Puluhan warga Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali, keracunan tiwul, bahkan beberapa di antaranya harus dirawat inap di puskesmas setempat.

Informasi yang dihimpun dari lokasi kejadian, Kamis, menyebutkan bahwa puluhan korban tersebut membeli tiwul dari pedagang keliling bernama Farida, Rabu (8/5) malam.

Farida yang ditemui di Puskesmas Pengambengan menuturkan bahwa begitu tahu salah satu kerabatnya keracunan setelah makan tiwul buatannya, dia langsung keliling mencari orang-orang yang juga membeli.

“Rata-rata yang membeli itu langganan saya sehingga saya hafal orang-orangnya. Memang saat saya datangi gejala keracunan sudah terlihat sehingga mereka langsung saya suruh ke Puskesmas,” katanya.

Farida curiga, racun pada makanan tradisional tersebut berasal dari singkong yang dia beli di pasar.

Biasanya dia membeli singkong mentah utuh untuk diolah menjadi tiwul.

“Tapi karena tidak dapat singkong mentah saya membeli di pasar singkong kering yang sudah dicacah,” ujar perempuan yang tampak cemas saat menunggu di puskesmas itu.

Ia akan berhenti menjual tiwul karena trauma atas kejadian itu. “Sementara ini saya ingin menenangkan diri dulu. Sungguh saya tidak tahu kalau tiwul tersebut mengandung racun,” katanya.

Hingga saat ini masih terdapat 27 korban keracunan tiwul yang menjalani perawatan di Puskesmas Pengambengan.

Selain warga, ada tiga nelayan yang keracunan di tengah laut setelah menyantap tiwul buatan Farida. Ketiga nelayan langsung dibawa ke Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, karena posisi perahu mereka lebih dekat ke wilayah itu dibandingkan ke Pengambengan.

Dari komunikasi dengan nakhoda perahu, kondisi tiga orang tersebut lemas, sementara mereka tidak bisa merapat ke darat karena ombak besar.

“Bawa saja ke daratan terdekat dimana saja, langsung cari dokter, Puskesmas maupun rumah sakit terdekat,” kata salah seorang warga yang berkomunikasi dengan nakhoda perahu.

Dugaan tiga awak perahu tersebut dibawa ke Jawa karena ditunggu hingga Kamis pagi perahu tersebut tidak merapat ke Desa Pengambengan.

Untuk kasus keracunan ini, Kepala Dinas Kesehatan Jembrana dr Putu Suasta sudah mendapatkan sampel tiwul dan muntahan korban untuk diperiksa laboratorium.

“Memang secara alami, singkong itu mengandung zat sianida. Tapi untuk pastinya, tunggu saja hasil laboratorium,” katanya.

Menurut Suasta, biaya pengobatan seluruh pasien yang keracunan tiwul ditanggung pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).

Sementara pihak kepolisian juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Farida.

Janji Menteri Pemuda dan Olah Raga, Roy Suryo untuk membangun stadion bertaraf internasional di Bali kembali ditegaskan. Penegasan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta), Made Mudarta, saat menjadi juru kampanye di Lapangan Dauh Waru, Kota Negara, Kabupaten Jembrana.

“Ada pesan dari Pak Menteri Roy Suryo, bahwa di Jembrana ini akan dibangun stadion berstandar internasional yang akan direalisasikan tahun 2014. Pembangunan stadion berstandar internasional ini atas prakarsa dan usulan dari Gubernur Made Mangku Pastika,” seru Mudarta di sambut gembira puluhan ribu massa, Rabu 8 Mei 2013.

Maka itu Mudarta menyerukan agar masyarakat Jembrana memilih pasangan Pasti-Kerta yang sudah terbukti membawa kesejahteraan bagi masyarakat Bali selama lima tahun memimpin.

Ketua Relawan Pasti-Kerta Jembrana, Gede Winasa mengimbau masyarakat agar tidak lagi mau dibodohi. Dia menceritakan, tiga tahun lalu, di tempat sama, pasangan bupati dan wakil bupati yang diusung PDIP yang kini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, Putu Artha-Kembang Hartawan, menjanjikan perubahan bagi masyarakat Jembrana. Namun, kata dia, realitanya tidak seperti yang dijanjikan.

