Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Luar Biasa (KLB) yang baru digelar di Bali. Sementara Edhie Baskoro Yudhoyono yang tak lain adalah anak SBY tetap menduduki posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat. Banyak pihak menilai Demokrat kini telah menjadi partai dinasti. Namun Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf memiliki jawaban tersendiri.

Nurhayati menampik jika keberadaan SBY dan anaknya yang biasa dipanggil Ibas adalah cermin politik dinasti. “Saya ingin memberi sebuah penekanan bahwa politik itu genetik, turun menurun,” kata Nurhayati, Minggu 31 Maret 2013. Ia menyontohkan Bung Karno. Anak dan cucu Presiden pertama Republik ini terjun ke dunia politik.

“Ibu Mega politisi, Guruh di DPR, cucu-cucunya juga, ada putra Pak Guntur dan Mbak Puan. Saya sendiri Bapak saya politisi. Dulu di PNI. Adik saya juga politisi. Lingkungan di mana kita dibesarkan itu mempengaruhi cara berpikir orang,” jelas Nurhayati.

Nurhayati juga menyontohkan mantan Presiden Amerika Serikat George Bush. “Anaknya George Walker Bush juga jadi Presiden. Jadi bukan dikatakan politik itu adalah dinasti, tidak. Tapi itu adalah fakta. Ya beginilah politik Sama seperti anak tentara, dididik jadi tentara,” imbuh dia.

“Masyarakat harus diberi pengertian dan demokrasi di Indonesia itu kan baru terbuka. Lembaga politik itu bukan lembaga profesional,” demikian Nurhayati. BOB-MB

Nama-nama tersebut adalah Made Subargayasa yang saat itu menjabat sebagai Plh. Direktur Bidang Umum dan Keuangan, dan IB Gede Wimbardi sebagai Kepala bagian Produksi di PDAM Tirta Mangupura Badung.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti kepada wartawan  di Denpasar, Senin (4/3) mengaku masih akan mengkaji laporan dari seseorang yang identitasnya dirahasiakan itu. Namun berdasarkan berkas laporan yang disertai lampiran tentang temuan BPK RI itu, pihaknya mengimbau  kepada pihak-pihak berkompeten untuk menunda dulu pelantikan calon direksi terpilih sambil  menunggu semuanya menjajdi jelas. Sebab menurut informasi, agenda pelantikan direncanakan pada Rabu (6/3) lusa.

“Dari membaca sepintas laporan yang masuk, kami himbau agar pelantikan calon terpilih ditunda dulu sambil menunggu semuanya clear,” harap Sri Widhiyanti.  Bahkan bukan tidak mungkin pada hasil akhir setelah melakukan verifikasi dan klarifikasi, pihaknya bisa saja mengeluarkan rekomendasi kepada atasan terlapor/Tim Seleksi untuk mengulang seluruh proses seleksi tersebut.

Sebagai langkah awal yang akan dilakukan Ombudsman, kata Sri, adalah  melakukan verifikasi laporan yang masuk yang dilanjutkan klarifikasi ke panitia seleksi. Dalam berkas pengaduan itu dilampirkan tindak lanjut rekomendasi BPK RI tentang kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan, dan studi banding luar daerah sebesar Rp 183 juta lebih.

Atas rekomendasi dari BPK RI tersebut, akhirnya kelebihan biaya tersebut sudah dikembalikan termasuk oleh beberana nama yang lolos dalam seleksi calon direksi PDAM Tirta Mangupura tersebut.

Sri mengakui untuk melakukan verifikasi tersebut, pihaknya masih perlu SK (surat keputusan) tentang pembentukan Tim Seleksi guna mengetahui tugas pokok dan fungsi dari tim seleksi tersebut. SK inilah yang masih belum dilampirkan oleh pelapor, namun sudah disanggupi oleh pelapor.

Tim Seleksi yang terdiri dari berbagai unsur instansi ini diketuai oleh Gusti Ngurah Oka Darmawan dengan jumlah semuanya 11 orang. Tim ini mulai melakukan seleksi administrasi pada 23 Februari yang pada awalnya diikuti 15 peserta.

Selanjutnya dari 15 peserta yang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya yakni uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan pada 24 dan 25 Februari adalah 11 orang, yang akhirnya meloloskan 3 calon direksi yakni Made Subargayasa, IB Gede Wimbardi (dari PDAM Tirta Mangupura) dan IB Wardana.

