Pekerja Kapal Pesiar

Denpasar (Metrobali.com)-

Pemerintah Provinsi Bali melalui PT Jamkrida Bali Mandara sedang mengkaji kemungkinan untuk memberikan jasa penjaminan kredit bagi tenaga kerja asal Pulau Dewata yang akan bekerja di kapal pesiar.

“Saat ini kami sedang godok bagaimana detailnya karena kami tidak ingin kalau masyarakat terlalu berat ketika hendak bekerja di luar negeri, khususnya di kapal pesiar,” kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika di sela-sela penyerahan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan PT Jamkrida Bali Mandara, di Denpasar, Jumat (4/4).

Menurut dia seringkali kejadian warga Bali yang ingin bekerja di kapal pesiar terpaksa harus menggadaikan sawah hingga meminjam uang dari rentenir yang bunganya tinggi karena keterbatasan biaya keberangkatan.

“Kalau sudah jelas, misalnya orang memenuhi syarat untuk berangkat dan sudah ada kontraknya, kenapa tidak kita berikan bantuan penjaminan kreditnya di bank melalui Jamkrida,” ujarnya.

Pihaknya akan segera merealisasikan rencana tersebut dan mempersiapkan pirantinya. “Harus segera karena kasihan rakyat kita, makin cepat, makin baik,” kata Pastika.

Di sisi lain, Pastika menanggapi sejumlah temuan BPK menyadari memang masih banyak hal yang terus dikembangkan karena saat PT Jamkrida Bali Mandara berdiri itu pada 2010 merupakan lembaga penjaminan kredit yang kedua ada di Indonesia.

Terkait dengan kekurangan dari sistem teknologi informasi dan akuntansi yang perlu penyesuaian, kata dia, akan segera dibenahi. Pemprov Bali tahun ini juga menambah modal sebesar Rp20 miliar dan sebelumnya saat berdiri sudah menanamkan Rp50 miliar.

“Dengan Jamkrida ini, perekonomian rakyat yang kesulitan permodalan menjadi lebih terbantu. Kami harapkan ke depan akan terus berfungsi dan dapat menjangkau lebih luas seperti menjamin proyek-proyek pemerintah,” ujar Pastika. AN-MB