“Selama tiga tahun memimpin Kabupaten Jembrana pembangunan jalan di tempat. Janji-janji perubahan tidak direalisasikan. Sekali lagi, saya menyerukan jangan mau dibohonhi, jangan mau dibodohi,” ungkapnya.

“Kalau mau Winasa kembali jadi Bupati Jembrana syaratnya hanya satu, Made Mangku Pastika harus jadi Gubernur Bali lagi,” kata mantan Bupati Jembrana dua periode itu.

Sementara itu, mantan kader PDIP, Made Sudana menegaskan, ada paket yang mengusung perlindungan kebudayaan dan solidaritas sosial. Tetapi praktiknya sama sekali bertentangan hal apa yang diusungnya.

“Ada yang mengusung kebudayaan, tapi ia tak mengerti apa itu kebudayaan. Soal solidaritas sosial, dia malah meningkarinya dan mencari permusuhan,” kata Sudana.

Ia juga mengatakan, pemimpin yang baik harus mengamodir kepentingan semua kelompok. Bali, katanya, harus jadi tempat tinggal semua orang, bukan hanya orang Bali saja.

Sementara kandidat gubernur yang diusung koalisi Golkar-Demokrat dan tujuh partai lainnya, Made Mangku Pastika mengatakan, ada paket yang mendatangkan Jokowi, Rano Karno dan Rieke Diah Pitaloka.

“Pertanyaannya mereka bawa apa? Mereka hanya bawa gigi saja? Sementara kami para menteri datang, bawa program dan uang untuk Bali,” kata Pastika.

Pastika juga menyindir soal logo PDIP di kertas suara kandidat PDIP, Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS). “Itu tanda paket tersebut tidak percaya diri. Pada saatnya saya akan meminta pertanggungjawaban KPU kenapa kertas surat suara yang oleh Panwaslu dinyatakan tidak sah dibiarkan saja,” demikian Pastika. BOB-MB

Antrean truk untuk mendapatkan solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jembrana, Bali, masih terjadi hingga Rabu (24/4)  malam.

“Setiap hari rata-rata pasokan solar dari Pertamina sampai di SPBU sekitar pukul 19.00 Wita. Karena banyak truk yang antre, sebentar saja sudah habis dan menunggu pasokan hari selanjutnya,” kata Manajer Operasional SPBU Jalan Jenderal Sudirman, Negara, Kabupaten Jembrana, Iskandar Alfan.

SPBU yang dia kelola mendapatkan jatah 8 ton solar setiap hari. “Meskipun saat ini jatah tersebut dirasa kurang, kami tidak bisa begitu saja menambah pasokan karena sudah diatur Pertamina. Sebenarnya, kalau truk-truk lintas pulau tidak beli disini, jatah tersebut cukup untuk truk-truk yang beroperasi di dalam Pulau Bali,” ujarnya.

Agar truk-truk lokal bisa tetap beroperasi, Iskandar memprioritaskan truk-truk lokal di Kabupaten Jembrana untuk mendapatkan solar.

“Bukannya kami melarang truk dari luar membeli solar di sini, tapi sementara ini kami prioritaskan yang lokal dulu. Menurut saya, SPBU didirikan di satu wilayah untuk melayani kendaraan di wilayah tersebut,” katanya.

Meskipun kendaraan lokal diprioritaskan, Iskandar mengungkapkan, tetap diberlakukan pembatasan pembelian maksimal Rp250 ribu yang bisa digunakan untuk perjalanan Negara-Denpasar PP.

“Pembatasan pembelian yang kami lakukan juga menghitung jarak tempuh dari sini ke Denpasar. Dengan jatah tersebut, sudah cukup untuk truk,” ujarnya.

Di sisi lain, Iskandar mengakui, solar yang cepat habis terjual menguntungkannya.

