bidan PTT di Dprd bali

Denpasar (Metrobali.com) –

Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) se-Bali mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Jumat (13/3) di Denpasar, mereka mengadu nasib mereka yang tak kunjung dijadikan pengawai negeri sipil tanpa tes.

Mereka diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Bali Gede Kusuma Putra dan Ketua Fraksi PDIP Nyoman Parta, di Ruang Baleg.

Menurut para bidan ini gaji yang diterima oleh bidan PTT dengan SK pusat gajinya hanya Rp1,4 juta, sementara Bidan PTT mencapai sekitar Rp1,7 juta lebih.

Atas pengaduan Bidan PTT se-Bali ini Gede Kusuma putra mengatakan, pihaknya akan mengusulkan kepada menteri kesehatan agar bidan itu bisa diterima menjadi PNS.

“Selama ini mereka sudah mengabdikan dirinya kepada masyarakat ada yang sudah 9 tahun bahkan ada yang lebih dari itu, tapi kenapa mereka belum diangkat menjadi pegawai negari. Ini kan miris gaji mereka hanya Rp1,4 juta per bulan, kita akan segera koordinasikan dengan dinas kesehatan provinsi dan kementrian kesehatan,” jelasnya, di DPRD Bali, Denpasar, Jumat (13/3).

Saat ini ada 430 orang Bidan PTT di Bali yang memiliki SK dari pusat, menurut Gede Kusuma Putra bahwa pemerintah saat ini masih mampu memberikan gaji PNS terhadap 430 bidan itu.

“Saya pikir dana APBN yang dimiliki sekarang ini masih mampu menggaji 430 orang,  tentunya kita akan perjuangan supaya mereka ini nantinya terima menjadi pegawai negeri,” terangnya.

“Kami sudah bertahun-tahun ngabdi kepada pemerintah tapi gaji kami segitu-gitu saja. Kami belum diangkat sebagai pegawai negeri. Harapan kami apabila ada penerimanan CPNS kami bisa diterima dengan tanpa syarat apapun. Maka dari itu kita lakukan aksi donor darah ini dan mendatangi DPRD supaya mereka bisa menyampaikan aspirasi kami,” kata Ketua Bidan PTT se-Bali Wayan Nurleni.

Dia menambahkan, bahwa gaji yang diberikan saat ini tidak mencukupi kebutuhanya. Pihaknya menginginkan dirinya dan teman-temanya bisa diangkat menjadi PNS tanpa syarat apapun.

“Waktu penerimaan PNS kemarin ada teman kita tidak diterima dengan alasan umur, kami ingin batasan umur itu tidak dijadikan penghalang kita sebagai PNS,” terangnya.

Dia menambahkan, apabila belum keterima menjadi PNS pihaknya ingin gajinya dinaikkan minimal mendapatkan UMR di Jakarta.

Kita tahu gaji UMR di Jakarta lumayan besar dibandingkan di Bali, kami ingin gaji kami juga naik. Kita juga pasti tahu kebutuhan hidup di Bali, kami ingin pemerintah juga memikirkan nasib-nasib kami,” pungkas Nurleni.SIA-MB