BUMD Bali Mandara Digagas

Guna memaksimalkan pengelolaan aset daerah atau usaha milik Pemerintah Provinsi Bali, perlu ada sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bali yang dikelola secara profesional. Dengan adanya BUMD milik Pemprov Bali ini, Gubernur Bali tidak perlu lagi berurusan langsung dengan pihak investor yang ingin berinvestasi di Bali.

Hal ini disampaikan Anak Agung Ngurah Putu Wirawan, seorang Profesional asal Bali yang bekerja di BUMD pemda DKI, usai menghadiri pertemuan dengan Pemprov Bali, di ruang pertemuan Gedung Jaya Sabha, Renon, Denpasar, Kamis (16/1/2014). Kegiatan ini dihadiri Asisten II Pemprov Bali serta Kabiro Ekbang Pemprov Bali.

Menurut Ngurah Wirawan, pertemuan dengan pihak Pemprov Bali untuk membahas pembentukan BUMD milik Pemprov Bali.

“Kita mendengar paparan, ada keinginan untuk membuat sebuah badan usaha profesional milik Pemprov Bali. BUMD ini nantinya akan menjadi mesin ekonomi bagi daerah Bali, menjalankan beberapa jenis kegiatan usaha mulai properti, wisata, peternakan, hingga  pertanian,” jelas Ngurah Wirawan.

“Pemprov Bali arahnya sudah benar, sekarang tinggal bagaimana mempercepat implementasinya, tinggal kita sinergikan, dengan membentuk badan usaha PT  Bali Mandara Holding dengan mengembangkan beberapa jenis badan usaha,” imbuhnya.

Menurut Wirawan, tujuan pembentukan BUMD milik Pemprov Bali ini juga jelas yakni untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta mempunyai dampak ekonomi buat masyarakat Bali.

“Badan usaha ini bisa menjadi mitra strategis Kepala Daeran,  bukan sekedar cari uang, tapi juga mitra pemerintah untuk melakukan tugas-tugas pembangunan di Bali,” ujar pria yang dipercaya mengurus aset-aset usaha milik Pemprov DKI ini.

Selain mengelola aset-aset usaha milik daerah, BUMD milik Pemprov juga bisa melakukan pembangunan berbagai sarana infrastruktur seperti jalan tol hingga bandara baru di Bali.

Untuk mewujudkan BUMD Pemprov Bali ini, kata Ngurah, perlu disusun proposal kajian akademis, rencana perda, kemudian disosialisasikan ke dewan.

” Sudah saatnya Bali punya sebuah badan usaha kuat dan profesional yang bisa kelola usaha strategis dan taktis dengan tujuan untuk angkat PAD dan mitra pembangunan bagi Pemprov Bali. Kalau kajian akademis dan ranperda sudah ada dan disetujui dewan, harusnya tahun ini sudah bisa terwujud,” ujarnya.

Pembangunan bandara di Buleleng Bali hingga kini tak kunjung jelas. Terkait hal ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Bali bisa mengambil alih, dengan memprakarsai pembangunan bandara di Bali utara.

Ngurah Wirawan mencontohkan, dalam pembangunan Bandara di Buleleng, hal ini bisa diprakarsai dan dipimpin oleh Pemprov Bali dan juga Pemkab Buleleng, lewat BUMD miilik Pemprov Bali.

“Pemprov Bali bisa melihat contoh pembangunan Bandara Internasional di Jawa Barat, dimana pembangunan bandara tersebut diprakarsai dan dipimpin oleh Pemprov Jabar. Saham yang dimiliki Pemprov Jabar dalam pembangunan bandara baru ini lebih besar dibanding saham Angkasa Pura yang ikut ambil bagian dalam proyek pembanguna tersebut. Jadi Pemerintah provinsi masih punya saham mayoritas di bandara tersebut, tidak seperti Bandara Ngurah Rai Bali, dimana sepenuhnya milik PT Angkasa Pura,” paparnya.

Pembangunan Bandara baru di Buleleng, sambung Ngurah Wirawan, paling tidak akan membutuhkan investasi sekitar Rp8 triliun. Pembangunan bandara baru tersebut akan memakan waktu 4 hingga 5 tahun.

“Saya yakin ini akan bisa dilakukan jika BUMD Pemprov Bali sudah terbentuk nanti. BUMD milik Pemprov Jawa barat saja sudah bisa melakukan hal itu, dan kini bandara barunya sudah hampir jadi,”ujar pria yang dipercaya mengelola aset-aset  milik Pemprov DKI Jakarta ini.

Tak hanya pembangunan bandara baru di Bali utara, BUMD milik Pemprov Bali juga bisa melakukan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bali selatan dan utara.

“Tapi ini memerlukan sinergi berbagai pihak di Bali. Pertama yang harus dilakukan adalah membentuk BUMD Pemprov Bali yang akan menjalankan itu semua dengan manajeman dan tenaga profesional di bidangnya,” pungkasnya. JAK-MB