“Saya kira semua pedagang sama, kalau habis barang yang dia jual tentu senang karena mendapatkan untung. Cuma untuk bahan bakar sedikit beda, karena menyangkut kebutuhan dan pelayanan orang banyak. Kalau bisa, biar semua pembeli mendapatkannya,” katanya. INT-MB

Masyarakat Kabupaten Jembrana menginginkan peningkatan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), baik untuk tanggungan jenis penyakit maupun pelayanan.

“Pelayanan jangan dibedakan antara pasien yang tidak menggunakan JKBM dengan pasien yang menggunakan JKBM,” kata Kepala Desa Adat Sangkaragung, I Ketut Gama, kepada Bupati Jembrana I Putu Artha di Negara, Jumat (19/4).

Menurut dia, pengguna JKBM rata-rata berasal dari masyarakat miskin yang dsngst berharap bisa mendapatkan pelayanan seperti halnya masyarakat mampu.

“Kami minta jangan ada diskriminasi pelayanan bagi pasien kaya maupun miskin. Selain itu, obatnya juga harus berkualitas,” ujarnya.

Menanggapi permintaan itu, Bupati Artha berjanji akan mengawasi penanganan terhadap pasien JKBM agar mendapat pelayanan kesehatan yang memuaskan.

“Untuk yang sampai dirawat di RSUP Sanglah Denpasar, juga akan kami awasi. Pasien yang dirawat itu bukannya gratis, tapi tetap membayar kepada pihak rumah sakit dengan mengajukan klaim kepada pengelola JKBM sehingga sudah semestinya pasien mendapatkan pelayanan yang bagus,” katanya.

Ia menjamin kelanjutan JKBM tidak ada kaitannya dengan Pilkada Bali karena siapa pun yang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur harus bisa merealisasikan program prorakyat miskin itu.

Sementara itu, Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menambahkan bahwa jenis pelayanan pasien JKBM dipastikan meningkat karena anggaran yang dialokasikan pemerintah juga naik.

Menurut dia, tahun 2013 dalam APBD Jembrana dianggarkan Rp10 miliar untuk meringankan beban Pemerintah Provinsi Bali.

“Anggaran untuk meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp7 miliar. Peningkatan anggaran ini, tentu saja akan dibarengi dengan peningkatan pelayanan,” katanya.

Peningkatan pelayanan tersebut antara lain biaya cuci darah yang ditanggung seumur hidup, biaya bagi korban kecelakaan tunggal serta operasi bagi penderita hydrocephalus serta bayi tanpa anus.

“Terkait dengan kualitas obat, pemberiannya tentu disesuaikan dengan jenis penyakitnya, dan JKBM sudah memiliki standar untuk hal tersebut,” ujar Kembang. INT-MB

Jembrana (Metrobali.com)-

Bagaimana tidak hancur hati para Guru di Jembrana, Mereka dituntut bekerja profesional untuk mencerdaskan Bangsa tapi Hak mereka di “SUNAT”, bagi guru yang sudah sertifikasi itu merupakan hal biasa karena hak sertifikasi mereka sudah diSunat 1 bulan tiap tahunnya dari pertama sertifikasi guru ada di Indonesia sebesar gaji bulanan mereka. Sekarang giliran guru yang belum sertifikasi yang mendapatkan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) untuk Guru sebesar Rp. 250.000,-/bulan ikut disunat untuk tahun 2012 hanya menerima 11 bulan saja.

Hal tersebut dikatakan Ketua PGRI Kabupaten Jembarana I Wayan Werka dalam keterangan persnya, Senin (15/4). Di balik penyunatan itu, lanjut Werka guru di Jembrana tidak tinggal diam, di awal Pebruari 2013 mereka berusaha menghadap Nengah Alit, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Jembrana dengan menunjukkan bukti berupa printout buku tabungan BPD Bali yang hanya membuktikan setoran masuk ke rekening guru sebanyak 11 bulan, tapi pihak guru diancam untuk diam membisu mengenai masalah ini oleh Kadis tersebut dan jajarannya, karena kalau melawan akan di mutasi atau dipersulit dalam pengurusan kedinasannya. 

