Pengamat pariwisata dari Universitas Udayana Prof Dr I Nyoman Darma Putra menilai pesatnya perkembangan sektor pariwisata Bali memberikan inspirasi bagi seniman dalam menghasilkan karya seni bermutu, unik dan menarik, sekaligus untuk pementasan wisata.

“Kecak yang merupakan maskot tari Bali merupakan hasil gubahan secara kolaborasi antara seniman Bali I Wayan Limbak (Bedulu, Gianyar) dengan Walter Spies, warga negara Jerman sekitar tahun 1930,” katanya di Denpasar, Sabtu.

Guru besar yang juga pengamat seni budaya Bali itu mengatakan, Walter Spies yang bermukim di perkampungan seniman Ubud itu membantu Limbak dan warga Bedulu, Gianyar untuk mengembangkan tari “Sanghyang Kesurupuan”, tarian ritual yang merupakan bagian dari budaya jalanan menjadi tari kecak untuk dipentaskan di panggung.

“Jika pariwisata Bali tidak berkembang, kemungkinan besar tari kecak tidak pernah tercipta dan kemudian bertahan hidup dalam bentuknya seperti sekarang,” ujar Darma Putra.

Menurut dia, dialog interkultural dari dua seniman yang berbeda latar belakang seni, budaya dan etnis itu secara tidak sengaja melahirkan pertunjukan tari kecak yang kini menjadi maskot tari Bali serta sangat monomental dan tersohor ke mancanegara.

Padahal kala itu, katanya, 83 tahun silam perpaduan antara unsur seni barat dan timur belum terpikirkan seperti halnya era kesejagatan sekarang.

Perpaduan dua unsur seni yang kini populer disebut kolaborasi seni itu mampu membangkitkan seniman dalam menggarap karya seni bermutu, unik, menarik dan penuh kegairahan.

Darma Putra menambahkan, demikian pula halnya dengan tari barong atau “keris dance”. Pengembangan kreatif dari tarian barong merupakan bagian dari seni panggung yang mampu menyelaraskan antara budaya jalanan dan budaya panggung.

Sejalan dengan perkembangan pariwisata Bali, panggung-pangung pementasan tari kecak dan tari barong bermunculan di Bali, antara lain Ubud, Peliatan, Singapadu, Batubulan, dan Tanjungbungkak.

Era tahun 1980-an tempat-tempat itu, termasuk Taman Budaya Denpasar menjadi panggung tetap pertunjukan tari kecak setiap malam, yang disajikan untuk wisatawan yang menginap di sekitar Pantai Sanur.

Tari kecak dan tari barong merupakan contoh budaya panggung yang lahir, tumbuh, dan bertahan berkat pariwisata, sekaligus memperkaya daya tarik Bali, ujar Prof Darma Putra. INT-MB

Ketua DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi mengeluarkan surat untuk memanggil KPUD Bali terkait dugaan kecurangan Pilgub Bali pada coblosan 15 Mei lalu. Namun, surat itu lantas dianggap tidak sah lantaran tak melibatkan unsur pimpinan DPRD Bali lainnya.

Wayan Gunawan menuturkan, surat pemanggilan KPUD Bali itu tidak sah lantaran dibuat tanpa kesepakatan pimpinan DPRD Bali lainnya. “Pengambilan keputusan di DPRD Bali itu kolektif kolegial. Artinya harus melibatkan semua unsur pimpinan,” kata Gunawan saat memberi keterangan resmi, Sabtu 25 Mei 2013.

Surat yang disebut Gunawan tersebut merupakan surat pemanggilan KPUD Bali. Hanya Oka Ratmadi yang menandatangani surat tersebut. “Apalagi pemanggilan KPU tidak terjadwal dalam Bamus,” ucapnya.

Ia menilai ada kekeliruan mendasar dari surat tersebut. Dalam surat yang ditujukan kepada Komisi I itu, menurut Gunawan, sangat mengintervensi KPU sebagai penyelenggara pemilu. “Kami menanyakan surat ini kepada Sekwan dan Sekwan menyatakan kekeliruan atas hal itu. KPU tak perlu dicampuri oleh siapapun,” kata anggota Fraksi Golkar DPRD Bali itu.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Gunawan mengatakan, KPUD Bali sendiri sudah bersurat yang intinya tidak menghadiri pemanggilan DPRD Bali. “Dewan ini bukan milik perorangan atau keluarga. Ini milik rakyat dan ada mekanismenya,” tegas dia.

