Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Bansos Dikembalikan, Ketua DPRD Klungkung Jangan Cuci Tangan, Penegak Hukum Jangan Tutup Mata

Metro Bali
single-image

Foto: Perwakilan masyarakat Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Wayan Muka Udiana (kiri) dan tokoh anti korupsi I Kadek Agus Mulyawan, S.H.,M.H.,(kanan) yang juga caleg DPRD Provinsi Bali, dapil Klungkung nomor urut 1 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Klungkung (Metrobali.com)-

Perwakilan masyarakat Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Wayan Muka Udiana meminta Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru jangan seolah-olah cuci tangan pasca adanya pengembalian dana bansos yang difasilitasinya kepada masyarakat ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung.

Apalagi pengambilan dana bansos oleh masyarakat ini baru ramai setelah adanya pelaporan terhadap Wayan Baru atas dugaan penyalahgunaan dana bansos. Hal ini tidak akan serta merta menghapus dugaan penyimpanan yang ada. Malah mencari celah masuk yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjut laporan Wayan Muka Udiana.

“Ketua DPRD Klungkung jangan seperti cuci tangan dan jangan merasa tenang-tenang saja setelah dana bansos yang difasilitasi dikembalikan warga. Kami akan tetap berjuang mengawal penegak hukum segara menindaklanjut laporan kami,” kata Wayan Muka Udiana ditemui di Klungkung, Rabu (13/3/2019).

Menyikapi adanya pengembalian dana bansos ini, pelapor Wayan Muka Udiana menilai tentu hal ini mengindikasikan ada fakta kuat dan bukti ketidakberesan dan kejanggalan bahkan penyimpangan dalam penyaluran dana hibah yang difasilitasi Ketua DPRD Klungkung ini.

Sebab jika tidak ada penyimpangan, kenapa setelah adanya pelaporan dan ramainya pemberitaan dugaan penyalahgunaan dana bansos ini, baru ada ramai-ramai pengembalian dana bansos.

“Di sini sudah terlihat ada kejanggalan dan semakin menguatkan indikasi adanya penyalahgunaan dana bansos yang difasilitasi Ketua DPRD Klungkung. Ini seperti maling yang setelah ketahuan baru mengembalikan barang curiannya lalu seolah-olah tidak terjadi apa-apa,”ungkapnya.

Ia mencontohkan dana bansos Pura Dadia Anya Kenceng di Banjar Cubang, Dusun Cemulik, Desa Sakti yang difasilitasi oleh Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru langsung dikembalikan ke BPKPD Klungkung sebesar Rp 420 juta Senin (11/3/2019). Wayan Muka menyebutkan sebenarnya pembangunan pura ini tidak pernah dibuat sama sekali.

Anehnya, pengembalian dana sebesar Rp 420 juta itu terjadi setelah ramainya berita pelaporan tentang penyalahgunaan dana hibah bansos yang dilaporkaan Wayan Muka bersama warga Nusa Penida.  Melihat situasi ini jelas sudah Wayan Muka menyimpulkan kalau itu bukan tindakan yang benar.

Bisa dibilang ada itikad yang kurang baik karena menggembalikan setelah ada pelaporan bukannya sejak awal tahun 2019 sebelum adanya laporan warga. “Terus gimana kalau seandainya tidak ada masarakat yang peduli untuk melapor tindakan yang merugikan pemerintah dan masyarakat itu, tentunya pejabat itu akan ongkang-ongkang mengatakan diri suci tanpa dosa dan tanpa rasa bersalah kepada warga,” sentil Wayan Muka.

Kondisi inilah  yang sangat disayangkan dan dipertanyakan oleh warga  Nusa Penida bawah kenapa  mengembalikan dana setelah ketahuan “belangnya”. Lalu kenapa tidak dari bulan Desember 2018 atau Januari 2019 sebelum ada pelaporan.

Atas fakta ini Wayan Muka berharap pada aparat hukum terkait supaya menggunakan bukti pengembalian dana ini sebagai langkah awal dan bukti petunjuk untuk menindak pejabat yang telah menyalahgunakan uang hibah bansos pemerintah. Secara hukum tentu pengembalian dana bansos ini tidak bisa serta merta menghapus dugaan tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oknum pejabat atau wakil rakyat.

“Pengembalian dana bansos ini bisa jadi petunjuk mengungkapkan indikasi penyalahgunaan dana bansos ini. Analogi seperti orang yang korupsi lalu orang lain disuruh mengembalikan uang hasil korupsinya kan tidak bisa kasus korupsi lenyap begitu saja. Jadi harus tetap lanjut diusut aparat penegak hukum,” tegas Wayan Muka.

Tokoh Anti Korupsi Dukung Penegak Hukum Usut Tuntas

Tokoh anti korupsi Bali asal Klungkung I Kadek Agus Mulyawan, S.H.,M.H.,juga bersuara lantang menyikapi laporan masyarakat Nusa Penida, Klungkung terkait dugaan penyalahgunaan dana bansos oleh Ketua DPRD Klungkung.

