170000120140213-154023-resized780x390

Jakarta (Metrobali.com)-

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan bisnis angkutan kota menuju kebangkrutan, bahkan kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Jakarta tetapi juga beberapa kota besar lain.

“Bisnis angkot saat ini sudah tidak layak, bahkan menuju kebangkrutan. Bukan hanya di Jakarta, tetapi hampir di seluruh Indonesia,” kata Akbar dalam diskusi buku bertajuk Mobil Murah dan Kemacetan di Jakarta di Newseum Indonesia, Jakarta, Rabu (2/4).

Akbar menceritakan bahwa fakta kemunduran geliat bisnis angkot juga ia temui di Bali, khususnya di Kota Denpasar.

“Di Denpasar misalnya sudah tidak ada angkot, di beberapa kota lain jam operasinya berkurang. Sebentar di pagi hari, sebentar di siang hari dan sebentar di sore hari. Ketika malam tidak ada,” katanya.

Hal tersebut, lanjut Akbar, mengindikasikan rendahnya minat masyarakat menggunakan layanan angkot, yang utamanya kerap disebabkan kekesalan kebiasaan armada angkot “ngetem” atau menunggu penumpang terlalu lama.

“Mereka beralih menggunakan motor pribadi karena pengalaman tidak nyaman menggunakan angkot, ditambah lagi sekarang mencari motor mudah, bermodalkan KTP saja tanpa uang muka bisa beli,” kata Akbar.

Oleh karena itu, Akbar menyebutkan pihaknya saat ini tengah berupaya untuk menumbuhkan kembali minat masyarakat menggunakan jasa angkot, salah satunya melalui kucuran dana subsidi demi memperbaiki fasilitas pelayanan serta armada.

Meski demikian ia mengakui upaya tersebut tengah terbentur dalam penyusunan model pertanggungjawabannya.

“Subsidi untuk angkot tengah kami susun, namun saat ini agak mentok dengan urusan bagaimana model pertanggungjawaban para penerima yang ideal,” ujarnya.

Di sisi lain, diperlukan juga upaya serius dari pemerintah untuk memaksa masyarakat menggunakan angkot lewat regulasi yang bertujuan membatasi penggunaan kendaraan pribadi.

“Memindahkan orang ke angkutan umum, tidak melulu hanya urusan sukarela. Mereka harus dipaksa, salah satunya dengan membuat mobil semakin mahal biaya penggunaannya, termasuk lewat sistem pembayaran penggunaan jalan (ERP),” ujarnya.

Diskusi tersebut dihadiri pula oleh Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AM Fatwa serta Manajer Proyek Botabek Shuttle Express Ronald Sinaga. AN-MB