Sementara itu Ketua Tim Seleksi Oka Darmawan belum berhasil dikonfirmasi terkait laporan proses seleksi tersebut ke Ombudsman. SUR-MB

Kader militant PDi Perjuangan Bali I Made Arjaya mengingatkan elit PDI Perjuangan untuk tetap mengedepankan etika dan kepentingan rakyat terutama menjelang perhelatan Pilgub Bali 15 Mei mendatang.

“Beri keyakinan pada rakyat dan konstituen bahwa PDI Perjuangan dan para kadernya memang benar-benar memikirkan kepentingan mereka dan bukannya sibuk saling berebut posisi demi kepentingan-kepentingan politis jangka pendek,” ujarnya Rabu sore.

Arjaya menunjukkan munculnya nama AA Puspayoga dalam penjaringan bakal calon legislatif PDI Perjuangan untuk DPR RI sebagai sebuah contoh yang bisa menghilangkan keyakinan rakyat dan konstituen PDI Perjuangan.

“Saya sayangkan bahwa nama Jung (Puspayoga,-red) bisa muncul dan kemungkinan besar akan didukung DPD PDI Perjuangan Bali. Ini kan bisa menimbulkan persepsi di kalangan konstituen PDI Perjuangan bahwa Jung, yang sudah menjadi calon resmi Gubernur dari PDI Perjuangan, ternyata masih ingin berebut kursi DPR RI dengan kader-kader PDI Perjuangan lainnya,”

Persepsi lain yang mungkin timbul adalah bahwa Jung ingin main aman sehingga kalau seandainya kalah dalam Pilgub Bali masih akan tetap memiliki peluang  untuk meneruskan karir politiknya di DPR RI.

“Hal-hal seperti ini kan bisa ditafsirkan oleh rakyat dan konstituen bahwa Jung-nya tidak percaya diri, tidak yakin akan mampu memenangkan Pilgub. Ini buruk buat semangat para kader kita di bawah,” tegas Ketua Komisi I DPRD Bali ini.

Arjaya membantah kalau statemennya ini dipicu oleh kekecewaannya karena PDI Perjuangan Bali tidak akan lagi mencalonkan namanya sebagai calon legislatif untuk DPRD Bali. Nama Arjaya yang muncul dalam penjaringan dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten sebagai calon potensial untuk anggota DPRD Bali tiba-tiba saja lenyap dari daftar dan justru muncul sebagai calon untuk DPR RI.

“Tidak sama sekali, saya ini kader yang selalu taat pada keputusan partai. Tanya saja sama para elit dan sesepuh PDI Perjuangan Bali apakah Arjaya pernah lempas, pernah tidak taat pada apa yang digariskan partai sebagai keputusan resmi?”

Namun Arjaya mengingatkan bahwa dia akan melawan kalau ternyata penghapusan namanya itu merupakan hasil rekayasa segelintir oknum di kalangan elit PDI Perjuangan Bali.

“Kalau bukan keputusan resmi partai dan hanya akal-akalan segelintir orang, ya saya akan lawan, ibaratnya sampai mati pun akan saya lawan,” ujarnya sembari tertawa.

Arjaya tidak membantah bahwa penghapusan namanya  terkait dengan kesan bahwa selama ini posisinya selalu membela Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

“Mereka itu tidak tahu bahwa yang saya bela itu bukan orangnya, bukan individunya, tetapi program-programnya. Program Bali Mandara itu program-nya PDI Perjuangan, saya ikut merancangnya dan jelas-jelas program-program itu sangat membantu rakyat, sangat sejajar dengan semangat ideologi PDI Perjuangan, tentu saja saya bela. Seharusnya semua kader PDI Perjuangan bisa melihat hal ini dan membela program ini,”

Program seperti Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Bedah Rumah, Simantri dan Gerbang Sadu, menurut Arjaya adalah kebijakan yang bernafas Marhaen, yang pro wong cilik.

“Selain itu memang ada segelintir elit PDI Perjuangan Bali yang tidak senang sama saya. Mungkin karena takut disaingi. Kalau jaman dulu kan raja pasti tidak mau disaingi, kalau ada tokoh yang muncul dan dianggap saingan pasti langsung dihabisi,”

Intrik politik semacam ini, menurutnya, tidak akan menyurutkan kecintaannya kepada PDI Perjuangan. Arjaya mengungkapkan betapa seharian ini dia sibuk menerima telpon dari tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang menyayangkan hilangnya nama Arjaya dari daftar calon.

