Bupati Tabanan Beri Arahan Tentang Aset Kepada SKPD
Tabanan (Metrobali.com) –
Aset pemerintahan yang memiliki fungsi sangat strategis serta berperan penting, namun jika dalam penggunaan aset tidak dikelola secara baik, dikhawatirkan akan menjadi temuan oleh BPK. Untuk mencegah hal tersebut, Bupati Tabanan merapatkan semua SKPD untuk memberikan arahan bagaimana pengelolaan aset yang baik dan benar, Senin (11/8) di Kantor Bupati Setempat.
Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa, Asisten Sekda Tabanan dan seluruh SKPD di Lingkungan Pemkab Tabanan.
Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa, Asisten Sekda Tabanan dan seluruh SKPD di Lingkungan Pemkab Tabanan.
Asisten III Sekda Tabanan Made Sukada memaparkan, pengelolaan aset jika tidak disertai dengan tanggung jawab dapat menimbulkan persoalan serta dapat memberikan kontribusi negatif atas pemeriksaan BPK.
Dirinya juga menyatakan, penggunaan aset harus dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, pengelolaannya harus didasari atas asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntablitas publik dan asas kepastian nilai. “Dengan berlandaskan pada asas tersebut, saya yakin pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara optimal,” katanya.
Tahun 2014, keberadaan aset di Tabanan berjumlah Rp. 2,206 triliun. Dimana dari 6 item aset tersebut, didominasi oleh jalan irigasi dan jaringan yang mencapai Rp. 903,371 milyar, disusul aset tanah dan yang terendah terdapat pada kontruksi dalam pengerjaan yang mencapai Rp. 5,046 milyar.
Meskipun pengelolaan aset telah dilaksanakan secara optimal, tidak dipungkiri dalam perjalanannya ditemui berbagai permasalahan, seperti komponen penatausahaan, komponen pemeliharaan hingga komponen pengamanan. “Untuk meminimalisir kesalahan tersebut, kami telah memberikan bimbingan-bimbingan, monitoring dan evaluasi, dan kedepan akan diterapkan sistem informasi manajemen barang daerah (Simbada) pada anggaran perubahan tahun 2014,” jelas Sukada.
Menurut Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Selain pengelolaan aset belum optimal, temuan aset oleh BPK terjadi lantaran merupakan warisan yang diberikan secara turun temurun. Oleh karenanya, dirinya berharap ada komitmen dari semua pihak untuk mau berubah dan memperbaiki, sehingga tidak akan ada lagi temuan. “Jangan menunda dan mendiamkan suatu pekerjaan. Tindaklanjutilah temuan tersebut. Pertanggungjawabkan secara benar dan baik, sehingga opini BPK dapat terus kita tingkatkan,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut juga diisi dengan pemaparan dari masing-masing SKPD yang mengelola aset terbesar, seperti Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dimana pimpinan SKPD tersebut menjelaskan bagaimana mereka mengelola aset yang dimiliki. EB-MB
Dirinya juga menyatakan, penggunaan aset harus dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, pengelolaannya harus didasari atas asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntablitas publik dan asas kepastian nilai. “Dengan berlandaskan pada asas tersebut, saya yakin pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara optimal,” katanya.
Tahun 2014, keberadaan aset di Tabanan berjumlah Rp. 2,206 triliun. Dimana dari 6 item aset tersebut, didominasi oleh jalan irigasi dan jaringan yang mencapai Rp. 903,371 milyar, disusul aset tanah dan yang terendah terdapat pada kontruksi dalam pengerjaan yang mencapai Rp. 5,046 milyar.
Meskipun pengelolaan aset telah dilaksanakan secara optimal, tidak dipungkiri dalam perjalanannya ditemui berbagai permasalahan, seperti komponen penatausahaan, komponen pemeliharaan hingga komponen pengamanan. “Untuk meminimalisir kesalahan tersebut, kami telah memberikan bimbingan-bimbingan, monitoring dan evaluasi, dan kedepan akan diterapkan sistem informasi manajemen barang daerah (Simbada) pada anggaran perubahan tahun 2014,” jelas Sukada.
Menurut Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Selain pengelolaan aset belum optimal, temuan aset oleh BPK terjadi lantaran merupakan warisan yang diberikan secara turun temurun. Oleh karenanya, dirinya berharap ada komitmen dari semua pihak untuk mau berubah dan memperbaiki, sehingga tidak akan ada lagi temuan. “Jangan menunda dan mendiamkan suatu pekerjaan. Tindaklanjutilah temuan tersebut. Pertanggungjawabkan secara benar dan baik, sehingga opini BPK dapat terus kita tingkatkan,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut juga diisi dengan pemaparan dari masing-masing SKPD yang mengelola aset terbesar, seperti Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dimana pimpinan SKPD tersebut menjelaskan bagaimana mereka mengelola aset yang dimiliki. EB-MB
Kredit
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.