Sementara itu, Gunawan menegaskan jika pertemuan yang tidak dihadiri anggota Fraksi PDIP itu tak terkait dengan Koalisi Bali Mandara, koalisi partai pengusung Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta pada Pilgub 15 Mei lalu.

“Ini tidak menyangkut koalisi. Kami rapat berdasarkan anggota dewan yang sifatnya kolektif kolegial. Jadwal tidak tertuang dalam Bamus dan tidak melalui Rapim. Dari prosedur salah apalagi hasilnya.

Meski mengakui jika persoalan hasil Pilgub Bali merupakan hal yang sangat urgen, tetap Gunawan menegaskan segala surat menyurat harus mengacu pada prosedur dan mekanisme yang ada di DPRD Bali. “Meski urgensinya persoalan Pilgub Bali begitu mendesak, tetapi aturan itu di atas segalanya,” tutup Gunawan.

Pada kesempatan sama, anggota Fraksi Demokrat, Ngakan Samudera menegaskan, Pilgub Bali sudah berjalan demokratis, aman, lancar, damai, jujur dan adil. “Marilah kita apapun bentuknya, komponen masyarakat mengawal KPU untuk melakukan tahapan penghitungan suara yang digelar besok 26 Mei 2013 melali rapat pleno,” tutur Samudera.

“Rakyat Bali sangat menunggu dan merindukan pengumuman hasil Pilgub secara resmi ditetapkan oleh KPUD,” tambahnya.

BOB-MB

Kepolisian Daerah Bali menyiagakan sekitar 2.000 personel untuk mengamankan kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali terkait dengan sidang pleno pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi pada pilkada setempat.

“Khusus di KPU dan sekitarnya, kami siagakan kekuatan Mapolda dan Mapolres dengan menyiagakan 2.000 personel selama tiga hari,” kata Kata Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Bali Komisaris Besar I Gede Alit Widana saat apel pasukan terkait dengan pengamanan Pilkada Bali di Lapangan Niti Mandala Renon di Denpasar, Sabtu (25/5).

Menurut dia, pengamanan tersebut akan dimulai Minggu (26/5) hingga Selasa (28/5) mendatang.

Pengamanan tersebut akan dilakukan mulai dari rute menuju kantor KPUD Provinsi Bali yang terletak di jalan Cok Agung Tresna Renon hingga ring satu, yakni di sekitar tempat parkir dan gedung utama tempat sidang pleno.

Selain mengamankan kantor KPUD, kata dia, sejumlah objek vital juga tidak terlepas dari pengamanan pihak kepolisian.

“Di tingkat provinsi kami siapkan pengamanan di seluruh jajaran Polda Bali dan di tingkat polres juga siap mengamankan objek vital,” ujarnya.

Ketika ditanya terkait dengan antisipasi apabila terjadi aksi massa yang merasa tidak puas dengan rekapitulasi penghitungan suara, Alit Widana menyatakan bahwa pihaknya sudah siap untuk menghadapi hal tersebut.

Sementara itu, pada hari Sabtu (25/5) pagi, ratusan personel gabungan jajaran Polda Bali telah mulai disiagakan di KPUD Provinsi Bali.

Sejak beberapa hari terakhir pengamanan di kantor tersebut mulai ditingkatkan.

Selain pengerahan pasukan, polisi juga dilengkapi sejumlah perlengkapan pengamanan, di antaranya satu unit mobil “water canon” atau kendaraan dengan air yang digunakan untuk menghalau massa, kawat berduri (1), kendaraan barakuda (1), hingga mobil gegana (1).

Sekitar 700-an kader PDIP menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Bali. Mereka menamakan diri Bali Integritas dan Pendukung Puspayoga-Sukrawan (PAS). Mereka menuntut agar KPUD Bali dipanggil untuk dimintai klarifikasi atas kengototannya mengabaikan permohonan PDIP untuk menghitung ulang suara rekapitulasi Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Dari hasil hitungan PDIP berbasis formulir C1, mereka berkeyakinan jika kandidat yang diusung partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu, Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS).

