Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta menjelaskan, rekomendasi DPD Partai Demokrat Bali dalam Rakornas yakni mengusulkan kepada DPP untuk segera dilakukan konsolidasi partai. Diakuinya, memang sebelumnya Demokrat Bali menyiapkan dua usulan yang akan dibawa ke Rakornas. Kedua usulan itu adalah rekomendasi pemecatan M Nazaruddin sebagai Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, dan segera dilakukannya konsolidasi partai.

Hanya saja, lanjutnya, usulan untuk pemecatan M Nazaruddin tidak jadi dilakukan karena yang bersangkutan toh sudah dipecat sebelum Rakornas digelar. Menurut Mudarta, usulan tersebut muncul melalui rapat pleno diperluas DPD Demokrat Bali pada 14 Juli lalu. “Ini masalah nasional dan kita di Bali sudah memutuskan aspirasi kita adalah konsolidasi,” papar Mudarta.

Sebelum Rakornas digelar terbersit kabar delapan DPD Demokrat, termasuk DPD Demokrat Bali dipanggil bertemu di kediaman SBY di Cikeas, Bogor. Menurut informasi, agenda pertemuan itu untuk mengamankan Anas Urbaningrum dari kursi Ketua DPP Partai Demokrat. (MB-SAS)

Hasil kajian sementara dari rapat pansus Tanah Lot yang digelar Senin (11/7) sore itu, merekomendasikan dua hal terkait pengelola dan dualisme kepemimpinan pengelolaan. Rekomendasi ini pun sebagai jawaban dan bantahan lambatnya kinerja pansus.

Rekomendasi pertama menyatakan pengelola dari DTW Tanah Lot adalah Pemkab Tabanan dan Desa Adat Beraban dan merekomendasikan penyelesaian masalah dualisme manajer operasional yang terjadi di DTW Tanah Lot . “Dua hasil rekomendasi pansus Tanah Lot telah kami kirim ke eksekutif,” jelas Sarjana.

Ditegaskan, pansus Tanah Lot akan mengeluarkan rekomendasi lagi mengenai pembagian hasil retribusi dari Tanah Lot yang 15 persen tersebut. “Untuk pembahasan mengenai pembagian 15 persen ini yang masih kami harus kaji lebih dalam lagi,” jelasnya.

Menurut anggota Fraksi PDIP Tabanan ini pembahasan pembagian hasil Tanah Lot yang 15 persen membutuhkan waktu dan pemikiran serta meminta pendapat semua pihak. “Masalah pembagian sisa 15 persen ini yang akan menjadi fokus pembahasan pansus Tanah Lot ke depan,” tandasnya.

Ia pun meyakini setelah Kuningan, Sabtu 16 Juli mendatang pansus Tanah Lot sudah selesai membahas dan menyerahkan kepada eksekutif. “Saya targetkan sehabis Kuningan, semuanya kajian mengenai Tanah Lot sudah selesai,” janjinya seraya membantah pernyataan yang menyebutkan pansus Tanah Lot jarang menggelar rapat.

Kekecewaan tersebut disampaikan Walhi Bali melalui rilis yang dikirimkan ke redaksi Metrobali.com, Senin (11/7).

Deputi Eksternal Walhi Bali Komang Sastrawan menyatakan dalam kunjunganya, Rombongan DPRD Bali yang dipimpin ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya lebih terkesan berpihak pada investor.

“Ini bukti bahwa Rombongan DPRD Bali yang dipimpin oleh Arjaya sama sekali Tidak berpihak kepada Petani, melainkan Investor,” Tegas Sastrawan.

Disisi lain, Sastrawan mengungkapkan waktu peninjauan lokasi juga cukup singkat hanya sekitar setengah jam dan hanya pada satu titik yang dipersiapkan oleh PT. CTS dari 280 hektar lahan proyek BIP.

Padahal, Agenda DPRD Bali untuk meninjau lapangan sudah lama ditunggu oleh pihak petani.

Pasalnya,Agenda peninjauan lokasi oleh pemerintah baik pusat, menteri maupun anggota dewan tidak pernah menyentuh areal yang didiami petani.

Sehingga fakta bahwa lahan proyek BIP ini telah lama dihuni dan diolah oleh petani tidak pernah diketahui termasuk juga sengketa tanah yang belum selesai.

Ke-25 ABK kapal karam ini dievakuasi ke Pelabuhan Benoa oleh KRI Malahayati 362, Senin pagi sekitar pukul 10.30 Wita. Para korban kapal karam ini disambut langsung oleh Danlanal Denpasar, Kolonel Laut Wayan Suarjaya, bersama Basarnas Bali, anggota Tim SAR, dan Dinas Sosial Provinsi Bali. Dari Pelabuhan

Benoa, 25 ABK yang selamat dari maut ini kemarin langsung dibawa ke rumah singgah di Jalan By Pass Ngurah Rai Padanggalak, Denpasar Timur.

