BIPPLH Dukung Ranperda RUED-P Bali, Kuatkan dengan Litbang dan Inovasi Teknologi Wujudkan Energi Bersih Ramah Lingkungan

Metro Bali
single-image

Foto: Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali Komang Gede Subudi yang juga WKU Bidang Lingkungan Hidup Kadin Bali.

Denpasar (Metrobali.com)-

Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) mengapresiasi dan mendukung Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (RUED-P) yang disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dan kini tengah dibahas bersama di DPRD Bali.

“Penekanannya adalah bagaimana mewujudkan energi bersih dan ramah lingkungan di Bali. Jadi Ranperda ini momentum penguatan regulasi agar Bali berada di garda terdepan provinsi penghasil dan pengguna energi bersih dan ramah lingkungan,” kata Ketua Umum BIPPLH Bali Komang Gede Subudi, Rabu (8/7/2020).

Sistem energi bersih yang ramah lingkungan di daerah perlu direncanakan dalam mewujudkan pulau Bali yang bersih, hijau dan indah untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Energi memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi daerah, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi di Provinsi Bali.

Karenanya Ranperda RUED- P sebagai dokumen perencanaan energi Bali yang pertama kali dibuat di Indonesia bertujuan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam mewujudkan pulau Bali yang bersih, hijau  dan indah dengan membangun sistem energi bersih yang ramah lingkungan yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Baca Juga :
Isi Soal UN SD Kurang, Diundur Satu Jam

“Dengan nanti Ranperda ini ditetapkan jadi Perda RUED-P, Bali akan menjadi pionir dan yang pertama punya dokumen perencanaan energi secara strategis yang dituangkan dalam bentuk Perda. Disinilah terlihat kecerdasan Pak Gubernur menyiapkan Bali menjadi clean and green Island dari berbagai aspek termasuk di sektor energi agar polusi tidak semakin parah,” ujar Subudi.

Pria yang juga Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Lingkungan Hidup Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi Bali lantas mengajak para pemerhati lingkungan, LSM lingkungan agar bersama-sama mengawal dan memberikan masukan dalam pembahasan Ranperda RUED-P ini.

BIPPLH telah mencermati draf awal Ranperda RUED-P ini dimana secara umum dianggap sudah mengakomodir kebutuhan Bali dalam perencanaan energi bersih dan ramah lingkungan.

Namun BIPPLH menyarankan agar dalam Ranperda ini juga diatur dukungan penguatan research and development (R&D) atau penelitian dan pengembangan (litbang) dalam hal penciptaan atau produksi sumber energi bersih dan ramah lingkungan.

Litbang ini perlu didukung oleh pemerintah bersinergi dengan para perguruan tinggi/akademisi yang ahli di bidang energi, pelaku usaha/industri terkait energi baik di hulu maupun di hilir termasuk juga LSM pemerhati lingkungan seperti BIPPLH Bali.

“Kami di BIPPLH juga punya tim riset dari kalangan doktor maupun guru besar dan anggota kami terbesar di seluruh Bali. Jadi kami siap ikut mendukung grand desain atau road map riset di bidang energi bersih dan ramah lingkungan Bali. Tanpa riset yang kuat dan ada inovasi berkelanjutan, maka tidak akan optimal mencapai tujuan regulasi ini,” ujar Subudi.

Ia menambahkan penguatan penelitian dan pengembangan (litbang) di energi bersih dan ramah lingkungan ini bisa juga dimaksukkan menjadi salah satu job description (tugas) dari lembaga non-struktural untuk pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan energi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 draft Ranperda RUED-P ini.

Baca Juga :
Objek Wisata Gelar Jadi Ajang Mesum

Dalam Pasal 9 Ayat (3) draft Ranperda RUED-P ini disebutkan pula keanggotaan kelembagaan non struktural ini terdiri dari unsur: Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota; Pemerintah Desa; Desa Adat; akademisi; asosiasi profesi; pelaku usaha dan pengguna; dan terkait lainnya.

“Lembaga non struktural ini harus kuat dalam hal litbang dan juga harus mampu melihat aspek peluang bisnis pengembangan industri energi ramah lingkungan di Bali berbasis inovasi riset dan teknologi,” pungkas Subudi.

Raperda RUED-P ini merupakan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional.

Raperda RUED-P ini merupakan produk hukum yang memuat dokumen perencanaan energi daerah, yang dibuat dengan mengedepankan pengunaan Energi Bersih bertujuan agar Bali menjadi mandiri energi, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan tetap mendukung tujuan nasional.

Yaitu secara bertahap dan pasti untuk meningkatkan energi baru terbarukan, yang saat ini hanya 0,4% akan meningkat menjadi 11,15% pada tahun 2025 dan menjadi 20,10% pada tahun 2050.

Regulasi ini fungsinya untuk Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi di Bali ke masa depan, minimal dalam 30 tahun umur perencanaan Raperda ini. Kemandirian Energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber daya dalam negeri.

Sedangkan Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. (dan)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.