Bupati Giri Prasta Terima Kunjungan Komisi II DPR RI
Fandi Utomo : Badung Patut Menjadi Contoh Bagi Daerah Lain
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memberikan cendramata kepada Ketua Tim Komisi II DPR-RI Fandi Utomo saat kunjungan anggota Komisi II DPR RI di Puspem Badung, Senin (27/2) kemarin
Mangupura (Metrobali.com)-
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wabup. Ketut Suiasa, Senin (27/2) kemarin menerima kunjungan anggota Komisi II DPR RI di Puspem Badung. Rombongan Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi dan kepemiluan dipimpin Fandi Utomo. Pada acara tersebut hadir Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Kepala BPN Badung, dari Kemendagri Kementrian Sekretariat Negara, Komisioner Ombudsman RI, KPU, Panwaslu serta Kepala Perangkat Daerah di Badung.
Ketua Tim Komisi II DPR-RI Fandi Utomo mengatakan, kunjungan ini sebagai bagian dari kegiatan reses Komisi II DPR RI di Provinsi Bali. Kunjungan reses ini dilatarbelakangi oleh kepentingan pengawasan terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Ombudsman RI, pelayanan publik Badung merupakan nomor satu di Indonesia. “Hal yang ingin diketahui dari Badung mengenai pelayanan publik, reformasi birokrasi, masalah pertanahan dan sertifikasi prona, evaluasi pelaksanaan e-KTP, pendataan penduduk, pelaksanaan UU tentang desa, termasuk pembinaan dan pengawasan dana desa serta proses pencairan dana desa dan keberadaan pendamping desa,” jelasnya. Setelah penerimaan dan diisi sesi tanya jawab, pihaknya melanjutkan untuk berkunjung ke lapangan untuk melihat langsung implementasi pelayanan publik Pemkab Badung bagi masyarakat.
Fandi Utomo juga mengapresiasi Pemkab Badung yang telah mampu memberikan penyisihan dana dari PHR kepada seluruh desa. Selain itu Badung juga berhasil menjalin kerjasama untuk membangun pariwisata Bali dengan membantu enam Kabupaten di Bali. “Keberhasilan dari Badung ini patut dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia,”tambahnya.
Bupati Giri Prasta menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan anggota Komisi II DPR RI di Kabupaten Badung. Merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi Badung atas kunjungan ini, tentunya dapat memotivasi segenap jajaran aparatur dilingkungan Pemkab Badung beserta segenap stakeholders pembangunan untuk mensukseskan berbagai program yang terkait dengan lingkup tugas Komisi II DPR-RI. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa sejak dilantik sebagai bupati dan wakil bupati badung, pihaknya langsung bergerak dengan mengimplementasikan visi misi serta Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan menetapkan RPJMD Semesta Berencana 2016-2021. Dalam PPNSB Badung terdapat lima program yang menjadi skala prioritas yaitu pemenuhan sandang, pangan dan papan; kesehatan dan pendidikan; jamiman sosial dan tenaga kerja; seni,adat, agama dan budaya; pariwisata. “Kelima progam prioritas ini sebagai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat badung. Mulai dari pemenuhan akan kebutuhan pokok masyarakat, rumah layak huni, kesehatan dan pendidikan gratis, membuka lapangan pekerjaan, pelestarian seni budaya serta mendorong berkembangnya pariwisata di badung. Semua program di Badung ini mendapat sentuhan tekhnologi menuju Badung smart city,” jelasnya.