“Saya dan keluarga saya itu PDI Perjuangan tulen. Pada saat-saat seperti ini saya menjadi terkenang kepada almarhum ayah saya dan keteguhan hatinya untuk selalu membela PDI Perjuangan,”

Ayah Arjaya, almarhum I Nyoman Lepug, adalah tokoh PDI Perjuangan dari Sanur yang kerap pasang badan ketika PDI Perjuangan menghadapi ancaman fisik di jaman Orde Baru.

“Saya ingat saat almarhum ayah dan saya berhadap-hadapan dengan massa bersenjata di Denpasar Selatan, atau saat bentrok besar di Jimbaran. Dalam periode yang paling berat bagi PDI Perjuangan, keluarga saya tetap setia pada partai ini dan saya tidak akan ngambul gara-gara masalah ini,”

Hanya saja, Arjaya mengingatkan elit PDI Perjuangan Bali untuk selalu mengedepankan etika politik dan menghentikan upaya-upaya tidak etis yang selama ini telah menyebabkan hengkangnya sejumlah kader militant.

“Harus diingat, bahwa intrik-intrik seperti ini dengan cepat dibaca oleh massa di bawah dan akan membuat mereka kecewa dan kehilangan rasa percaya pada elit-elitnya,”

Sejumlah pendukung fanatik Arjaya sendiri sudah menyatakan niat mereka untuk mengibarkan bendera putih dalam Pilgub mendatang. RED-MB

Penanggung Jawab KPT Wilker Gilimanuk Drh. Nyoman Budiarta mengatakan,  pemilik sudah diberikan kesempatan namun tidak bisa memenuhi dokumen. ” Karena tidak bisa memenuhi dokumen, ratusan bebek itu harus kita musnahkan.”jelasnya.

Ratusan bebek itu dimusnahkan karena melanggar  pasal 6 huruf a dan c, pasal 9 ayat 1 UU nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina serta Peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2005 tentang larangan unggas masuk ke Bali, kecuali unggas yang sudah di potong.  “Kita lakukan ini untuk memberikan efek jera, apalagi dengan menggunakan modus baru penyelundupan saat turun dari kapal mencoba mengelabui petugas dengan  suara musik yang sangat keras, mungkin dimaksudkan agar suara bebek tidak terdengar, ”ujarnya.

Arianto yang juga turut memabantu memusnahkan ratusan bebek yang berkiasaran harga hingga RP.25 juta itu, hanya bisa meratapi nasib. “Kalau sudah disalahkan saya pasrahkan saja, dan saya juga tidak tahu kalau ada peraturan seperti itu,” keluhnya. DEW-MB

Pelaku yang tinggal di Jalan Soka tidak  bisa berbuat apa apa langsung dikelr kepolsek kota guna proses lebih lanjut. Sementara Jumat ( 10/8 ) sekira pukul 11.00 wita, Kanit Reskrim. IPTU Wiastu Andre atas seijin Kapolsek Kota Kompol I Ketut Suartha, SH.MH membenarkan penangkapan Supriono.

Dari hasil pengembangan Polisi, pelaku mengaku sudah tiga kali melakukan pencurian di TKP dan barang yang diambil tiga jenis HP serta uang sejumlah Rp 671 ribu. ‘’Sekarang pelaku dan barang bukti kita amankan untuk proses lebih lanjut, ujar Andre.

Sementara saat ditemui Metrobali di polsek kota pelaku mengakui perbuatannya dan uang dari hasil mencuri habis dipakai pesta miras bersama teman dan beli pakaian, akunya. “Saya tinggal bersama Bu De, di kos, ditempat kos itu juga saya mencuri uang milik penghuni kos tapi uangnya tidak seberapa” ujar pelaku jujur.

Terpantau selain korban Asrol, juga ada korban yang datang untuk melapor kehilangan HP saat ditinggal sembahyang di TKP. Dia adalah H solehudin 53 alamat jln Merpati GG Kenanga 4 Denpasar. Korban kehilang HP merk Nokia X1 pada hari Rabu (8/8) sore sekira pukul 16.00 wita.

