Bali Tolak Wisata Syariah
Denpasar (Metrobali.com)-
Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan DPRD Bali kompak menolak pariwisata Syariah di Bali yang diwacanakan oleh Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Bali Dadang Hermawan belum lama ini. Penolakan serupa juga disuarakan Aliansi Peduli Bali yang melakukan demonstrasi di kantor DPRD Bali, Selasa (24/11).
Dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Bali, Selasa (24/11), Gubernur Bali Made Mangku Pastika dengan tegas menolak wacana Pariwisata Syariah di Bali. Pastika mengatakan, wacana pariwisata Syariah di Bali hanya akan menimbulkan kegaduhan.
“Itu malah akan membuat Bali menjadi tidak kondusif. Itu siapa sih yang bikin aneh-aneh. Jangan bikin yang aneh-aneh, bikin kacau saja, bikin Bali menjadi tidak kondusif. Sudahlah orang sudah tenang-tenang dan baik-baik seperti ini, malah jadi ribut nanti yang begitu-begitu. Saya tidak setuju pariwisata syariah itu,” tegas Pastika.
Sikap tegas menolak pariwisata Syariah itu juga dilontarkan DPRD Bali saat menerima aspirasi Aliansi Peduli Bali di lantai tiga gedung DPRD Bali. Wakil rakyat yang menerima aspirasi Aliansi Peduli Bali itu adalah wakil ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, ketua fraksi PDIP I Nyoman Parta, dan dua anggota fraksi Demokrat, yakni Ngakan Made Samudra dan I Komang Nova Sewi Putra. Sebelum berdialog dengan wakil rakyat tersebut, Aliansi Peduli Bali menggelar aksi demonstrasi di halaman gedung DPRD Bali.
Sugawa Korry menyambut baik aspirasi Aliansi Peduli Bali itu. Ia menegaskan, DPRD Bali akan menyikapi serius wacana pariwisata Syariah itu. Menurut politisi senior partai Golkar ini, wacana pemberlakuan pariwisata Syariah di Bali tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang provinsi Bali, bahwa pengembangan pariwisata Bali berbasis budaya yang bernafaskan agama Hindu. Ia menolak alasan diberlakukannya pariwisata syariah itu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali.
“Bukan malasalah jumlah wisatawan tapi bagaiman menjaga tanah Bali, menjaga budaya Bali. Kita butuh wisatawan berkualitas yang datang ke Bali. Kita akan segera sikapi, kita akan segera laksanakan Rapim. DPRD Bali sepakat untuk menolak pariwisata syariah, karena di Bali ini kan pariwisata budaya dan agama Hindu,” tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, DPRD Bali akan memanggil ketua EMS Bali untuk dimintai penjelasannya terkait wacana pariwisata Syariah itu. Pihaknya juga akan menyurati menteri Pariwisata untuk meniadakan pemberlakuan pariwisata Syariah di Bali. Pemberlakuan pariwisata Syariah itu harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masing-masing daerah.
“Pariwisata Syariah itu tidak tepat diberlakukan di Bali. Kami akan panggil pak Dadang (Hermawan), Ketua EMS Bali. Kami minta penjelasannya. Kita ingin memberitahukan agar hal sensitif jangan cepat dikembangkan agar tidak menimbulkan masalah untuk Bali ke depannya. Kami akan rumuskan masukan dan menyurati Menteri terkait, menolak pariwisata Syariah,” katanya.
Hal senada disampaikan Politisi Partai Demokrat Ngakan Made Samudra. Ia meminta pimpinan DPRD Bali untuk melibatkan berbagai komponen masyarakat di Bali untuk menyikapi wacana pariwisata Syariah itu.
“Harus ada sikap lembaga menolak Pariwisata Syariah. Undang semua komponen masyarakat, seperti MUDP, MMDP, PHDI dan masyarakat lainnya,” kata Ngakan Samudra. Sementara Politisi PDIP Nyoman Parta menyayangkan wacana pariwisata Syariah di Bali.
“Yang ada itu pariwisata nusantara. Konsep pariwisata disesuaikan dengan aspek sosial budaya masing daerah. Pariwisata Syariah itu tentu tidak tepat diberlakukan di Bali atau di Papua,” kata Parta singkat.SIA
3 Komentar
Sangat setuju penolakannya, mengingat negara kita bukan negara agama,tujuannya adalah mengsyariahkan Bali…harusnya bercermin pada agama yg lain dimana tidak ada partai agama, bank agama, ekonomi agama dll.
Kami sebagai masyarakat kecil sangat menolak di terapkannya pariwisata syarriah , karena sudah di kenal dengan pariwisata budayanya yang berbasis tri hita krana ( harga mati )
Bapak” yg terhormat seharusnya bapak mengerti apakah hal semacam itu layak dilakukan di bali? Apakah bapak hanya mementingkan jumlah pariwisata? Apakah tidak berpikir jika hal itu dilaksanakan di bali bagaimana nasib masyarakat Bali yg berkecimpung dalam bisnis kuliner khas Bali? Apa yg akan mereka kerjakan untuk mampu membiayai hidupnya? Jika memang negara ini mau meningkatkan jumlah pariwisata di Indonesia bukan seperti ini caranya. Hal semacam ini hanya akan Menindas golongan minoritas di Indonesia. Lagi pula negara sudah memberikan hak otonomi yg seluas-luasnya kepada setiap daerah yg ada di Indonesia untuk meningkatkan pembangunan dan segala hal lainnya. Hal semacam ini hanya akan menghilangkan budaya yg telah ada yg mana pemerintah juga sudah menegaskan untuk melestarikan kearifan lokal. Apa ini tidak bertentangan? Z dan seluruh masyarakat Bali meminta agar supaya memikirkan kembali wacana ini. Dan semoga wacana ini di cabut agar supaya masyarakat Bali bisa hidup tenang dan damai. Terimakasih