“KPU harus dipanggil hari ini juga. Rekapitulasi kabupaten/kota kita dizolimi, kita menuntut untuk dibuka formulir C1,” kata koordinator aksi, Nyoman Mardika, Sabtu 25 Mei 2013.

Dalam orasinya, Mardika mengatakan, jika saja KPU mau menindaklanjuti keberatan pihak PAS, maka diyakini Puspayoga-Sukrawan ke luar sebagai pemenang Pilgub Bali. Namun, KPU kabupaten/kota se-Bali enggan menindaklanjuti permintaan saksi PAS.

“Pada pleno di tingkat kabupaten/kota, KPU enggan membuka C1, meski hal itu diatur dalam pasal 25 ayat 6 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penghitungan Suara. Kita minta untuk dilakukan penghitungan ulang,” katanya.

Mardika melanjutkan, KPUD Bali sudah tidak independen. Pada sisi lain, Panwaslu Bali begitu berpihak pada kandidat lain. Buktinya, dugaan pelanggaran kandidat lain tak diusut. Ia juga meminta agar aparat keamanan meniadakan show of force berlebihan dengan persenjataan lengkap yang membuat rakyat takut. “Apalagi dikerahkan mobil gegana. Kami bukan teroris. Apalagi begitu saksi PAS diintimidasi sedemikian rupa,” kata dia.

Sementara itu, anggota DPRD Bali, Made Suparta menjelaskan, pihaknya sudah menangkap ada kecurangan dalam Pilgub. “Ada banyak sekali dugaan pelanggaran dan penyimpangan. Suara rakyat harus diamankan,” kata Suparta.

Suparta menjelaskan jika pihaknya telah mengundang KPUD Bali secara resmi. Mereka menyatakan siap menghadiri undangan Komisi I DPRD Bali. “Tetapi beberapa jam sebelum pertemuan, mereka mendadak membatalkan. Dalam aturan, tak perlu dipanggil, penyelenggara pemilu harus memberikan penjelasan atas hal ini,” kata Suparta.

“KPU bekerja menggunakan uang rakyat. Kami akan mengambil langkah konkret untuk mengawal suara rakyat. Kami akan datang ke KPU sekarang juga. Kalau rakyat mau mengawal, kami harap tertib,” tegas dia.BOB-MB

Dinas Pendapatan Daerah Bali membebaskan penbiayaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) lintas kabupaten di Pulau Dewata.

“Kami memberi kebijakan kepada wajib pajak yang ingin membaliknamakan kendaraannya. Hal itu sesuai kebijakan Pemprov Bali yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 3 tahun 2013 tentang pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” kata Kepala Dispenda Bali Wayan Suarjana di Denpasar, Kamis (23/5).

Menurut Suarjana kebjikan itu dimaksudkan agar ke depan, pemerintah mempunyai data yang valid untuk jumlah kendaraan bermotor di Bali.

“Itu bukan berarti data yang sekarang tidak valid. Data itu tetap valid, tetapi realitanya banyak kendaraan luar daerah beroperasi di Bali yang belum dibaliknamakan. Kendalanya adalah terbentur dengan Perda Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembatasan Kendaraan Masuk ke Bali,” katanya.

Ia mengatakan dengan melihat realita sekarang, bahwa kendaraan yang masuk ke Bali ikut berkontribusi mempercepat kerusakan jalan di Bali, tetapi membayar pajak di luar daerah, maka kebijakan Pergub No 3 Tahun 2013 itu diberlakukan mulai 1 Mei 2013 hingga akhir Agustus 2013.

“Maksudnya kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat wajib pajak untuk membaliknamakan kendaraannya yang dulunya memang dibatasi perda, sekarang diberikan batas waktu empat bulan,” ucapnya.

Dengan demikian, kata dia, data kendaraan riil yang beroperasi di Bali akan lebih valid.

Suarjana lebih lanjut mengatakan untuk kendaraan luar daerah Bali yang hendak masuk ke Bali, biaya masuknya dibebaskan, namun PKB dan BBNKB-nya tetap dipungut.

“Artinya kendaraan luar Bali diberikan masuk ke Bali yang dulunya tidak diberikan,” katanya.

Sementara untuk kendaraan antarkabupaten dalam Provinsi Bali yang dibebaskan adalah BBNKB-nya, sementara PKB-nya tetap dipungut.