Mendapat laporan korban, Kanit Reskrim Wiastu Andre bersama anak buahnya langsung mengajak pelaku untuk menunjukan di mana dijual HP tersebut. Dan tidak menunggu lama  Polisi berhasil mendapatkan barang korban. Diketahui pelaku mengaku HP tersebut dijual RP 100 ribu, ujar Andre. SUS-MB

Di tengah sorotan publik terhadap kualitas guru, rupanya masalah klasik lainnya tentang nomenklatur pada jenjang pendidikan dasar (SD) di Kota Denpasar masih amburadul. Seperti kekacauan penomoran SD di Desa Pemogan. Terdapat SDN 1,3,6,11 dan 13 Pemogan, tapi justru SDN 2, 4, 5, 7, 8, 10 dan 12 Pemogan tidak ada. Begitu pula, dengan SDN 27 Pemecutan, padahal lokasinya berada di wilayah Desa Tegal Harum.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar, Wayan Sugiarta mendesak Disdikpora Kota Denpasar melakukan pendataan ulang terhadap proses penomoran SD negeri di Kota Denpasar.

Menurutnya, kekacauan momenklatur SD negeri itu sangat potensial memicu kebingungan di masyarakat. Selain itu, juga secara tidak langsung dapat merugikan sekolah bersangkutan. Pasalnya, jika gedung sekolah bersangkutan memerlukan renovasi dengan sumber dana dari APBD Bali harus sesuai dengan usulan desa setempat. “Makanya, Disdikpora Kota Denpasar harus bergerak cepat untuk mengatasi persoalan nomenklatur yang amburadul tersebut,” tegasnya.

Kepala Disdikpora Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya mengakui merespon positif usulan itu dan berjanji secepatnya berkoordinasi dengan instansi terkait di Pemkot Denpasar untuk kepentingan itu. ”Secara pribadi, saya sepakat agar nomenklatur SD negeri di Denpasar ditata ulang. Dan, tentunya dikaji sesuai peraturan yang ada,” katanya.

Diakuinya, kekacauan nomenklatur SD lantaran adanya sejumlah SD negeri yang di-regrouping dan sejumlah desa yang terkena kebijakan pemekaran wilayah. “Yang jelas, kekacauan nomenklatur sejumlah SD itu memang harus segera diluruskan,” tegasnya. IJA-MB

Doa kepada Tuhan melalui apapun itu keyakinannya,sangat urgen untuk dilantunkan dalam waktunya masing -masing. Terlebih dalam kodisi dan situasi kehidupan dewasa ini yang sedemikian komplek dengan permasalahan yang ada. Nah, untuk itu, GBI Rock Lembah Pujian kembali akan menggelar acara yang kali ini dengan tajuk Bali Memuji dan Berdoa; One Bali. “ Bahwa kita adalah satu, siapapun itu. Dan kegiatan ini kita lakukan dalam rentang dua tahun sekali, “ ujar Sinyo Hendra Dinata sebagai humas acara dengan didampingi oleh panitia inti seperti Pendeta Rudi, Joni, Frans, Hendro dan lainnya, Selasa (31/7).

Esensi dari acara ini adalah Satu Kasih, Satu Jiwa dan Satu Tujuan. Menariknya pula, akan diisi pula oleh suguhan seni budaya sebagai satu rangkaian dalam kegiatan itu. “ Bahwa sajian seni budaya dalam acara ini satu konteks dengan tujuan dari kegiatan yang kami beri nama Bali Memuji dan Berdoa melalui seni budaya. Pegelarannya akan digelar pada Selasa 7 Agustus 2012 mulai pukul 18.30 – selesai di Lembah Pujian, Jl. Antasura Denpasar,” tambahnya.

Maka selain lantunan doa dan pujian yang menjadi tema acara, bahwa seni hiburannya yang akan diisi dari paduan suara, tarian, drama musical serta gamelan Bali, yang melibatkan ratusan personal didalamnya. Kegiatan ini juga melibatkan sekitar 17 gereja di Denpasar dan Badung.

Dalam Rundown acara Bali Memuji dan Berdoa Melaui Seni dan Budaya pertama diisi oleh doa pembukaan, menyusul peniupan sangsakala, sambutan ketua panitia oleh Pdt, DR Sumbut Yermianto, disusul kemudian opening dengan tampilan tarian Tuhan penuh kemuliaan, presentasi penciptaan (pantomim), presentasi perusakan (drama dan tarian). Berikutnya,acara seremoni, antara lain pujian dan penyembahan, dan lainnya oleh para Pendeta. Disusul paduan suara (tim pesparawi), dan ditutup khotbah oleh pendeta DR. Ir Timotius Arifin Tedja Sukmana, serta diakhiri dengan semua peserta maju kedepan sambil bergandengan tangan, sebagai simbol One Bali.

