Giri Prasta Undang Bupati Penerima PHR Untuk Koordinasi

Guna memantapkan penyaluran bantuan dana penyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari Badung secara langsung kepada 6 (enam) Kabupaten di Bali, Bupati Badung kembali mengundang para Bupati dari 6 kabupaten untuk diajak berkoordinasi, Senin (13/3) kemarin di Puspem Badung.

Rapat Koordinasi dipimpin langsung Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Bupati didampingi Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa serta pimpinan perangkat daerah terkait. Dari 6 Kabupaten hadir langsung Bupati Jembrana Putu Artha, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Bupati Bangli Made Gianyar, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa dan Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya beserta para Kepala Bappeda.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyampaikan bahwa Badung sudah yakin mulai tahun 2017 ini akan memberikan dana penyisihan PHR Badung secara langsung kepada 6 Kabupaten di Bali. Bantuan PHR ini secara aturan sangat dibenarkan, yang ditegaskan lagi dengan legal opinion dari Kejaksaan, termasuk rekomendasi dari DPRD Badung. Dana penyisihan PHR yang diberikan sebesar Rp 342 Miliar lebih. Dengan format pembagian Rp 50 Miliar akan diberikan secara merata dan sisanya lagi Rp 42 Miliar akan dibagi sesuai dengan skala prioritas pembangunan di kabupaten masing-masing. Diakui Bupati, penyerahan PHR secara langsung ke enam kabupaten ini sudah mendapat dukungan dari kabupaten penerima. Namun surat yang dikirim ke Pemerintah Provinsi terkait hal ini, dari provinsi belum menyatakan sikap. Untuk itu Bupati Badung bersama enam bupati penerima dana PHR akan kembali melakukan audiensi ke Bapak Gubernur. “Kami sudah sepakat, besok (hari ini-red) kami akan melakukan audiensi ke Bapak Gubernur,” jelas Giri Prasta.

 
Lebih lanjut Bupati Giri Prasta mengharapkan, pemanfaatan dana ini tidak hanya untuk pembangunan pariwisata, namun dapat pula digunakan untuk pembangunan yang sifatnya budaya seperti perbaikan pura serta bedah rumah untuk masyarakat kurang mampu. “Kami juga akan melirik daerah-daerah yang berpotensi baik dalam pengembangan desa wisatanya, kawasan pantai pesisirnya, begitu pula wisata warisan (pura dan subak). Untuk itu kita perlu samakan persepsi mulai dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekdanya,” tegasnya. Dengan konsep ini, Bupati Giri Prasta berharap terwujudnya one island management dan one stop destination di Bali ini. “Harapan kami kedepan dapat memberikan dana yang lebih besar, dengan catatan wujud nyata untuk pembangunan di masing-masing kabupaten,” tegasnya.

Terkait ide dari Bupati Badung ini, para Bupati dari enam Kabupaten pada prinsipnya sangat mengapresiasi dan mendukung pemberian penyisihan PHR Badung secara langsung. Bupati penerima juga sepakat dengan Bupati Badung untuk segera melakukan audiensi dengan Gubernur Bali. Seperti halnya Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Beliau sangat mengapresiasi langkah cerdas yang dibangun Bupati Badung untuk kebersamaan. Disadari memang periwisata saat ini dilihat dari lama tinggal tamu sangat menurun. Inilah diperlukan one stop destination, salah satunya dengan penambahan atraksi budaya dan obyek wisata baru termasuk aksesibilitas ke obyek wisata di masing-masing kabupaten. RED-MB