“Misalnya, wajib pajak membeli kendaraan di Kabupaten Gianyar, kemudian mau dibaliknamakan ke Denpasar, maka biaya BBNKB itu digratiskan agar kami mendapatkan data yang betul-betul berapa kendaraan di Bali dan berapa kendaraan dari luar Bali yang belum dibaliknamakan,” katanya.

Suarjana mengatakan adanya kebijakan pembebasan BBNKB itu disambut antusias oleh masyarakat wajib pajak. Mereka berbondong-bondong membaliknamakan kendaraannya.

“Masyarakat sangat antusias dan mendukung kebijakan ini karena bisa membantu masyarakat. Semenjak kebijakan itu diberlakukan masyarakat ramai terus dan membludak yang membaliknamakan kendaraannya,” kata Suarjana. INT-MB

Denpasar (Metrobali.com)-

Kubu Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) akan melaporkan KPUD kabupaten/kota se-Bali kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal itu lantaran KPUD kabupaten/kota se-Bali menolak keinginan PDIP untuk mencocokkan data C1 pada rapat pleno yang digelar kemarin, Kamis 23 Mei 2013.

Wakil Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, berdasarkan pasal 25 ayat 6 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Rekapitulasi KPU, semestinya KPU mengoreksi kekeliruan sesuai temuan tim verifikasi PDIP berbasis formulir C1. “Rekapitulasi penghitungan perolehan suara adalah mekanisme berjenjang yang bersifat korektif terhadap hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, PPS dan PPK berbasis C1,” kata Hasto saat memberi keterangan resmi di Kantor PDIP, Jalan Moncong Putih, Denpasar, Jumat 24 Mei 2013.

Namun demikian, kata Hasto, ia menyesalkan langkah KPU kabupaten/kota se-Bali yang tidak memberikan kesempatan bagi saksinya untuk membandingkan perolehan suara dengan basis formulir C1. “Yang terjadi justru sebaliknya, KPU kabupaten/kota cenderung intimidatif, menekan serta memperlakukan saksi seperti bawahannya. Mereka bertindak pragmatis, terburu-buru untuk segera mengakhiri rapat tanpa berniat menyelesaikan masalah yang diajukan saksi,” imbuhnya.

“Kami akan laporkan mereka ke DKPP,” ungkap dia. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara manual yabg dilakukan PAS dengan basis formulir C1, paket PAS meraih 1.065.009 suara (50,04 %). Sementara Pasti-Kerta yang diusung koalisi Golkar-Demokrat dan tujuh partai lainnya itu mengumpulkan 1.063.174 suara (49,96 %). “Berdasarkan perhitungan berbasis C-1, paket PAS unggul dengan selisih 1.835 suara,” kata dia.

Namun hasil berbeda tampak dalam pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU kabupaten/kota. Dari hasil penjumlahan formulir DB1 di seluruh kabupaten/kota, Pasti-Kerta unggul atas PAS dengan selisih suara 996 suara. PAS memperoleh 1.062.738 (49,98 %) dan Pasti-Kerta memperoleh suara 1.063.734 (50,02 %).

Ketua Divisi Hukum dan HAM DPP PDIP, Arteria Dahlan menandaskan, koreksi langsung ditempat yang diamanatkan dalam PKPU tak dihiraukan KPU. “Tidak ada koreksi. Ada agenda politik apa ini dari pusat sehingga seolah-olah semua jadi seperti kejar tayang,” katanya.

Untuk itu ia berharap KPUD Bali mempunyai kesadaran mematuhi PKPU dan tidak ada upaya kejar tayang untuk memenuhi pesan politik pihak tertentu karena sejak awal PDIP menemukan pelanggaran. “Kami tidak diberikan ruang agar rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota juga berdasarkan C1 sebagaimana diminta saksi kami. Padahal dalam peraturan KPU hal itu dimungkinkan dilakukan seketika itu juga tetapi kenapa KPU kabupaten/kota tidak mengizinkan,” sesalnya.

“Tidak ada ruang melakukan koreksi. Seolah-olah semua KPU kabupaten/kota menggiring seluruh sengketa diselesaikan di MK,” papar Arteria.

Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Bali menolak permintaan beberapa pihak untuk menghitung ulang surat suara karena sudah melewati batas waktu.