Dikatakan, kontan saja setiap guru takut untuk melaporkan ini ke Pihak Kejaksaan setempat, dan setiap wartawan yang menanyakan hal tersebut selalu dibantah dan dikatakan isu saja. Padahal harusnya mudah sekali dalam membuktikan masalah ini karena di printout rekening BPD setiap guru tahun 2012 hanya menerima TPP sebanyak 11 bulan saja masih kurang 1 bulan lagi.

‘’Kami selaku guru sadar betul dengan sistem pencairan dana di Jembrana yang selalu diawali dengan penandatangan terlebih dahulu oleh guru-guru kemudian menunggu hak tersebut dibayarkan, sering kali pihak Diknas menyuruh kami untuk menandatangani terlebih dahulu baru kemudian menunggu dicairkan dana beberapa waktu dengan dalih mengamprah dana dulu katanya,’’ kata Werka.

Selebihnya dikatakan, dana tersebut  tak kunjung dibayarkan kepada guru di Jembrana. ‘’Kami yakin dana tersebut sudah cair karena itu dana anggaran tahun 2012, hanya dana itu tidak dibayarkan kepada yang berhak yaitu guru-guru di jembrana. Kami bingung mau mengadu ke mana lagi. kami mencoba berjuang melalui media online besar harapan kami Anda sekalian mau membantu perjuangan kami menegakkan keadilan. Bayangkan besarnya dana tersebut yang di korup jika dikalikan dengan jumlah guru di Jembrana,’’ kata Werta kepada Metrobali.com.

‘’Belum selesai masalah TPP ini, sekarang kami dihadapkan dengan masalah baru Pembayaran Kekurangan Tunjangan Beras PNS (untuk Bulan Maret s/d Nopember 2012) sebesar 200.000-300.000  kepada Guru & TU di sekolah Se-Jembrana yang sampai sekarang juga tak kunjung dibayarkan. Memang hironis nasib Guru & TU di sekolah, Hak mereka benar-benar dikebiri. Berbeda nasib dengan rekan PNS di Pemkab. Jembrana semua sudah mendapatkan hak Pembayaran Kekurangan Tunjangan Beras. Kami bahkan sudah menyampaikan hal ini kepada Bapak Bupati & Wakil Bupati Jembrana I Putu Artha & Made Kembang Hartawan, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. kami benar-benar membutuhkan bantuan pihak media untuk menegakkan keadilan bagi Para Guru & TU sekolah di Kab Jembrana,’’ katanya. RED-MB

Kedatangan Puspayoga didampingi Bupati Jembarana Putu Artha dan Wakil Bupati Made Kembang Hartawan, disambut hangat ratusan pedagang di pasar terbesar yang tak jauh dari Pelabuhan Gilimanuk.

Begitu tiba, Puspayoga didampingi kandidat wakil gubernur Dewa Nyoman Sukrawan langsung disalami pedagang dan warga yang tengah beraktivitas di pasar.

Beberapa pedagang berebut bersalama dan mempersilakan Cagub yang diusung PDI Perjuangan itu, untuk mencicipi aneka macam jajan pasar dan menawarkan barang dagangan mereka.

Beruntung bagi seorang pedagang nasi pecel berada di tengah pasar menjadi pilihan Puspayoga dan rombongan untuk sarapan pagi.

Dengan ramah dan cekatan, Ibu Welas (58) pedagang nasi pecel langsung menyuguhkan nasi pecel di bungkusan daun pisang yang dilambari kertas nasi.

Meskipun menu nasi pecel terbilang sederhana berisi bumbu pecel, kecambah, daun bayam dan “peyek” kacang, tahu namun Puspayoga dan Artha sangat menikmati sarapan paginya.

“Saya tidak menyangka, baru kali ini ada pejabat datang makan nasi pecel di sini, seneng rasanya ” aku Weleas di Pasar Gilimanuk, Sabtu (13/4/2013).