Mengenai APBD, Bupati Giri Prasta menyampaikan pada tahun 2016 APBD Badung sebesar 4,1 trilyun dan tahun 2017 ini meningkat menjadi 5,4 trilyun. Meningkatnya APBD ini tidak terlepas dari PAD yang sebagain besar bersumber dari pajak hotel dan restoran. Guna memberdayakan Desa, setiap desa di badung dibantu melalui dana penyisihan 10 persen PHR, dimana per desa bisa mendapat dana hingga 14 M. “Semangat membangun desa tidak henti-hentinya menjadi fokus perhatian Pemkab Badung. Kami harapkan melalui undang-undang desa akan mendorong desa lebih otonom, mandiri, demokratis, sejahtera dan berkeadilan,” pungkasnya.Selanjutnya berkaitan dengan fungsi pemerintahan berupa pelayanan publik, secara bertahap telah diupayakan dan menjadi prioritas seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan aksesbilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Berkenaan program sertifikasi dan penataan agraria, Pemkab badung sangat mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di tahun 2017 ini untuk memenuhi target tanah yang dipetakan di Badung yakni sebanyak 10.800 bidang, telah ada 7 desa di dua kecamatan dipetakan. RED-MB
Ketua Tim Komisi II DPR-RI Fandi Utomo mengatakan, kunjungan ini sebagai bagian dari kegiatan reses Komisi II DPR RI di Provinsi Bali. Kunjungan reses ini dilatarbelakangi oleh kepentingan pengawasan terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Ombudsman RI, pelayanan publik Badung merupakan nomor satu di Indonesia. “Hal yang ingin diketahui dari Badung mengenai pelayanan publik, reformasi birokrasi, masalah pertanahan dan sertifikasi prona, evaluasi pelaksanaan e-KTP, pendataan penduduk, pelaksanaan UU tentang desa, termasuk pembinaan dan pengawasan dana desa serta proses pencairan dana desa dan keberadaan pendamping desa,” jelasnya. Setelah penerimaan dan diisi sesi tanya jawab, pihaknya melanjutkan untuk berkunjung ke lapangan untuk melihat langsung implementasi pelayanan publik Pemkab Badung bagi masyarakat.
Fandi Utomo juga mengapresiasi Pemkab Badung yang telah mampu memberikan penyisihan dana dari PHR kepada seluruh desa. Selain itu Badung juga berhasil menjalin kerjasama untuk membangun pariwisata Bali dengan membantu enam Kabupaten di Bali. “Keberhasilan dari Badung ini patut dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia,”tambahnya.
Bupati Giri Prasta menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan anggota Komisi II DPR RI di Kabupaten Badung. Merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi Badung atas kunjungan ini, tentunya dapat memotivasi segenap jajaran aparatur dilingkungan Pemkab Badung beserta segenap stakeholders pembangunan untuk mensukseskan berbagai program yang terkait dengan lingkup tugas Komisi II DPR-RI. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa sejak dilantik sebagai bupati dan wakil bupati badung, pihaknya langsung bergerak dengan mengimplementasikan visi misi serta Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan menetapkan RPJMD Semesta Berencana 2016-2021. Dalam PPNSB Badung terdapat lima program yang menjadi skala prioritas yaitu pemenuhan sandang, pangan dan papan; kesehatan dan pendidikan; jamiman sosial dan tenaga kerja; seni,adat, agama dan budaya; pariwisata. “Kelima progam prioritas ini sebagai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat badung. Mulai dari pemenuhan akan kebutuhan pokok masyarakat, rumah layak huni, kesehatan dan pendidikan gratis, membuka lapangan pekerjaan, pelestarian seni budaya serta mendorong berkembangnya pariwisata di badung. Semua program di Badung ini mendapat sentuhan tekhnologi menuju Badung smart city,” jelasnya.
Mengenai APBD, Bupati Giri Prasta menyampaikan pada tahun 2016 APBD Badung sebesar 4,1 trilyun dan tahun 2017 ini meningkat menjadi 5,4 trilyun. Meningkatnya APBD ini tidak terlepas dari PAD yang sebagain besar bersumber dari pajak hotel dan restoran. Guna memberdayakan Desa, setiap desa di badung dibantu melalui dana penyisihan 10 persen PHR, dimana per desa bisa mendapat dana hingga 14 M. “Semangat membangun desa tidak henti-hentinya menjadi fokus perhatian Pemkab Badung. Kami harapkan melalui undang-undang desa akan mendorong desa lebih otonom, mandiri, demokratis, sejahtera dan berkeadilan,” pungkasnya.Selanjutnya berkaitan dengan fungsi pemerintahan berupa pelayanan publik, secara bertahap telah diupayakan dan menjadi prioritas seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan aksesbilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Berkenaan program sertifikasi dan penataan agraria, Pemkab badung sangat mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di tahun 2017 ini untuk memenuhi target tanah yang dipetakan di Badung yakni sebanyak 10.800 bidang, telah ada 7 desa di dua kecamatan dipetakan. RED-MB
Kredit
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.