Acara ini dilatarbelakangi suatu kerinduan untuk membuat sebuah pagelaran pujian dan doa yang disertai oleh pentas seni budaya. Bahwa seni budaya juga berasal dari Tuhan, maka bersama doa dan pujian akan dicoba untuk dimanifestasikan kepada para umat dan pengunjung lainnya. “ Kita terbuka untuk umum, karena symbol dan tujuan murni adalah One Bali, satu Bali tanpa terkecuali,” ujar panitia serempak. HP -MB 

Sidang lanjutan gugatan salah satu pemilik villa C151 di Seminyak Kuta, John Mark Winders (John) beserta istrinya Julia Hudiastuti Winders (Julia) terhadap pengelola yakni  PT Maximus Bali  (MB)
memasuki babak baru di Pengadilan Negeri Denpasar,  Senin (28/11).

Dalam sidang  yang dipimpin Ketua majelis hakim, Istiningsih Rahayu, penggugat yang diwakili kuasa hukumnya, N. Christine Purba, SH., mengajukan sejumlah alat bukti tertulis untuk menguatkan gugatan terhadap PT Maximus Bali yang diwakili kuasa hukumnya  I Made Budi Pernatha, SH., I Ketut Gede Suarnata, SH., dan I Ketut Suiga Arya Dauh, SH.

Di hadapan majelis hakim,  Christine Purba membeberkan sejumlah dokumen yang membuktikan PT Maximus Bali selaku pengelola C151 The Smart Villa Seminyak, Kuta, Badung gagal mengelola vila yang dibeli John Mark Winders.

Atas kegagaln yang dinilai sebagai kelalain dalam mengelola vila tersebut,  sejumlah  pemilik vila meminta diadakan audit ulang karena audit sebelumnya dinilai tidak memenuhi standar  oleh lembaga akuntan publik independen dan yang bertaraf internasional, mengingat  pemilik vila seluruhnya orang asing. Menurut Christine, awalnya PT Maximus Bali tidak mau audit ulang, namun akhirnya mau  karena desakan penggugat  termasuk pemilik vila lainnya.

“Sejumlah alat bukti berupa email dan perjanjian sewa vila temasuk pembagian keuntungan yang dibagi merata semua vila akan memberi kesaksian PT Maximus Bali telah lalai mengelola vila,” ungkap Christine, usai persidangan.

Bukti lain yang dibeberkan adalah berupa perjanjian pemilik vila lain yang ternyata ada yang mendapat pendapatan tetap yang tidak diketahui pemilik vila lainnya. “Ini membuktikan bahwa PT Maximus Bali yang berwenang mengelola vila tidak professional,” tegas Christine.

Pengelola juga tidak mengurus manajemen vila seperti dalam  perjanjian dengan pemilik vila yang tidak sama, dan bahkan ada pemilik vila yang tidak diwajibkan membayar biaya pengelolaan, perawatan, dan pemasaran vila juga diajukan sebagai bukti tertulis.

“Untuk memperkuat pengajuan alat bukti di persidangan, pihak penggugat masih akan mengajukan bukti tertulis ke persidangan Senin (5/12) mendatang. Selain itu masih ada dua bukti lain yang harus diterjemahkan terutama email dari PT MB untuk membayar tunggakan pajak. Padahal seharusnya seluruh pembayaran pajak menjadi kewajiban manajemen MB sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Ancam Kepemilikan
Terhadap alat bukti gugatan tersebut, kuasan hukum tergugat, Budi Pernatha mengingatkan kuasa hukum penggugat, khususnya para pemilik vila akan akibat gugatan ini yang bisa membatalkan perjanjian kepemilikan vila.  “Akibat batalnya perjanjian yang dipermasalahkan oleh penggugat
kepemilikan vila bisa kembali menjadi PT Maximus Bali,” lonatar Budi Pernatha.

Menurut Budi, hal ini berdasarkan PP No.41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, karena perjanjian kepemilikan vila tidak melalui PPAT, namun hanya lewat Perjanjian 3M (marketing, management, mantenance) yang dibuat
para pemilik vila dengan PT Maximus Bali. “Dengan batalnya perjanjian ini akan malah merugikan para pemilik vila secara keluruhan,” tandas Pernatha. (rus)