Caleg DPRD Provinsi Bali, dapil Klungkung nomor urut 1 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku miris dengan adanya kasus dugaan penyelewengan dana bansos yang dilakukan oleh oknum Dewan.

Tokoh anti korupsi ini juga merasa gerah jika bansos selalu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan politik. Ia pun meminta pada masa pemilu ini supaya semua aparat penegak hukum terkait dalam menindaklanjuti dugaan laporan penyalahgunaan dana bansos harus dilakukan secara cepat, terbuka, transparan, tegas dan akuntable kepada publik.

Jika masyarakat melihat penegakan hukumnya tidak tegas terhadap laporan masyarakat terhadap adanya penyelewengan dana bansos itu akan berdampak yang kurang baik bagi proses pemilu, juga pada proses hukum kita kedepannya. “Jadi aparat penegak hukum jangan tutup mata,” tegasnya.

Diakuinya anggaran dana bansos di daerah memang rawan disalahgunakan yang seolah diperuntukkan kepada rakyat. Namun bisa jadi itu hanya untuk sekadar mempengaruhi rakyat agar suka dan memberikan dukungan calon legislatif petahana.

“Saya sudah wanti-wanti dari awal bahwa dana bansos bisa saja digunakan sebagai senjata politik supaya dipilih kembali oleh politikus-politikus gadungan dengan menggunakan strategi politik sontoloyonya,” kritiknya.

Untuk meminimalkan penyalahgunaan dan korupsi dana bansos untuk oknum anggota Dewan  pernah ada wacana pengeluaran bansos ke depannya dikeluarkan melalui Kementerian Sosial (Kemsos). Jadi khusus untuk program sosial tentunya pengeluarannya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Ia mengaku setuju saja dengan wacana itu karena  penyaluran bansos gampang diaudit. Tapi akan lebih baik lagi jika terus banyak penyelewengan dana bansos sehingga tidak sampai ke masyarakat sebaiknya dihapus saja khususnya yang banyak yang digunakan untuk kebutuhan politik.

“Ganti dengan program lain yang lebih kena ke masyarakat dan tidak mudah diselewengkan,” tutup pengacara yang enggan membela koruptor ini.

Warga Kembalikan Dana Bansos, Wayan Baru Bantah Penyalahgunaan

Seperti diberitakan sebelumnya hingga Senin (11/3/2019) siang, tercatat ada sebanyak delapan penerima hibah yang mengembalikan dana hibah bansos yang mereka peroleh ke BPKPD Kabupaten Klungkung. Sebagian besar penerima hibah yang melakukan pengembalian berasal dari Kecamatan Nusa Penida.

“Total dana hibah yang telah dikembalikan hingga Senin (11/3/2019) siang sebanyak Rp 1 miliar lebih,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung, I Wayan Sumarta sebagaimana dilansir Radar Bali.

Bendahara Bantuan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung, Gusti Ayu Purnami  sebagaimana juga dilansir dari Radar Bali mengatakan, para penerima hibah mengaku mengembalikan dana hibah yang mereka peroleh lantaran merasa tidak mampu melakukan pekerjaan yang akan didanai dengan dana hibah tersebut tepat waktu.

Sehingga atas alasan itu, para penerima hibah akhirnya memilih mengembalikan dana hibah yang sudah mereka terima itu agar tidak ada permasalahan di kemudian hari karena hal tersebut.

Sebelumnya Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru membantah adanya penyalahgunaan dana bansos yang difasilitasinya sebagaimana yang dilaporkan Wayan Muka Udiana ke sejumlah aparat penegak hukum dan instansi di Bali.

Ia menyatakan bahwa dari lima yang dilaporkan pelapor Wayan Muka Udiana, hanya satu yang dirinya fasilitasi.  “Hanya satu yang saya fasilitasi, tapi pengerjaan bantuan hibah  masih berjalan dan BPK sudah memberikan tenggat waktu untuk perpanjangan pengerjaannya,” ujar Wayan Baru sebagaimana dilansir Bali Tribune.

Sebelumnya masyarakat Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang diwakili Wayan Muka Udiana bersama I Made Murta, Selasa (5/3/2019) melaporkan Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru terkait penyalahgunaan dana bansos (bantuan sosial) yang disalurkan untuk perbaikan sejumlah pura di Nusa Penida.

Aduan masyarakat ini dilayangkan kepada sejumlah instansi diantaranya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Bali, BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Bali, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali.

Lalu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali, Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung, Polres Klungkung dan BPKP Daerah Kabupaten Klungkung. Tembusan surat aduan ini juga disampaikan ke Jaksa Agung RI, Kepala Bareskrim Mabes Polri serta Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (wid)

Editor : Hana Sutiawati

</a

Leave a Comment

Your email address will not be published.

</a
</a