Bupati Eka berkomitmen tekan laju Inflasi

Tabanan (Metrobali.com)-

Inflasi acap kali menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Sebab dinamika ekonomi yang satu ini tidak jarang diikuti oleh kenaikan harga. Terutama saat lajunya yang tidak terkendali. Itu sebabnya, pemerintah dengan wewenang dan kebijakannya punya memiliki tanggung jawab besar untuk mengendalikannya. Tidak terkecuali pemerintah daerah.

-Menyadari hal itu, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti sepakat untuk ikut serta mengendalikan laju inflasi bersama kepala daerah lainnya di Bali. Itu ditunjukkan dengan penandatanganan komitmen bersama saat menerima kunjungan Kepala Kantor Bank Indonesia Regional Bali, Dewi Setyowati, di ruang kerjanya pada Selasa (24/3).

Kesepakatan ini juga sebagai tindak lanjut pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang sudah terlaksana secara serentak di sembilan kabupaten/kota.

Di kesempatan itu, Bupati Eka yang didampingi Kepala Bagian Ekonomi dan Pengendalian Pembangunan (Ekdalbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan I Gusti Ngurah Alit menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif melakukan pengendalian inflasi di wilayahnya. Salah satunya dengan melaksanakan pertemuan rutin untuk membahas berbagai persoalan yang dipengaruhi inflasi. “Yang jelas kita di Tabanan siap untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama itu. Tinggal mencarikan waktu masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” jelas Bupati Eka.

Selain itu, Bupati Eka juga menyampaikan terima kasihnya kepada Bank Indonesia yang telah memberikan sejumlah informasi terkait program ketahanan pangan, pengenalan teknologi pertanian organik, serta program yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas hasil pertanian.

Sementara itu, Dewi Setyowati menjelaskan, pemerintah dengan segala kewenangannya memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan inflasi . Serta menyiapkan anggaran untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di wilayah masing-masing demi stabilitas harga.

“Inflasi ini sering menjadi momok. Misalkan, kalaupun gaji PNS naik, tapi inflasinya tinggi, ya tetap percuma. Gaji yang naik menjadi Rp 2 juta, misalnya, tidak akan ada artinya karena tidak cukup untuk dipakai membeli barang atau jasa,” jelas Dewi.

Di samping itu, kehadiran pihaknya kemarin juga untuk menyampaikan beberapa informasi berkenaan program terkait isu ketahanan pangan, penerapan teknologi pertanian organik dan peternakan, serta peningkatan produktivitas hasil pertanian. Dengan harapan, informasi ini bisa dijadikan solusi sekaligus persiapan bila menghadapi persoalan pangan yang sering terjadi di musim kemarau.

“Sekaligus kami juga menyampaikan soal transaksi online. Sebab ke depan kita berharap transaksi tunai bisa dilaksanakan secara online karena banyak manfaatnya. Misalkan bantuan untuk masyarakat nantinya ditransfer secara online. Masyarakat sendiri bisa mengelola uangnya dengan baik. Tidak habis begitu saja kalau mendapatkan bantuan,” pungkasnya.  EB-MB