Foto : Kepala Bappeda Badung Made Wira Dharmajaya saat Rapat Koordinasi PPFM di Puspem Badung, Selasa (2/10).

Mangupura (Metrobali.com)-

Dalam rangka analisa dan perencanaan dengan data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Badung, Selasa (2/10). Menggelar Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Kriya Gosana Lt. III, Pusat Pemerintahan Kab. Badung yang menghadirkan dua Narasumber Mahfudh dan Lucky Koryanto dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk kegiatan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan di daerah.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Badung selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bappeda Badung Made Wira Dharmajaya, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan I Dewa Made Apramana, beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Perbekel se-Kabupaten Badung dan anggota TKPK Kab. Badung dari komponen non pemerintah.

Narasunber Mahfudh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan kehadirannya beserta tim diminta memberikan pendalaman data literasi dan update terkait dengan data terpadu yang terbaru,”Kita akan belajar secara teknis bagaimana kita melihat dan mengolah data menjadi informasi yang bisa menggambarkan dan mempresentasikan kondisi dari suatu wilayah serta penajaman tentang bagaimana mengurai kemiskinan di provinsi dan Kabupaten/Kota,” terangnya.

Wakil Bupati dalam sambutannya yang di bacakan oleh Kepala Bappeda Badung Made Wira Dharmajaya mengatakan dalam beberapa tahun belakangan ini angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Permasalahan kemisikinan merupakan permasalahan bersama dari tingkat nasional sampai daerah oleh karena itu setiap OPD berperan dalam mengintervensi penurunan angka kemiskinan “Hal ini sejalan dengan dengan ajaran niti raja sasana yaitu kewajiban pemerintah adalah mesejahterakan rakyatnya,”ulasnya. Lebih lanjut dijelaskan TKPK daerah mempunyai target dan strategi yang jelas serta prinsip untuk menurunkan angka kemiskinan, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak yang ada di masyarakat. Pemerintah kabupaten Badung pada rapat koordinasi TKPK tahun 2017 telah menetapkan kebijakan 5% dari anggaran APBD desa hendaknya digunakan untuk progaram-program pengentasan kemiskinan yang ada di tiap desa. Selain itu, tindak lanjut yang dilakukan berupa program inovatif lintas sektor seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memperluas cakupan perlindungan sosial hingga 40% penduduk berpendapatan rendah. Program inovatif ini sesuai dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPNSB) Kabupaten Badung, dengan 5 prioritas pembangunan meliputi pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial tenaga kerja, seni, adat, agama dan budaya serta pariwisata,”jelasnya.

Semetara itu Ketua Panitia Rakor melaporkan, tujuan rapat koordinasi TKPK untuk menyamakan persepsi segenap anggota TKPK Kabupaten Badung tentang kondisi terkini kemiskinan di Kabupaten Badung, serta mempererat jalinan komunikasi, koordinasi dan sinergi antar SKPD anggota TKPK serta antara Pemerintah Kabupaten badung dan Berbagai komponen non pemerintah. Rapat koordinasi ini dilaksanakan guna memantapkan arah strategi kebijakan serta program-program inovatif yang tepat sasaran dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung,” terangnya.

Sumber : Humas Pemkab. Badung