Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Bupati Suwirta gelar Rakortas terkait Tanah Negara di Desa Adat Sompang Nusa Penida

Metro Bali
single-image

Bupati Suwirta gelar Rakortas terkait Tanah Negara di Desa Adat Sompang Nusa Penida

Klungkung, (Metrobali.com)

Klungkung I Nyoman Suwirta menggelar Rakortas terkait surat yang diajukan ke Gubernur mengenai Tanah Negara yang berada di Desa Adat Sompang bertempat di Ruang rapat Kantor Bupati Klungkung. Turut hadir dalam rapat tersebut Bendesa Adat Sompang I Gusti Ketut Sudana dan Perbekel Sakti I Ketut Partita dan Perbekel Bunga Mekar Wayan Yasa , pada Kamis (21/11/2019).

Dalam Pertemuan tersebut, Bupati Suwirta menjelaskan bahwa Pemkab Klungkung belum ada mensertifikatkan tanah Negara yang berada di kawasan Desa Adat Sompang menjadi tanah milik Pemkab, dan Mengetahui adanya kekeliruan tersebut Bendesa Adat  Sompang I Gusti Ketut Sudana meminta maaf atas adanya kekeliruan dari pemahaman masyarakat di Desa Adat Sompang terkait tanah Negara yang berada di Desa Adat Sompang dan telah menandatangi surat tersebut yang sebenernya dirinya tidak paham mengenai isi keseluruhan surat. Dan setelah mendengarkan permintaan maaf bendesa Adat Sompang, Bupati Suwirta menyatakan atas nama pribadi dan Pemkab Klungkung memaafkan kekeliruan yang terjadi.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta Meminta supaya Bendesa Adat Sompang I Gusti Ketut Sudana dapat melakukan koordinasi dengan perbekel dan Camat dengan baik terkait kebijakan ataupun program kerja pemerintah yang dilaksanakan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, Bupati Suwirta mengingatkan kepada masyarakat Desa Adat Sompang dan masyarakat Klungkung pada umumnya,  bahwa Pemkab tidak akan Sembarangan dalam mensertifikatkan tanah, terkait keinginan Masyarakat yang ingin menggunakan Tanah Milik Negara untuk kepentingan umum, Masyarakat Desa dapat langsung ke Bagian Pertanahan untuk mengajukan permohonan tersebut.

 “Apabila memang dibutuhkan rekomendasi dan Pemkab tidak memerlukan tanah tersebut, akan saya dukung dengan memberikan rekomendasi, tetapi rekomendasi dari Bupati tidak menentukan apakah permohonan penggunaan tanah tersebut disetujui karena ada tim yang nantinya akan mengkaji permohonan tersebut, Bupati Hanya akan membantu memohonkan tanah, selebihnya Pihak dari Pertanahan yang akan memproses sesuai mekanisme yang ada, ” Ujar Bupati Suwirta.

Baca Juga :
Politikus PKS diperiksa terkait kasus KTP-e

Turut Hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Nusa Penida I Komang Widyasa Putra, Kepala Bagian Pemerintahan I Gusti Gede Gunarta, serta undangan terkait lainnya. (Humasklk/Cok)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.