“Kami bisa merekomendasikan perhitungan suara ulang jika laporan pelanggaran dan kecurangan itu dilaporkan paling lambat tujuh hari sejak kejadian. Kalau kejadiannya tanggal 15 Mei, maka dugaan pelanggaran itu harus dilaporkan paling lambat tanggal 22 Mei 2013,” kata Ketua Panwaslu Bali Made Wena di Denpasar, Rabu (22/5).

Kalau dilaporkan tanggal 23 Mei, maka pihaknya tidak bisa memproses.

Terkait dugaan pelanggaran penulisan perolehan suara di formulir C1 di sejumlah TPS di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasen, Wena mengaku belum menerima laporannya. “Itu aneh. Bagaimana bisa sama dan Panwaslu belum menerima laporan. Secara logika itu tidak mungkin terjadi, tapi kalaupun ada itu ada indikasi pelanggaran,” katanya.

Guna mengetahui siapa pelaku dugaan pelanggaran, Wena meminta semua pihak pemegang formulir C-1 mulai dari pihak PAS, pihak PastiKerta, KPU dan Panwaslu adu data dan formulir C-1. “Untuk mengetahui siapa pelaku dan apa itu benar ada pelanggaran lebih baik semua pihak adu formulir C-1,” ujarnya.

Menurut Wena, sanksi bagi orang yang memanipulasi data C-1 sangat berat berupa denda Rp 100 juta dan  penjara 6 bulan. Menurutnya, Panwaslu masih menunggu laporan dugaan pelanggaran atau manipulasi data C-1. “Kalau ada yang melapor, kami tanyakan dari mana mereka mendapatkan itu dan akan kami bandingkan dengan C-1 lain yang dipegang masing-masing pihak,” ucapnya.

Panwaslu hanya menerima laporan money politic (politik uang) di Buleleng dan Jembrana. Di Karangasem ada pemilih yang mencoblos  lebih satu dari satu kali. “Semua sedang kami proses,” ujarnya. Menurut Wena, ketika ada politik uang itu tindak pidana dan siapa yang melakukannya akan kena tindak pidana pemilu. “Ketika ada money politic, hal itu tidak akan berimplikasi pada pemungutan dan perhitungan suara ulang. Itu ranah tindak pidana pemilu,” tegasnya. BOB-INT-MB

Ni Kadek Vani Apriyanti, siswa SMAN 4 Denpasar, peraih nilai ujian nasional murni tertinggi jenjang SMA di Tanah Air mengaku ingin melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
“Saya masih belum ada kepastian akan masuk Fakultas Kedokteran lewat tes atau tidak setelah berhasil meraih nilai UN tertinggi ini,” katanya di Denpasar, Jumat (24/5).

Sebelumnya Mendikbud M Nuh mengatakan Provinsi Bali meraih prestasi gemilang dengan berada di posisi teratas untuk sekolah dan siswa dengan nilai rata-rata UN murni terbaik.

Untuk kategori sekolah, SMAN 4 Denpasar menjadi yang terbaik dengan nilai rata-rata UN mencapai 9,17 dan kategori siswa Ni Kadek Vani Apriyanti dari SMAN 4 Denpasar juga berada di urutan teratas dengan nilai rata-rata 9,87.

Terkait kesuksesannya menjadi peraih nilai UN tertinggi, siswa program IPA asal Gianyar ini mengatakan makin mengintensifkan belajar mendekati UN.

“Dekat-dekat pelaksanaan UN, saya lebih banyak latihan soal dan belajar kelompok. Di samping pihak sekolah juga mengadakan belajar intensif untuk siswa-siswa terbaik di program IPA,” ujarnya.

Vani mengemukakan mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. “Kalau memang dengan belajar saya bisa dapat nilai UN tinggi, ya saya belajar terus sampai titik jenuh saya tercapai,” ucap anak kedua dari tiga bersaudara itu.

Tak hanya meraih prestasi di UN, Vani sebelumnya sempat meraih medali perunggu pada Olimpiade Sains Nasional di Jakarta.

“Saya sudah tahu pengumuman UN menjadi yang terbaik itu sejak kemarin dari teman-teman maupun mengakses internet,” kata siswa kelas XII IPA 3 SMAN 4 Denpasar itu.

Selain Vani, ada empat siswa dari Bali lainnya yang menembus daftar 12 besar peraih nilai rata-rata UN terbaik nasional. INT-MB