Apalagi, setelah mengetahui yang datang adalah Cagub dan Cawagub NOmor Urut 1, Welas semakin kagum kesederhananaan dan sikap merakyat pada diri mantan Wali Kota Denpasar dua periode ini.

Usai sarapan nasi pecel, Pupspayoga langsung meninjau pasar dan terus disambut warga dan pedagang yang menemuinya.

Setelah mendapat paparan Kepala Pasar Komang Suryawan tentang kondisi pasar, Puspayoga melihat satu persatu bangunan yang terdiri dari 296 los yang dipakai ratusan pedagang berjualan aneka macam kebutuhan sehari-hari.

Kepada Puspayoga, pedagang menyampaikan harapannya agar pemerintah ke depan memberi perhatian kepada nasib mereka agar bisa lebih sejahetara dengan meningkatkan sarana jualan mereka di pasar.

“Kami harapkan Pak Puspayoga jika kelak memimpin Bali, bisa membantu revitalisasi pasar sehingga pedagang dan pembeli bisa lebih nyaman,” tegas Suryawan.

Dia mengungkapkan, revitalisasi pasar ini, mendesak dilakukan terutama untuk penataan los dan kios pedagang agar lebih teratur.

Mengingat untuk perluasan tidak memungkinkan karena sudah tidak ada lahan sehingga pengembangan yang dilakukan adalah penataan kawasan pasar agar lebih baik lagi.

Beberapa fasilitas umum yang perlu diperbaikai mulai selokan atau tempat saluran pembuangan air dalam pasar agar bisa lancar dan bersih. Juga saran lain seperti kamar mandi tollet agar lebih sehat serta pintu masuk belakang dan areal parkir.

Dalam kesempatan itu, Puspayoga lebih banyak menyerap aspirasi pedagang serya terus memberi motivasi kepada mereka untuk tetap bekerja, menjaga kebersihan dan lingkungan pasar.

“Ke depan pasar ini harus ditata lebih baik lagi. Pasar menjadi sentral ekonomi masyarakat dan pemerintah tetap berkomitmen untuk membantu terutama pedahang kecil dan ekonomi lemah lainnya,” imbuhnya. RED-MB

Dalam lawatannya di Kabupaten Jembrana, Wakil Gubernur Bali Anak Agung Ngurah Puspayoga menyempatkan diri meninjau akses jalan utama di pintu keluar pelabuhan penyeberangan terbesar di Bali itu.

Didampingi Bupati Putu Artha, Puspayoga berjalan kaki mengamati kondisi jalan yang berlubang dan digenangi air akibat kerusakan.

Keruskan terjadi persis di sepanjang pintu keluar atau tempat pemeriksaan identitas penumpang yang akan masuk ke Bali.

Melihat hal itu, Puspayoga meminta Pemkab Jembrana segera berinisiatif untuk segera membenahi infrastruktur fital tersebut.

“Harus segera diperbaiki, ini sangat membahayakan keselamatan pengendara roda dua dan empat,” katanya didampingi wakil Bupati Made Kembang Hartawan, sabtu (13/4/2013).

Terlebih kerusakan terjadi di pintu gerbang menuju Pulau Bali yang dikenal banyak wisatawan sehingga hal itu bisa merusak citra sebagai destinasi pariwisata.

Kepada Puspayoga, Kembang mengungkapkan jika persoalan dihadapi saat ini karena belum jelasnya status jalan tersebut. Memang ada rencana untuk segera diperbaiki namun terkendala administrasi mengingat belum jelasnya status jalan tersebut apakah kabupaten atau provinsi.

Kerusakan jalan itu sejatinya sudah berlangsung lama hampir dua dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan.

Untuk itu, Puspayoga menyarakankan, pemkab dan stakeholder lainnya segera duduk bersama membicarakan masalah tersebut dan mengambil langkah solusi cepat.

Jangan sampai, kerusakan jalan dibiarkan berlangsung lama karena akan membahayakan keselamatan pengguna jalan raya.

Infrastruktur jalan sangat penting bagi pembangunan wilayah dan menopang aktivitas warga. Dia mengharapkan, pemkab jangan bersikap terlalu lama menunggu namun harus punya keberanian political will untuk memperbaiki.

