Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

BI, DPD RI & Desa Adat Kuta Sepakat Tertibkan KUPVA Ilegal di Bali

Metro Bali
single-image

Jpeg

Denpasar (Metrobali.com)-

Maraknya Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bodong dan ilegal yang dikhawatirkan bisa merugikan masyarakat dan wisatawan disikapi serius oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Bali dan DPD RI. Terbukti Desa Adat Kuta dijadikan percontohan dalam memberantas KUPVA tak berijin lantaran di kawasan pariwisata tersebut banyak KUPVA yang melakukan transaksi secara ilegal.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Dewi Setyowati mengaku pihaknya telah melayangkan surat pada bulan September 2015 kepada beberapa pemuka adat yang ada di wilayah Kabupaten Badung.

“Kita sudah melayangkan surat sejak bulan September 2015 ke beberapa pemuka adat di lokasi wisata khususnya yang ada di wilayah Badung,” ungkapnya usai melakukan pertemuan dengan anggota DPD RI Gusti Arya Wedakarna dan Jro Bendesa Desa Adat Kuta Wayan Suarsa di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali, Senin (25/01).

Hal ini mengacu pada PBI No.16/15/PBI/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, Bab III Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi : “Badan usaha bukan Bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara KUPVA bukan bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia”.

Selain itu, pada Bab VIII Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, “Dalam hal Bank Indonesia mengetahui adanya Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki ijin dari Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk mencabut ijin usaha; dan/atau menghentikan kegiatan usaha”.

Sehingga jika ada KUPVA berizin yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan dalam butir MoU antara BI, DPD RI, Desa Adat Kuta dan pihak kepolisian. Menurut Dewi, BI hanya mengawasi KUPVA legal dan berizin, sisanya bagi KUPVA yang ilegal akan diserahkan kepada pihak desa untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan adat istiadat setempat dan bersinergi dengan aparat terkait.

Baca Juga :
Samsung dikabarkan segera luncurkan Galaxy S6 Plus

“Secara pararem dari masing-masing desa adat kami silakan, kalau naik ke kepolisian juga silakan, namun itu terkait dengan tindak pidana penipuan dan sebagainya. Karena regulasi pasti untuk KUPVA ilegal memang belum terbentuk dengan pasti dan bukan ranah BI. Untuk KUPVA berizin, BI hanya mengatur operasionalnya saja, tetapi kalau sudah menyangkut hukum pidana itu ranah kepolisian. Sekarang sudah ada 132 KUPVA legal dengan kantor sah sebanyak 611,” pungkasnya.

Sementara itu, Jro Bendesa Adat Kuta Wayan Suarsa mengakui, saat ini sangat banyak KUPVA yang melakukan transaksi secara ilegal di wilayahnya.

“Dengan pertemuan tadi kita ingin tahu batasan ilegal dan legal dan bentuk kemitraan kita dengan BI ketika semua itu ditemukan dengan MoU kita harapkan bisa melakukan penertiban kepada yang ilegal. Kita sebagai desa adat bisa memberikan sanksi tidak hanya sanksi jiwa dana bukan saja kepada pengusaha KUPVA, tapi warga adat kami yang tempatnya disewa juga akan kita panggil dalam rapat desa,” ujarnya. SIA-MB

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.