Menteri Yudy Krisnandi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Sabtu (15/1).

 Denpasar (Metrobali.com)-

Prestasi yang diraih Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dalam upaya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah patut dijadikan contoh oleh daerah lain. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi dalam penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, NTB dan NTT di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Sabtu (15/1).

Mengawali pengarahannya, MenPAN-RB menyebut bahwa kegiatan penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota baru pertama kali dilaksanakan di daerah. Bali dipilih sebagai lokasi penyerahan untuk kawasan regional tengah karena prestasinya dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. “Walapun belum mencapai nilai A, tapi kita evaluasi grafiknya terus meningkat. Tak hanya di level provinsi, kabupaten/kota pun mengalami hal serupa,” ujarnya. Keberhasilan Bali ini diharapkan dapat dijadikan contoh bagi daerah lain khususnya NTB dan NTT dalam upaya meningkatkan akuntablitas kinerja pemerintah di daerah masing-masing.  

Selain baru pertama kalinya dilaksanakan di daerah, pengumuman Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah juga lebih transparan. Hal ini diharapkan dapat merangsang peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terhadap upaya perbaikan kinerja pemerintahan. “Ini merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kelas dunia dan sejajar dengan negara lain yang telah maju,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Made Mangku Pastika dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas terpilihnya Bali sebagai lokasi penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, NTB dan NTT. Dia berharap, Bali dapat memberi vibrasi positif bagi upaya mewujudkan akuntablitas tata kelola pemerintahan di tiga wilayah tersebut. Pastika menilai, evaluasi terhadap Akuntablitas Kinerja Pemerintah merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong kinerja aparatur. Karena itu, dia mendukung keberlanjutan program ini. Kata Pastika, hasil penilaian dapat dijadikan bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan. “Jangan marah atau ngambek kalau nilainya jelek karena itu hasil penilaian yang objektif. Nilai yang diperoleh harus jadi motivasi dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Pastika juga mendorong Kabupaten/Kota terus membenahi kinerja jajarannya agar di kemudian hari dapat meraih nilai A. “Tak hanya provinsi, target saya dua tahun lagi semua kabupaten/kota meraih nilai A,” ujarnya. Untuk itu, dia berharap ada sharing ilmu dari kabupaten yang nilainya sudah lebih baik seperti Badung dengan nilai BB. “Provinsi yang saat ini telah mengantongi nilai BB juga saya harapkan melakukan bimbingan ke kabupaten/kota agar akuntablitas kinerja makin membaik,” ucapnya. Pastika juga mengingatkan agar hasil penilaian berbanding lurus dengan pelaksanaan program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pada bagian lain, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntablitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB M.Yusuf Ateh mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan sistem akuntablitas kinerja instansi pemerintah sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang beroroentasi pada hasil.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diserahkan Kementarian PAN-RB kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, NTT dan NTB. Kabupaten/Kota se-Bali meraih nilai bervariasi. Peringkat tertinggi diduduki oleh Kabupaten Badung dengan total nilai 75,89 (BB), disusul Kabupaten Karangasem dengan nilai 60,67 (B). Sementara Tabanan, Denpasar dan Buleleng tertahan pada peringkat CC. Berikutnya Klungkung, Bangli, Gianyar dan Jembrana meraih nilai C. Penyerahan  Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dirangkai dengan kegiatan Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara yang berlangsung hingga Sabtu (16/1). Forum ini dapat dijadikan ajang konsultasi bagi instansi yang membidangi masalah kepegawaian dari tiga provinsi tersebut. AD-MB