riza damanik

Jakarta (Metrobali.com)-

Bank Dunia mengeluarkan klasifikasi pendapatan negara-negara yang terdapat di seluruh dunia berdasarkan estimasi pendapatan nasional kotor (“gross national income”/GNI) per kapita tahun 2013.

Rilis Bank Dunia yang diterima di Jakarta, Jumat (25/7), menyebutkan, Bank Dunia lazim merevisi klasifikasi analisisi dari ekonomi negara-negara di dunia setiap Juli berdasarkan tahun kalender sebelumnya.

Tabel klasifikasi yang dibuat oleh lembaga keuangan mulitlateral itu mencakup seluruh negara anggota Bank Dunia ditambah perekonomian dari negara-negara dengan populasi lebih dari 30.000 orang.

Bank Dunia mengakui bahwa penggunaan GNI per kapita tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat pembangunan atau kesejahteraan masyarakat suatu negara, tetapi merupakan indikator yang penting dan berguna yang terkait dengan indikator kualitas kehidupan lainnya.

Satu negara yang berhasil menaikkan peringkatnya adalah Kirgistan (negara di kawasan Asia Tengah) yang berhasil naik kelas dari negara berpendapatan rendah (“low income country”) menjadi negara berpendapatan menengah-bawah (“lower-middle income country”).

Kenaikan kelas negara Kirgiztan karena berhasil meningkatkan GNI per kapita dari 1.040 dolar AS pada 2012 menjadi 1.200 dolar AS pada 2013.

Batasan yang digunakan Bank Dunia untuk negara berpendapatan rendah adalah GNI per kapita sebesar 1.045 dolar AS atau kurang dari itu, sedangkan negara berpendapatan menengah-bawah berada dalam batasan GNI per kapita 1.046 – 4.125 dolar AS.

Sementara negara berpenghasilan menengah-atas (“upper-middle income country”) berada dalam batasan GNI per kapita 4.126 – 12.745 dolar AS, dan negara berpendapatan tinggi adalah GNI per kapita lebih dari 12.475 dolar AS.

Di kawasan Asia Tenggara, negara yang termasuk negara berpendapatan tinggi adalah Singapura dan Brunei Darussalam, sedangkan negara ASEAN yang termasuk negara berpendapatan menengah-atas adalah Malaysia dan Thailand.

Indonesia berada dalam klasifikasi negara berpendapatan menengah-bawah, seperti halnya Filipina, Laos dan Vietnam. Sedangkan Kamboja dan Myanmar diklasifikasikan oleh Bank Dunia termasuk dalam negara berpendapatan rendah.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan pemerintah mendatang dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan nelayan tradisional serta bisa mengangkat tingkat penghasilan masyarakat pesisir di berbagai daerah di Tanah Air.

“Presiden terpilih untuk mempertimbangkan atau tidak mengulang kesalahan persoalan mendasar kelautan dan akar kemiskinan nelayan,” kata Ketua Dewan Pembina KNTI Riza Damanik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (18/7).

Menurut Riza, dengan menanggulangi persoalan kelautan dan akar kemiskinan nelayan, hal itu merupakan langkah awal yang diyakini akan membawa Indonesia sebagai negara kepulauan yang kuat ke depannya. AN-MB