Menurut Komandan KRI Malahayati 362, Letkol Laut (P) Rudhi Aviantara, KM Jimy Wijaya 09 ini karam di Samudra Hindia, tepatnya 60 mil dari dari Pantai Cijarian, Jawa Barat, Kamis lalu. Karamnya kapal penangkap ikan bermuatan 31 ABK ini pertama kali diketahui salah satu helikopter milik kapal perang Amerika Serikat ‘USS Cowpens CG63’, Jumat (8/7) pahi sekitar pukul 08.00 WIB.

“Saat itu, helikopter ‘USS Cowpens CG63’ sedang patroli dan melihat ada dua ABK terapung-apung di tengah laut seraya minta tolong. Dua ABK itu kemudian dinaikkan ke helikopter,” jelas Rudhi Aviantara saat ditemui seusai KRI Malahayati 362 bersandar di Pelabuhan Benoa, Senin pagi.

Rudhi mengisahkan, tak lama setelah 2 ABK dinaikkan ke helikopter, Kapal Induk USS Cowpens CG63 kemudian datang ke lokasi karamnya KM Jimy Wijaya di Samudra Hindia untuk memberikan pertolongan. Awalnya, 23 ABK kapal karam menolak untuk dievakuasi, karena masih berusaha memperbaiki kapalnya. Kapal Induk Amerika pun menyerah, kemudian memberi bantuan makanan kepada 23 ABK yang masih di atas kapalnya yang karam.

Namun, karena kerusakan kapal karam itu bertambah parah, akhirnya 23 ABK yang semula menolak dievakuasi, mau juga naik ke kapal perang Amerika Serikat USS Cowpens CG63. Sedangkan KRI Malahayati 362, yang juga mendapat laporan, langsung meluncur dari Pelabuhan Benoa, Sabtu (9/7), menuju Kapal Induk USS Cowpens CG63, yang rencananya akan melakukan latihan bersama dengan AL Australia.

Kedatangan KRI Malahayati tujuannya hanya satu: menjemput para ABK korban kapal karam. “KRI Malahayati kebetulan poisinya paling dekat dengan lokasi kapal karam, yaitu sekitar 120 mil dari perairan Bali. Makanya, kami yang menjemput mereka (para ABK),” papar Rudhi.

Menurut Rudhi, 25 ABK korban kapal karam itu diserahterimakan dari pihak Kapal Induk USS Cowpens CG63 ke KRI Malahayati pada Minggu (10/7). Saat diserahterimakan, 25 ABK semuanya dalam keadaan sehat. “Sekarang, 25 ABK ini kami titipkan ke Dinas Sosial Bali,” lanjut Rudhi.

Sementara itu, salah satu ABK korban kapal karam, Purnomo, 34, mengatakan KM Jimy Wijaya yang dinakhodai Abdullah berangkat dari Jakarta, Senin (4/7), menuju Samudra Hindia untuk mencari ikan. Tiga hari kemudian, Kamis malam sekitar pukul 20.00 WIB, kapal penangkap ikan cakalang ini mengalami kerusakan di tengah laut. Salah satu pipa kapal bocor, hingga mengakibatkan air laut masuk ke dalam kapal.

Menurut Purnomo, seluruh kru KM Jimy Wijaya berusaha melakukan perbaikan dan menguras air laut yang sudah masuk ke badan kapal. Namun, usaha mereka sia-sia. “Jumat dinihari, kapal sebetulnya bisa ditangani dengan menambal kebocoran pakai kayu,” kenang ABK asal Pekalongan, Jawa Tengah ini.

Namun, lanjut Purnomo, pada Jumat pagi sekitar pukul 07.00 WIB, kapalnya kembali mengalami kebocoran yang lebih parah hingga tak bisa ditangani lagi. Saat itulah sebuah helikopter yang ternyata milik Kapal Perang AS melintas di udara, disusul kedatangan Kapal Induk USS Cowpens CG63 untuk menyelamatkan 25 ABK.

“Saya bersama salah seorang teman ABK sempat menceburkan diri ke laut, kemudian ditolong oleh helikopter tersebut. Akhirnya, 23 ABK yang lain juga diangkat ke atas Kapal Induk,” papar Purnomo. Hanya saja, menurut Purnomo, ada 6 ABK lagi yang belum diketahui nasibnya sampai saat ini. Dari 6 ABK yang hilang itu, termasuk di antaranya sang nakhoda kapal, Abdullah. Apalagi, ke-6 ABK itu menolak dievakuasi. “Saya tidak tahu kondisi mereka sekarang, karena waktu ditinggalkan, kapal akan tenggelam tapi mereka masih mencoba memperbaikinya,” terang Purnomo.