“Segera koordinasi dengan pihak terkait, sampaikan masalah itu ke provinsi, jangan dibiarkan berlarut-larut. Jangan hanya menunggu, tetapi pro aktif segera mengambil langkah-langkah dan solusi yang cepat,” sarannya.

Belum juga diperbaikinya jalan tersebut, lantaran pemkab setempat tidak berani mengucurkan anggaran karena belum jelasnya status jalan sehingga dikhawatirkan bisa bermasalah dalam penggunaan anggaran nanti.

“Jangan soal admiminisrasi jadi kendala, masalahnya mau tidak memperbaiki. Jangan takut bertindak, asal tidak korupsi kita harus berani, masalah ini harus diselesaikan semua pihak,” ucap Puspayoga dalam pemilihan gubernur berpasangan dengan Dewa Nyoman Sukrawan.

Dari pantauan, kerusakan jalan itu cukup menganggu pengguna jalan apalagi saat musim hujan bahkan dari laporan warga pernah ada yang mengalami kecelakaan jalan di lokasi akibat jalan rusak di pintu keluar pelabuhan. RED-MB

Wakil Gubernur Bali, Anak Agung Ngurah Puspayoga menegaskan jika kesenian khas Kabupaten Jembrana wajib dihidupkan kembali. Menurut dia, Makepung merupakan warisan budaya yang semestinya tak boleh ditiadakan.
“Ini komitmen kita. Makepung itu semangat masyarakat Jembrana. Dia adalah warisan budaya,” tegas Puspayoga, saat bertemu ratusan warga di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Jum’at (12/4).

Makepung, lanjut kandidat yang pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali berpasangan dengan Dewa Nyoman Sukrawan itu, merupakan kearifan lokal yang terus harus dijaga dan dilestarikan. “Mekepung itu adalah kearifan lokal yang harus kita bina, lestarikan dan kembangkan. Kearifan lokal ini tidak boleh hilang,” tegas kandidat yang diusung PDIP.

Puspayoga yang pada Pilgub 15 Mei 2013 mendapat nomor urut 1 itu melanjutkan, dalam kesenian Makepung terkandung nilai-nilai lokal masyarakat Jembrana yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun. Ia menyatakan komitmennya untuk menjaga warisan budaya dan kearifan lokal yang ada di Bali. “Nilai lokal, warisan budaya dan kearifan lokal yang sudah punah kita hidupkan lagi,” katanya.

Seni dan budaya, sambung Puspayoga, merupakan ruh masyarakat Bali. “Itu yang bisa menghidupkan Bali dan pada akhirnya Bali bisa memberikan kontribusi kepada bangsa melalui sumbangan pariwisata. Pariwisata Bali itu adalah pariwisata yang berbasis budaya,” ingat Puspayoga.

Sementara itu, tokoh masyarakat Jembrana, Wayan Mawa mendukung langkah yang akan diambil oleh Puspayoga. Menurut dia, menghidupkan kembali kesenian Mekepung merupakan kewajiban mutlak yang harus diemban pemimpin. “Mekepung itu ikon warga Jembrana yang tidak semestinya jadi seperti ini,” kata dia.

Warga Jembrana selama ini, imbuh Mawa, bersatu padu memberikan kontribusi positif. “Kami bersatu padu memacu kreativitas dalam rangka menunjukkan eksitensi memajukan Jembrana dan Bali. Mekepung itu sudah turun temurun itu sejak Pak Rai Mantra,” demikian Mawa. BOB-MB

Wakil Gubernur Bali, Anak Agung Ngurah Puspayoga menegaskan perlunya terobosan seorang pemimpin untuk mengentaskan kemiskinan akibat ketimpangan pembangunan di Bali.

