Denpasar (Metrobali.com)-

 Hajatan demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang akan dilaksanakan pada 15 Mei mendatang diharabpkan menjadi barometer pelaksanaan pemilukada terbaik di negeri ini. Bali didorong untuk mampu menyajikan perhelatan politik yang santun, berbudaya dan beretika. Harapan itu disampaikan Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nasrullah dalam pembukaan Rakor Stakeholders Pengawasan Pemilukada Provinsi Bali di Agung Room Sanur Paradise Hotel, Rabu (10/4) malam. Pembukaan Rakor yang diikuti oleh seluruh komponen pengawas Pemilukada  se-Bali juga dihadiri oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan jajaran pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Dalam kesempatan itu Nasrullah juga menegaskan bahwa Bali merupakan titik sentral demokrasi menyusul perhelatan Bali Democracy Forum (BDF) yang telah beberapa kali sukses dilaksanakan di daerah ini. “Jadi sudah sepantasnya Bali juga disebut sebagai ibunya demokrasi,” ujar Nasrullah yang disambut applause para peserta Rakor.  Demi suksesnya Pilgub 15 Mei mendatang, Nasrullah mengharap peran aktif seluruh komponen. “Jadikan Pilgub ini milik bersama. Bukan semata menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara  atau pemerintah,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Menurutnya, Rakor yang digelar Bawaslu ini punya makna yang sangat strategis dalam upaya mengkoordinasikan kebijakan pengawasan Pemilukada. “Saya menyambut positif pelaksanaan Rakor ini karena menjadi bagian yang menentukan keberhasilan Pemilukada,” urainya. Gubernur berharap, Rakor yang berlangsung selama tiga hari itu benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh stakeholders pengawasan untuk memetakan titik-titik kerawanan dan menyiapkan langkah-langkah antisipasinya.

Dalam kesempatan itu Gubernur juga menggugah tanggung jawab seluruh komponen masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan kondusifitas Bali. Terlebih lagi, Bali akan menjadi tuan rumah sejumlah event bertaraf dunia pada tahun ini. Dia juga mengingatkan agar pihak penyelenggara Pemilukada tetap tegas dan konsisten dalam menerapkan aturan yang berlaku. “Tegas, netral dan konsisten merupakan langkah yang paling tepat untuk mengantisipasi konflik,” pungkasnya. DP-MB