Apalagi, jurang ketimpangan antara Bali selatan dan daerah lainnya begitu terbuka lebar. Sebut saja misalnya Kabupaten Jembrana. Puspayoga menyebut Kabupaten Jembrana memiliki kesamaan dengan Kabupaten Buleleng, karangasem dan Bangli. “Permasalahannya mirip. Beda dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kue pembangunan Bali sebagian besar dinikmati oleh Bali selatan. Itu realita. Suka tidak suka itu kenyataan. Ke depan ini tak boleh terjadi lagi,” tegas Puspayoga, di Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Kamis 11 April 2013.

Pada acara yang dihadiri Ketua Tim Pemengan Paket Puspayoga-Sukrawan (PAS), Nyoman Sudiantara itu Puspayoga melanjutkan jika hal mendesak yang perlu dilakukan adalah perubahan kepemimpinan Bali.

“Kalau tidak berani, ketimpangan perekonomian, kemiskinan, akan tetap tinggi di Bali barat, timur dan utara,” tegas Puspayoga. Perubahan kepemimpinan Bali itu dimaksudkan untuk mempercepat laju pemerataan pembangunan.

“Saya sudah sepakat untuk membangun kesetaraan dengan visi membangun Bali berbasis kabupaten/kota. Untuk apa? Untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Pembangunan itu tak boleh dinikmati oleh Badung dan Denpasar saja,” kata Puspayoga. Seluruh masyarakat Bali, sambung Puspayoga, harus menikmati pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Bali. “Semua harus menikmati, karena itu uang masyarakat Bali,” ucap Puspayoga yang berpasangan dengan Dewa Nyoman Sukrawan.

Menurut Puspayoga, ada tiga hal yang perlu dibenahi jika kesenjangan ekonomi dan jurang kemiskinan masyarakat Bali dapat dientaskan. Hal itu adalah mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan dan pendidikan. “Tiga hal ini yang harus diperjelas untuk mengentaskan kemiskinan,” katanya.

Ketiga hal itu yang akan menjadi prioritas Puspayoga. Sebetulnya, saat ini hal itu bisa segera dilakukan. Hanya saja, meski Pemprov Bali memiliki kemampuan dan dana yang cukup untuk merealisasikan hal itu, namun apa yang diharapkan itu hingga kini belum bisa direalisasikan. “Sebabnya karena uang pemprov selama ini masih disimpan di Bank BPD. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Kita ini mengurus masyarakat, bukan keluarga,” ucap Puspayoga.

“Uang rakyat harus dipergunakan sebanyak-banyaknya, dipergunakan, dialokasikan untuk seluas-luasnya kesejahteraan rakyat,” tambah dia. Sebetulnya, katanya melanjutkan, mempercepat pemerataan pembangunan Bali tidaklah sulit. “Kuncinya ikhlas. Asal betul-betul ikhlas pemerataan pembangunan itu bukan hal yang sulit,” tuturnya.

Ia menyontohkan Kabupaten Buleleng yang memerlukan infrastruktur jalan dalam rangka mempercepat jalur Singaraja-Denpasar. “Kita perjuangkan ke pusat dan akhirnya disetujui pusat sebesar Rp1,7 triliun untuk membangun infrastruktur jalan pintas Denpasar-Buleleng.

“Itu contoh membangun Bali berbasis kabupaten/kota. Pemprov Bali memberikan dana pendamping sebesar 10 persen. Rp107 miliar kita sudah anggarkan di APBD. Ini juga kita harus dilakukan di Jembrana, untuk mempercepat kesejahteraan. Tidak boleh ada lagi ketimpangan,” tegas Puspayoga.

Sementara itu, Nyoman Sukla warga Pekutatan berharap Puspayoga mampu merealisasikan apa yang disampaikan. Masyarakat sendiri, katanya, sangat membutuhkan percepatan ekonomi dalam rangka menumbuhkan kesejahteraan. “Kami berharap percepatan pembangunan di Jembrana ini dapat segera dilaksanakan agar masyarakat di sini bisa sejahtera,” kata dia.

Ia berharap hiruk pikuk pembangunan yang begitu cepat berlangsung di Bali selatan dapat menular cepat di Jembrana. Kendati begitu ia berharap agar pembangunan itu tanpa menggusur nilai-nilai kearifan lokal. BOB-MB